Kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Tapal Kuda menghadiri rakor MCP KPK di Banyuwangi, Jumat (24/11/2023). Foto: Dok. IstimewaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menggelar rapat koordinasi tentang monitoring for prevention (MCP) yang menghadirkan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se-wilayah Tapal Kuda.Materi pembekalan disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron bersama dengan Direktur Koordinasi dan Supervisi III KPK Brigjen Bahtiar Ujang Purnama.Bupati Jember, Hendy Siswanto yang mengikuti acara tersebut merasa pembekalan dari KPK telah memberikan manfaat baginya dalam mendeteksi potensi kesalahan rencana anggaran.”Diberikan pencerahan bahwa kita harus hati-hati dan ikut mencegah korupsi,” katanya, Jumat, 24 November 2023.Bupati Jember Hendy Siswanto (ketiga kanan) saat menyampaikan pertanyaan ke KPK. Foto: Dok. IstimewaMenurut dia, MCP yang dipaparkan oleh KPK merupakan peringatan dini tentang indikasi penyimpangan anggaran. Sehingga dapat menjadi bahan memperbaiki perencanaan APBD.”Kita semua bisa saling mengingatkan, dan banyak sekali manfaat yang di dapatkan. Karena, ada tanya jawab keragu-raguan yang difasilitasi bertanya ke kementerian di sinergikan oleh KPK, sehingga kita yakin,” tuturnya.Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan bahwa aspek mentalitas menjadi faktor paling mendasar yang mendorong terjadinya penyimpangan anggaran maupun penyalahgunaan kekuasaan.”Korupsi karena tidak tahu diri. Semestinya melayani rakyat, tapi justru ngambil haknya rakyat. Kalau Bupati, Wali Kota, dan DPRD sudah tidak tahu diri, maka akan seenaknya melakukan apa saja,” tuturnya.Dalam pandangannya, jati diri kepala daerah maupun anggota Dewan sama-sama mendapat posisi terhormat dengan konsekuensi menjalankan tugas mewakili negara untuk melayani kepentingan rakyat. Kehormatan akan jatuh jika sampai berbuat korupsi.”Yang semula dihormati, tapi sekarang diborgol karena korupsi. Jangan salahkan aparat penegak hukum, karena sampean sendiri yang merendahkan kehormatan,” tuturnya dengan suara lantang.Tampak seluruh kepala daerah berikut ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang, Probolinggo, serta Kota Probolinggo. Mereka disertai Sekretaris Daerah masing-masing.Foto bersama para kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Tapal Kuda dalam MCP KPK di Banyuwangi. Foto: Dok. IstimewaGhufron juga sempat menyegarkan ingatan pada peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang baru saja terjadi di Kabupaten Bondowoso. KPK mendapatkan bukti gamblang praktik suap menyuap di kota tape tersebut.Yakni, penerimaan suap Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro bersama Kasi Pidsus Alexander Kristian Diliyanto Silaen dari pemegang kendali CV Wijaya Gemilang Yosi Setiawan dan Andhika Imam Wijaya berupa uang pelicin senilai total Rp475 juta.”Kita harapkan jangan sampai ada lagi seperti Bondowoso, Probolinggo, Nganjuk dan lain-lain,” ujar mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember itu.Ghufron menekankan, MCP sebatas aplikasi untuk mendeteksi potensi penyimpangan anggaran dalam upaya mencegah kebijakan yang koruptif. Berikutnya, tergantung kepala daerah dan DPRD mau menjalankannya atau tidak.”MCP hanya administratif. Ibarat mobil, kita bareng-bareng siapkan onderdil yang bagus. Tapi, sebagus apa pun mobilnya kalau sopirnya ugal-ugalan, tetap saja terjadi kecelakaan,” ulasnya.Direktur Koordinasi dan Supervisi III KPK, Brigjen Bahtiar Ujang Purnama berpendapat kepala daerah di wilayah Tapal Kuda berkesempatan meningkatkan hajat hidup warganya. Sebab, kekuatan APBD berkisar antara Rp1,5 triliun hingga Rp4 triliun.Ujang menekankan, sangat penting menetapkan kebijakan perencanaan terbaik dan tepat sasaran pada anggaran daerah yang sangat besar.”Setelah menyusun RKPD, segera bentuk tim untuk verifikasi program agar tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Rakyat butuh apa? Bukan sekadar ploting anggaran,” kata Ujang.(LAN)
