Pacitan (beritajatim.com) – Upaya Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terganjal anggaran. Balai Latihan Kerja (BLK) yang menjadi ujung tombak pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, tidak dapat beroperasi secara optimal tahun ini karena belum turunnya alokasi dana dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja (Disdagnaker) Pacitan, Acep Suherman, menyebut efisiensi anggaran di tingkat daerah membuat program pelatihan harus terhenti sementara. “Kami masih menunggu anggaran dari APBN. Sementara dari APBD tidak ada alokasi karena efisiensi,” ujarnya, Senin (12/5/2025).
Padahal, antusiasme masyarakat untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan BLK sangat tinggi. Setiap kali pembukaan kelas diumumkan, puluhan pendaftar langsung menyerbu. Tahun lalu saja, dari delapan kelas pelatihan yang tersedia, masing-masing hanya mampu menampung 16 peserta, meskipun jumlah pendaftar bisa mencapai 60 orang per kelas.
Jenis pelatihan yang ditawarkan cukup beragam dan menyasar kebutuhan pasar kerja maupun usaha mandiri. Mulai dari pelatihan komputer grafis dan office, reparasi elektronik, pengelasan, hingga pelatihan kewirausahaan yang menyasar pelaku UMKM.
Program ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam menekan angka pengangguran, terutama di kalangan lulusan muda yang belum memiliki keterampilan kerja praktis. Namun, realita fiskal justru menjadi penghambat utama. “Kalau pelatihan tidak jalan, daya saing tenaga kerja kita jadi rendah,” kata Acep.
Tanpa pelatihan yang berkelanjutan, tenaga kerja lokal dikhawatirkan tidak siap menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat, apalagi di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor swasta.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pacitan per Agustus 2024 masih berada di angka 1,56 persen. Yang mengkhawatirkan, kontribusi terbesar justru berasal dari lulusan perguruan tinggi.
Hal ini menegaskan pentingnya pelatihan vokasional sebagai penunjang keterampilan kerja nyata, yang tidak selalu didapatkan di bangku kuliah.
Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi Pemkab Pacitan dalam menyiapkan angkatan kerja yang adaptif, terampil, dan siap bersaing. Tanpa intervensi pelatihan yang memadai, upaya menurunkan angka pengangguran bukan hanya terhambat, tetapi juga bisa berujung pada stagnasi pembangunan ketenagakerjaan daerah. [tri/suf]