“Misalnya, peran apa yang bisa dimainkan Indonesia di Dewan HAM untuk mencegah negara besar melakukan tındakan unilateral terhadap negara-negara kecil dan lemah,”
Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo berharap agar Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2026, bisa memainkan peran substantif dalam kemanusiaan global pada forum tersebut.
Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa Indonesia akan memimpin Dewan HAM PBB di tengah situasi global yang diwarnai konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, serta meningkatnya tantangan terhadap kebebasan sipil dan hak kelompok rentan.
Data PBB menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024–2025, Dewan HAM PBB menangani puluhan resolusi terkait konflik di berbagai kawasan, mulai dari Timur Tengah, Afrika, hingga Eropa Timur, serta isu lintas negara seperti hak pengungsi, dampak perubahan iklim terhadap HAM, dan penggunaan teknologi digital yang berpotensi melanggar privasi dan kebebasan individu.
Mengingat Dewan HAM PBB berfungsi sebagai ruang advokasi, ia menilai Indonesia harus bisa memanfaatkan presidensinya untuk memainkan peran substantif dalam isu-isu global, terutama konflik kemanusiaan dan ketimpangan relasi kekuasaan antarnegara.
“Misalnya, peran apa yang bisa dimainkan Indonesia di Dewan HAM untuk mencegah negara besar melakukan tındakan unilateral terhadap negara-negara kecil dan lemah,” katanya.
Ketua MPR RI ke-15 itu pun berharap Indonesia mampu memanfaatkan mandat ini untuk memperkuat dialog antar peradaban, mendorong kerja sama internasional yang lebih adil, serta memastikan Dewan HAM PBB tetap menjadi forum yang dipercaya dalam melindungi martabat manusia di seluruh dunia.
“Indonesia memiliki modal sejarah diplomasi, nilai Pancasila, serta pengalaman sebagai negara demokrasi besar di dunia. Dengan bekal itu, Indonesia diharapkan mampu menjalankan peran sebagai Presiden Dewan HAM PBB secara bermartabat dan membawa kontribusi nyata bagi perdamaian serta keadilan dunia,” katanya.
Lebih lanjut, Bamsoet juga mengapresiasi terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026.
“Kepercayaan dunia ini menunjukkan Indonesia dipandang sebagai negara yang mampu menjembatani perbedaan, merawat dialog, serta mendorong penyelesaian isu HAM secara adil dan berimbang,” ucapnya.
Ia mengatakan, mandat ini menjadi yang pertama kalinya bagi Indonesia sejak Dewan HAM PBB berdiri pada tahun 2006 sekaligus menandai meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap peran, konsistensi, dan kepemimpinan Indonesia dalam isu-isu hak asasi manusia.
Diketahui, Dewan HAM PBB merupakan forum utama PBB yang menangani isu hak asasi manusia di seluruh dunia dengan 47 negara anggota dari berbagai kawasan.
Presiden Dewan HAM PBB memegang peran sentral dalam memimpin sidang-sidang resmi, mengoordinasikan agenda kerja, serta menjembatani perbedaan pandangan antar negara dalam isu HAM yang kerap sensitif dan kompleks.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.