INDOZONE.ID – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, menilai usulan anggaran penanganan banjir di Jakarta Selatan, yang disiapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar Rp193 miliar, tidak rasional. Menurutnya, dana tersebut tidak cukup karena banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan.
“Padahal, pekerjaannya banyak sekali, PR (pekerjaan rumahnya) banyak sekali,” ujar Prasetyo Edi Marsudi melalui keterangan terlulis di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/11/2022).Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memprioritaskan tiga program dalam KUA-PPAS APBD 2023, yakni penanggulangan banjir, penanggulangan kemacetan, dan antisipasi resesi ekonomi.
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono (INDOZONE/Febyoran Dwi Rahmayani)Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Lantik 1.500 PNS, Pesan Sekda: Pastikan Tidak Ada Pungli
Dengan rincian anggaran penanggugalangan banjir sebesar Rp1,29 triliun, yang terdiri dari :- Jakarta Pusat Rp219 miliar
– Jakarta Utara Rp247 miliar
– Jakarta Barat Rp236 miliar
– Jakarta Selatan Rp193 miliar
– Jakarta Timur Rp296 miliar
– Kepulauan Seribu Rp105 miliar.
Dana penanganan kemacetan sebesar Rp625 miliar yang terdiri dari :
– Jakarta Pusat Rp111 miliar
– Jakarta Utara Rp130 miliar
– Jakarta Barat Rp122 miliar
– Jakarta Selatan Rp113 miliar
– Jakarta Timur Rp149 miliar.Dana untuk antisipasi resesi ekonomi tahun depan sebesar Rp120 miliar yang terdiri dari:- Jakarta Pusat Rp21 miliar
– Jakarta Utara Rp17 miliar
– Jakarta Barat Rp20 miliar
– Jakarta Selatan Rp19 miliar
– Jakarta Timur Rp24 miliar
– Kepulauan Seribu Rp19 miliar.Namun, Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menyatakan dana tersebut belum mampu menjalankan tiga program prioritas yang diusung tahun depan. Apalagi, anggaran tersebut sama dengan anggaran tahun-tahun sebelumnya.“Keseriusan, kan, dilihat dari anggaran, kesan copy paste masih ada. Perlu diimbau, para wali kota agar jangan ragu membuat terobosan, untuk menyelesaikan permasaahan secara permanen,” ungkap Khoirudin.Khoirudin juga berharap, para wali kota dan bupati bisa membuat terobosan baru. Jadi, target genangan air maksimal enam jam surut bisa terealisasikan.“Harapannya, keluhan masyarakat terhadap banjir sudah tidak sekenceng hari ini. Lalu, mengadakan pelatihan yang bukan hanya seremonial, tapi tidak dipikirkan tindak lanjut setelahnya. Itu yang kita sayangkan, harus kita kawal dari awal perencanaan sampai betul-betul mereka bisa berusaha sendiri,” ujar Khoirudin.Selain itu, anggota Banggar, Matnoor Tindoan, juga menilai anggaran Rp1,2 miliar sangat tidak masuk akal. Menurutnya, pemeritah kota (pemkot) di wilayah langganan banjir, masih lemah dalam pecegahan dan tidak konsisten dalam penanganan.“Saya tidak melihat pemerintah DKI ini konsisten terhadap penanggulangan banjir karena pada sisi lain pencegahannya sangat lemah dilakukan. Semestinya, daerah tangkapan air dipertahankan, tapi ini, kan, tidak. Contohnya, di daerah tangkapan air dari Taman Mini ke Monumen Pancasila Sakti sepanjang lima kilometer, sekarang jadi gedung pertemuan, dan shoowrom,” tutur Matnoor.Selain itu, anggota Banggar, Yusriah Dzinnu, juga mempertanyakan kematangan perencanaan Pemprov dalam memporsikan anggaran antisipasi dampak resesi ekonomi. Sebab, menurutnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta Utara yang memiliki angka kemiskinan paling tinggi ,yakni 7,24 persen, tetapi porsi anggarannya lebih kecil daripada yang lain.Baca Juga: Wakil Ketua E DPRD DKI Jakarta Minta Pemprov Punya Fasilitas Konseling“Jadi, artinya angka miskin dan mendekati miskin di Jakarta Utara lebih besar daripada daerah lain, tetapi mendapatkan proporsi yang lebih sedikit ketimbang daerah lain. Saya mempertanyakan bagaimana sebetulnya keberpihakan teman-teman dari Jakarta Utara terhadap angka UMKM dan dalam rangka penanggulangan krisis resesi ekonomi,” ujar Yusriah.Artikel Menarik Lainnya:
