Bondowoso (beritajatim.com) – Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan kondisi keuangan daerah masih terkendali meski Fraksi Partai Gerindra menyoroti efektivitas pengelolaan anggaran dalam Raperda Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat paripurna, Kamis (18/9/2025), ia menyebut defisit APBD berada di bawah 1 persen.
Menurut Bupati, struktur belanja disusun dengan memperhatikan kondisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun berjalan sehingga tetap mampu mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“P-APBD 2025 tetap kami arahkan pada program yang berdampak langsung, seperti kesehatan, pendidikan, UMKM, hingga sektor pertanian yang menjadi prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.
Gerindra sebelumnya menyoroti penurunan belanja modal yang dinilai berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur, serta kenaikan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dianggap rawan bila tidak dijelaskan indikator penggunaannya secara rinci. Juru bicara fraksi, Abdul Majid, menekankan agar setiap rupiah benar-benar berdampak pada masyarakat, bukan sekadar tercatat dalam laporan.
Menjawab hal itu, Bupati menegaskan pemerintah daerah terus berkomitmen memperkuat layanan publik. Fleksibilitas Puskesmas dan Labkesda didorong untuk melakukan inovasi pelayanan sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Selain itu, upaya menekan angka kemiskinan juga tetap dipertahankan. Data menunjukkan persentase penduduk miskin Bondowoso turun dari 13,34 persen pada 2023 menjadi 12,60 persen pada 2024. Program penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan infrastruktur dasar disebut menjadi fokus utama.
Di sisi lain, pemerintah daerah menyiapkan langkah mengurangi pengangguran dengan program pemagangan bersama perusahaan, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, serta perluasan kesempatan kerja. Indeks Gini Ratio Bondowoso pada 2024 tercatat 0,33, yang menunjukkan tingkat ketimpangan relatif rendah.
Gerindra juga mengingatkan tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya mencerminkan lemahnya perencanaan organisasi perangkat daerah (OPD). Menjawab itu, Bupati menyatakan inventarisasi aset tengah dilakukan untuk memperkuat landasan kebijakan pengelolaan keuangan.
Sebagai bentuk peningkatan pelayanan publik, Mall Pelayanan Publik “Bondowoso Berkah” yang sudah beroperasi sejak 22 Agustus 2025 dijadwalkan launching resmi oleh Menteri PAN-RB pada 24 September mendatang secara daring. Dengan berbagai catatan tersebut, Bupati berharap P-APBD 2025 benar-benar menjadi instrumen pro-rakyat, bukan sekadar dokumen teknis, melainkan sarana memperkuat kemandirian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bondowoso. [awi/beq]