Bisnis.com, JAKARTA — Sektor padat karya mendominasi angka pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2025. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat tenaga kerja yang terkena PHK sebanyak 88.519 orang sepanjang Januari–Desember 2025, meningkat sekitar 13,54% dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa berdasarkan data tersebut, PHK tahun lalu banyak terjadi di basis kantong industri manufaktur. Dia pun mendorong sejumlah langkah pembenahan.
“Itu menjadi alarm bahwa gelombang PHK ini menjadi ancaman serius, khususnya di pekerja sektor formal,” kata Bhima saat dihubungi Bisnis, Rabu (14/1/2026).
Menurutnya, sektor padat karya seperti industri pakaian jadi dan alas kaki diterpa berbagai tekanan, seperti kenaikan tarif ekspor yang berpengaruh besar terhadap omset permintaan produksi. Lebih lagi, pasar terbesar yang disasar produsen berorientasi ekspor itu adalah Amerika Serikat (AS).
Di sisi lain, Bhima menerangkan bahwa produk industri padat karya dalam negeri terimpit oleh derasnya produk impor asal China, sehingga menekan produsen lokal.
Dia juga menyoroti kurangnya stimulus pemerintah ke sektor padat karya, yang dinilai belum dapat mendongkrak konsumsi masyarakat terkhusus kelas menengah. Bhima menyebut pemangkasan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) hingga menjadi 9% akan dapat memicu geliat belanja.
“Namun, yang terjadi pada 2025 kan insentif perpajakannya juga belum dirasakan untuk mendongkrak konsumsi, khususnya di kelas menengah. Jadi sudah digempur impor, ekspornya kesulitan, insentifnya kurang,” ujarnya.
Oleh karena itu, Bhima menilai perlu adanya penajaman insentif maupun belanja pajak di sektor manufaktur, alih-alih hanya berfokus kepada sektor hilirisasi tambang.
Pemerintah dipandang dapat memberikan insentif langsung terhadap pengeluaran utilitas seperti air dan listrik dalam jumlah besar, serta diterapkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan evaluasi berkala.
Untuk mengatasi hambatan ekspor, dia mendorong adanya diplomasi dagang yang efektif dalam mencari pasar alternatif, di samping penyelesaian negosiasi tarif dengan AS.
“Karena itu juga berpengaruh terhadap hidup matinya pasar ekspor tekstil pakaian jadi dan alas kaki dari Indonesia,” pungkas Bhima.
Adapun, Kemnaker mencatat Jawa Barat sebagai provinsi dengan kasus PHK tertinggi sepanjang 2025, yakni 18.815 orang. Terdapat Jawa Tengah yang menempati posisi kedua PHK terbanyak nasional dengan jumlah 14.700 orang, disusul Banten dengan 10.376 pekerja.
Dalam perkembangan terakhir, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar keberlangsungan sektor padat karya tetap dijaga, bukan hanya mengejar pertumbuhan sektor padat modal. Pemerintah pun disebut tengah menyiapkan dana senilai US$6 miliar atau sekitar Rp101,28 triliun (asumsi kurs Rp16.880) untuk program peremajaan mesin tekstil dalam negeri.