Bupati Bondowoso Prioritaskan Pendidikan dan Penguatan Pariwisata dalam P-APBD 2025

Bupati Bondowoso Prioritaskan Pendidikan dan Penguatan Pariwisata dalam P-APBD 2025

Bondowoso (beritajatim.com) – Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menegaskan sektor pendidikan dan penguatan pariwisata menjadi prioritas utama dalam Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) 2025. Penegasan ini disampaikan saat menanggapi pandangan umum Fraksi PDIP dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (18/9/2025).

Abdul Hamid menjelaskan peningkatan mutu pendidikan ditempuh secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, penerapan pembelajaran mendalam (PM), hingga integrasi koding dan kecerdasan artifisial (KKA) di seluruh satuan pendidikan. Selain itu, pemenuhan sarana prasarana sekolah dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.

“Program sekolah ramah anak dan penguatan karakter sudah diterapkan. Pencegahan bullying dilakukan bersama pihak sekolah, orang tua, hingga aparat penegak hukum,” tegasnya.

Terkait tenaga honorer K2, ia menyebut seluruh nama dalam database BKN sudah diusulkan untuk diangkat sebagai PPPK paruh waktu dan kini telah memperoleh penetapan dari Kementerian PAN RB.

Selain pendidikan, sektor pariwisata juga menjadi perhatian serius, khususnya Ijen Unesco Global Geopark. Menurut Abdul Hamid, Bondowoso telah melaksanakan tahapan sesuai rekomendasi asesor untuk menghadapi revalidasi pada 2026.

“Hasil evaluasi Badan Pengelola Geopark Jawa Timur menyatakan bahwa Pengurus Harian Ijen Geopark (PHIG) Bondowoso adalah yang terbaik dan paling siap menghadapi revalidasi,” ungkapnya.

Sementara itu, menanggapi catatan Fraksi PDIP mengenai data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Abdul Hamid menegaskan bahwa data lengkap sudah tercantum dalam lampiran Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Sebelumnya, Fraksi PDIP melalui juru bicara Sofi Indriasari menyoroti sejumlah isu strategis dalam P-APBD 2025, mulai dari kesehatan dengan program UHC, peningkatan mutu pendidikan, pengangkatan tenaga honorer K2, hingga pengelolaan potensi pariwisata. [awi/beq]