MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meresmikan Media Center Indonesia Maju. Media Center ini disebut untuk memberikan informasi dan klarifikasi dari pihak pemerintah.
Pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tindakan Bahlil itu tentu aneh dan mengejutkan.
“Sebab, mendirikan dan meresmikan Media Center Indonesia Maju bukan ranah tugas dan fungsinya sebagai Menteri Investasi/BKPM,” terang Jamiluddin.
Baca juga: Permudah Akses Informasi, Media Center Indonesia Maju Diresmikan
Menurutnya, Bahlil hanya masuk akal bila meresmikan media center untuk kepentingan investasi dan penanaman modal. Di luar bidang itu, Bahlil tentu disfungsional.
Jamiluddin mengungkapkan Media Center Indonesia Maju untuk memberikan informasi dan klarifikasi dari pemerintah seharusnya ranah Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Juru Bicara Presiden.
Baca juga: Bahlil Pertanyakan Megawati yang Sebut Pemerintahan sekarang Mirip Orde Baru
“Dua lembaga ini seharusnya pas mendirikan Media Center yang terkait dengan informasi pemerintah secara umum,” tandasnya.
Selain itu, media center secara spesifik dan sektoral idealnya berada di setiap kementerian atau lembaga negara. Terkait politik dalam negeri misalnya, Kementerian Dalam Negeri tentu relevan mendirikan media center.
“Jadi, pendirian media center oleh Bahlil layak dipersoalkan. Bahlil terkesan sudah mengambil porsi tugas dan fungsi kementerian atau lembaga negara lainnya,” sambung mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.
Oleh sebab itu, Jamiluddin meminta Presiden Joko Widodo harus menegur keras Bahlil karena melakukan yang bukan tugas dan fungsinya.
“Selain itu, apa yang dilakukan Bahlil dapat merusak harmonisasi dan sinergisitas antar kementerian atau antar lembaga negara. Sebab, kementerian atau lembaga negara tertentu akan tersinggung karena tugas dan fungsinya diambil alih Bahlil,” pungkasnya. (RO/Z-7)
MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meresmikan Media Center Indonesia Maju. Media Center ini disebut untuk memberikan informasi dan klarifikasi dari pihak pemerintah.
Pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tindakan Bahlil itu tentu aneh dan mengejutkan.
“Sebab, mendirikan dan meresmikan Media Center Indonesia Maju bukan ranah tugas dan fungsinya sebagai Menteri Investasi/BKPM,” terang Jamiluddin.
Baca juga: Permudah Akses Informasi, Media Center Indonesia Maju Diresmikan
Menurutnya, Bahlil hanya masuk akal bila meresmikan media center untuk kepentingan investasi dan penanaman modal. Di luar bidang itu, Bahlil tentu disfungsional.
Jamiluddin mengungkapkan Media Center Indonesia Maju untuk memberikan informasi dan klarifikasi dari pemerintah seharusnya ranah Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Juru Bicara Presiden.
Baca juga: Bahlil Pertanyakan Megawati yang Sebut Pemerintahan sekarang Mirip Orde Baru
“Dua lembaga ini seharusnya pas mendirikan Media Center yang terkait dengan informasi pemerintah secara umum,” tandasnya.
Selain itu, media center secara spesifik dan sektoral idealnya berada di setiap kementerian atau lembaga negara. Terkait politik dalam negeri misalnya, Kementerian Dalam Negeri tentu relevan mendirikan media center.
“Jadi, pendirian media center oleh Bahlil layak dipersoalkan. Bahlil terkesan sudah mengambil porsi tugas dan fungsi kementerian atau lembaga negara lainnya,” sambung mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.
Oleh sebab itu, Jamiluddin meminta Presiden Joko Widodo harus menegur keras Bahlil karena melakukan yang bukan tugas dan fungsinya.
“Selain itu, apa yang dilakukan Bahlil dapat merusak harmonisasi dan sinergisitas antar kementerian atau antar lembaga negara. Sebab, kementerian atau lembaga negara tertentu akan tersinggung karena tugas dan fungsinya diambil alih Bahlil,” pungkasnya. (RO/Z-7)
