Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan ekspansi fiskal sebagaimana terlihat dari belanja negara khususnya untuk kementerian/lembaga (K/L) pada akhir 2025. Realisasi belanja K/L sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai 129,3% terhadap APBN.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa belanja negara secara umum terealisasi sebesar Rp3.451,4 triliun atau 95,3% dari yang ditetapkan pada UU APBN yakni Rp3.621,3 triliun. Pemerintah pusat membelanjakan anggarannya Rp2.602,3 triliun atau 96,3% serta transfer ke daerah (TKD) terealisasi Rp849 triliun atau 92,3%.
Pada belanja pemerintah pusat, belanja K/L terealisasi Rp1.500,4 triliun atau melampaui yang ditetapkan APBN yaitu Rp1.160,1 triliun. Realisasinya mencapai 129,3%. Sementara itu, belanja non K/L mencapai Rp1.102 triliun atau hanya 71,5% dari UU APBN.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa terjadi peningkatan signifikan pada belanja pada akhir tahun. Sebab, apabila dibandingkan dengan belanja K/L sampai dengan akhir November 2025, realisasinya baru mencapai Rp1.110,7 triliun. Artinya, ada peningkatan belanja sekitar Rp389 triliun lebih di K/L pada akhir tahun.
“Peningkatan ini adalah karena belanja tambahan maupun pergeseran anggaran. Jadi dua dia, ada yang sifatnya pergeseran anggaran menyesuaikan prioritas, termasuk belanja non K/L menjadi K/L, kalau belanja non K/L bergeser menjadi belanja K/L karena biasanya ada cadangan-cadangan. Seperti bencana itu cadangan, kalau terjadi bencana dia berpindah menjadi belanja kementerian/lembaga,” terang Suahasil pada konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Menurut Suahasil, dinamika belanja pemerintah, termasuk penerimaan, tahun lalu dipengaruhi berbagai hal. Mulai dari efisiensi belanja berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 senilai Rp306 triliun pada Januari, pengalihan PNBP asal dividen BUMN ke Danantara pada Februari, penerapan tarif impor Amerika Serikat (AS) dan lain-lain.
Atas berbagai tantangan dimaksud, pemerintah pun menggelontorkan stimulus ekonomi di setiap kuartalnya. Dari APBN, stimulus kuartal I yang digelontorkan senilai Rp33 triliun, kemudian berlanjut Rp24,4 triliun (kuartal II), Rp15,6 triliun (kuartal III) dan Rp37,4 triliun (kuartal IV). Pada akhir tahun pula terjadi bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat sehingga pemerintah menambah belanja K/L terkait.
Adapun belanja negara kumulatif sampai dengan akhir tahun itu Rp3.451,4 triliun, terang Suahasil, diyakini bisa berdampak kepada pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025.
“Kami pahami bahwa nanti efek belanja ini nanti akan memiliki efek ke pertumbuhan ekonomi kuartal IV,” terang mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu itu.
Pertumbuhan Ekonomi
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,45% pada kuartal IV/2025. Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun sebesar 5,2% dipastikan tidak tercapai.
Purbaya merinci bahwa laju produk domestik bruto (PDB) menunjukkan tren fluktuasi sepanjang tahun. Tercatat, ekonomi RI tumbuh 4,87% pada kuartal I/2025, kemudian berakselerasi menjadi 5,12% pada kuartal II/2025, sebelum akhirnya sedikit tertahan di level 5,04% pada kuartal III/2025.
“Mungkin di triwulan [IV/2025] juga di atas 5% ya, kira-kira 5,45% kalau tidak ada perubahan. Di bawah janji saya [5,6% ke atas], tapi lumayan lah masih lebih tinggi dari triwulan-triwulan sebelumnya,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu , Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Sebagai catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) belum merilis angka pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025. Kendati demikian, jika angka 5,45% yang disampaikan Purbaya benar maka pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ‘hanya’ mencapai 5,12% atau di bawah target APBN 2025 yang dipatok 5,2%.
Meski demikian, Purbaya mengklaim bahwa trajektori pertumbuhan menunjukkan sinyal positif yang konsisten. Perkembangan tersebut, menurutnya, menjadi indikator vital bahwa fundamental ekonomi domestik mulai menemukan pijakan yang kuat.
Menurut mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu, fase perlambatan telah terlewati dan prospek ekonomi ke depan diprediksi akan jauh lebih solid. “Yang jelas adalah momentum pembalikan arah ekonomi sudah terjadi, jadi kita ke depan harusnya tumbuh akan lebih baik,” katanya.