Mojokerto (beritajatim.com) – Kota Mojokerto kini resmi memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kehadiran lembaga ini menjadi langkah antisipatif Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto dalam menghadapi potensi bencana, khususnya banjir yang kerap menjadi ancaman saat musim penghujan.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menegaskan, pembentukan BPBD bukan berarti berharap ada bencana yang harus ditangani. Justru, tujuan utama adalah memastikan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat agar tidak ada bencana yang menimbulkan korban.
“Kehadiran BPBD merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Semangatnya jangan sampai ada bencana, tapi kesiapsiagaan adalah kewajiban kita sebagai umat manusia,” ungkapnya saat dialog interaktif bersama puluhan awak media di Namu Café IKM Batik, Rabu (24/9/2025).
Kehadiran BPBD merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Ning Ita (sapaan akrab, red) menambahkan, kesiapsiagaan harus didukung dengan pelatihan dan pemahaman masyarakat terkait mitigasi.
“Siap siaga itu artinya waspada. Waspada harus didukung dengan awareness masyarakat yang tinggi ketika memang terjadi bencana. Tapi doa kita, jangan sampai ada bencana. Sudah cukup 2024, jangan ada bencana lagi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Mojokerto, Ganesh Pressiatantra menyampaikan bahwa langkah awal pihaknya adalah melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur. Sejak terbentuk, BPBD Kota Mojokerto bertekad untuk selalu hadir bagi masyarakat.
“Ke depan, setiap kelurahan akan kami siapkan sebagai lokasi evakuasi, dapur umum, sekaligus tempat pengungsian apabila terjadi bencana. Dalam penanganan bencana, BPBD akan melibatkan relawan, masyarakat, serta media agar sinergi dan koordinasi dapat berjalan optimal,” tambahnya.
Untuk sementara, kantor BPBD Kota Mojokerto berada satu gedung dengan UPT Damkar di Jalan Bhayangkara. Kehadiran BPBD ini juga bertepatan dengan penunjukan Kota Mojokerto sebagai tuan rumah peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tahun 2025 pada 1–3 Oktober mendatang, yang juga melibatkan Kabupaten Mojokerto.
Sementara acara dialog interaktif tersebut juga turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo dan Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Santi Ratnaning Tias. [tin/aje]