Basuki Ungkap Realisasi Investasi IKN Capai Rp65,3 Triliun hingga September 2025

Basuki Ungkap Realisasi Investasi IKN Capai Rp65,3 Triliun hingga September 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Total investasi yang telah tertanam di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp65,3 triliun hingga September 2025. 

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengatakan investasi yang tertanam tersebut diguyurkan oleh 49 badan usaha baik dari dalam maupun luar negeri.

“Hingga September 2025, realisasi investasi swasta non-APBN telah mencapai Rp65,3 triliun dari 49 pelaku usaha (52 perjanjian kerja sama),” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/9/2025).

Sejalan dengan hal tersebut, dia juga memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Terlebih, pembangunan IKN sendiri telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang mengatur arah pembangunan nasional, yang resmi diundangkan sejak 30 Juli 2025.

“Perpres 79 2025 ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha maupun investor untuk tidak meragukan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN yang hingga saat ini terus berjalan,” kata Basuki. 

Dalam Perpres tersebut, Presiden Prabowo Subianto menetapkan pengembangan IKN akan dijadikan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang dibidik mulai beroperasi pada 2028.

Mewujudkan hal itu, Prabowo juga merinci rencana pembangunan ke depan. Pertama, Pemerintah akan memprioritaskan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dengan total luas mencapai 800 hingga 850 hektare.

Kedua, pemerintah menetapkan pembangunan gedung atau perkantoran di Ibu Kota Nusantara dicanangkan hanya 20% dari total lahan tersedia.

Ketiga, persentase pembangunan hunian dan rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50% dari lahan tersedia. 

Keempat, cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50%. Lalu kelima indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan lbu Kota Nusantara ditetapkan menjadi 0,74.

“Untuk terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitamya, dilakukan perencanaan dan penataan ruang Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya,” tuturnya.