Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati telah mengucurkan Rp139,6 triliun untuk subsidi energi per 31 Oktober 2024.
Sebelumnya, subsidi BBM Cs tersebut menjadi sorotan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia lantaran dinilai tidak tepat sasaran. Anggaran negara itu diklaim justru dinikmati orang kaya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, subsidi energi diberlakukan agar harga listrik hingga BBM bisa tetap terkendali agar tidak membebankan masyarakat banyak.
“[Sehingga] masyarakat dapat terus menjalankan kegiatan ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi kita,” jelas Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).
Dia memerinci, anggaran untuk subsidi energi tersebut diperuntukkan untuk BBM sebesar 13.476,6 ribu kiloliter. Angka tersebut meningkat 1,1% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu (year-on-year/YoY).
Lalu, LPG 3 kg senilai 6.131,6 juta kilogram. Angka tersebut naik 1,3% secara YoY.
Terakhir, listrik bersubsidi sebanyak 41,3 juta pelanggan. Angka tersebut juga naik 4,3% secara YoY.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut Rp100 triliun dana subsidi energi diduga dinikmati orang kaya.
Menurutnya, hal itu terjadi karena penyaluran subsidi tidak tepat sasaran. Bahlil menjelaskan pemerintah saat ini mengalokasikan dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik.
Namun, dia mengatakan 30% dari dana subsidi tersebut malah dinikmati orang mampu. Data itu, sambungnya, didapat berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), maupun BPH Migas.
“Tapi jujur saya katakan ya Kurang lebih sekitar 20%–30% subsidi BBM dan listrik Itu berpotensi tidak tepat sasaran dan itu gede angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).
Sementara itu, subsidi tepat sasaran menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk mencapai subsidi tepat sasaran, Prabowo pun memanggil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu (30/10/2024).
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, Prabowo menggelar rapat tersebut guna membahas subsidi energi. Prabowo disebut akan mengubah skema penyaluran subsidi energi yakni langsung ke penerima.
