Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menghadiri forum pertemuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Banyuwangi di Pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Forum yang dikemas dalam bentuk gesah desa ini membahas peran BPD dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan desa dengan arah kebijakan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Ipuk menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus berupaya mendukung pembangunan desa melalui berbagai alokasi anggaran dan program strategis. Bahkan, dana desa kini ditransfer langsung dari pemerintah pusat ke rekening desa.
“Dengan dukungan besar ini, saya berharap BPD ikut mengawal pelaksanaan program desa agar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Ipuk.
Menurutnya, BPD memiliki peran vital dalam mengawasi jalannya kebijakan di tingkat desa agar sejalan dengan visi pembangunan daerah. “Daerah juga harus selaras dengan pemerintah pusat, pun desa juga harus sama. Kebijakan tingkat desa harus selaras dengan daerah, dan BPD juga harus turut mengawasi,” tambahnya.
Ipuk menekankan bahwa di tengah kebijakan pengurangan dana transfer pusat ke daerah (TKD) pada tahun 2026, BPD diharapkan menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan desa.
“Pemangkasan dana transfer pusat ke daerah ini perlu dipahami hingga tingkat desa. BPD perlu tahu agar bisa menjelaskan ke masyarakat ketika ada program yang mungkin belum optimal berjalan. Karena mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat di desa yang memiliki peran strategis dalam sosialisasi,” jelasnya.
Forum gesah desa tersebut juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan BPD, sekaligus ruang untuk berdiskusi serta mencari solusi bersama atas persoalan di desa masing-masing.
Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi, Rudi Hartono Latif, menuturkan bahwa forum ini digelar untuk menyinergikan kembali perencanaan pembangunan antara desa dan pemerintah daerah.
“Di desa masih banyak persoalan, baik dalam pelaksanaan maupun tata kelola yang perlu dibenahi. Makanya melalui forum diskusi BPD ini untuk merefresh, saling menguatkan, dan saling mengingatkan,” ujar Rudi.
Forum tersebut turut melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banyuwangi. Pembahasan meliputi berbagai topik mulai dari fungsi BPD dalam pembangunan, efisiensi anggaran, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), hingga penguatan program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan ketahanan pangan. [alr/beq]