Pacitan (beritajatim.com) — Belum lama duduk di kursi Kepala Dinas Sosial Pacitan, Heri Setijono langsung berhadapan dengan gelombang protes. Puluhan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pacitan mendatangi Kantor Dinsos, Senin (17/11) siang, menuntut pembenahan serius dalam tata kelola bantuan sosial yang dinilai masih jauh dari transparan.
Ketua PMII Pacitan, Al Ahmadi, menilai distribusi bansos selama ini menyisakan banyak persoalan. Dalam audiensi dengan pejabat Dinsos, ia menyebut adanya temuan bantuan yang justru jatuh kepada warga yang tidak tergolong miskin, bahkan menyinggung dugaan praktik penyelewengan oleh oknum tertentu.
Dalam aksinya, PMII membawa enam tuntutan utama. Mereka meminta Pemkab menerbitkan aturan yang memastikan keterbukaan data penerima bansos, termasuk pemasangan stiker identitas “Keluarga Miskin” bagi penerima bantuan.
“Pembaruan data harus dilakukan secara berkala, sanksi tegas bagi pelaku penyimpangan, serta memperketat pengawasan penyaluran,” tegas Aldi sapaan akrabnya.
Selain itu, mahasiswa mendesak intensifikasi sosialisasi mengenai sasaran bansos agar warga yang mampu bersedia mundur secara sukarela dari daftar penerima. Tuntutan terakhir menyangkut pemenuhan kuota Sekolah Rakyat sebanyak 200 siswa, program yang diklaim penting untuk keberpihakan pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
Menanggapi desakan tersebut, Kepala Dinas Sosial Heri Setijono menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup diri terhadap kritik. Ia menyatakan komitmen untuk memperbaiki tata kelola bansos dan meningkatkan integritas penyaluran. “Dinsos berkomitmen mengawal bansos agar lebih tepat sasaran dan terus mengevaluasi program yang berjalan,” kata Heri.
Di awal masa jabatannya, Heri menyebut telah menerima berbagai masukan dari masyarakat maupun pemangku kebijakan. Sebagai langkah awal, Dinsos berencana menggelar pertemuan besar awal tahun mendatang yang melibatkan seluruh kepala desa, operator desa, dan camat. Agenda utama, kata dia, adalah membahas optimalisasi peralihan data dari DTKS menuju DTSen.
Aksi tersebut berlangsung damai di bawah pengamanan aparat kepolisian. Setelah berdialog dan menyerahkan tuntutan secara resmi, massa akhirnya membubarkan diri. (tri/kun)