Jakarta –
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan transaksi belanja perusahaan-perusahaan BUMN pada produk UMKM sebesar Rp 50 triliun. Target ini meningkat dibandingkan realisasi belanja tahun 2023 mencapai Rp 44 triliun.
Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM BUMN Loto Srinaita Ginting mengatakan apabila tercapai, target belanja tersebut dapat di atas Rp 50 triliun. Sementara itu, per Juli 2024 nilai transaksi belanja pada produk UMKM sudah mencapai Rp 13,5 triliun.
“Di atas Rp 50 triliun ya. Kalau tahun 2023 realisasinya Rp 44 triliun,” kata Loto saat ditemui Jakarta Kamis (11/7/2024).
Dia pun membeberkan sektor UMKM yang paling banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan BUMN, seperti jasa peralatan dan mesin, suvenir dan merchandise, pengadaan dan sewa kendaraan, material konstruksi, jasa event organizer (EO), barang elektronik, alat tulis kantor (ATK), hingga jasa konstruksi dan renovasi.
Melalui wadah pasar digital (PaDi) UMKM, pelaku UMKM dapat terintegrasi langsung dengan perusahaan-perusahaan BUMN. Selain melalui digitalisasi, pihaknya juga menggelar pameran setiap tahun untuk mempertemukan pelaku UMKM dan grup pembeli atau buyer dari BUMN. Hal ini juga sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir untuk belanja produk dalam negeri semakin diperbesar.
“Dalam perkembangannya, platform ini yang bisa semakin diandalkan karena platform ini bisa mempertemukan perusahaan BUMN dengan UMKM. Ada arahan dari Pak Menteri untuk belanja UMKM diperbesar. Kita sediakan platform supaya pertemuannya dipermudah,” jelasnya.
Dia menyebut dampak positif ekosistem digital ini dapat mengurangi risiko ketidakpercayaan bagi kedua pihak, baik dari si peminjam maupun dari pelaku UMKM. Pasalnya, dengan digitalisasi dapat merekam reputasi jejak digital penjual. Dia pun berharap melalui digitalisasi UMKM ini dapat menciptakan ekosistem yang bermanfaat bagi pelaku UMKM, baik dari sisi pembiayaan maupun peningkatan kapasitas produksi.
“Bagusnya ekosistem digital sehingga risiko bagi penyedia lender (peminjam) berkurang. Bagi UMKM sangat bermanfaat karena tidak selalu membutuhkan agunan untuk mencari pembiayaan,” jelasnya.
(kil/kil)
