Awas RI Lumpuh, 7 Juta Buruh Ancam Siap-siap Mogok Nasional

5 June 2023, 16:42

Jakarta, CNBC Indonesia – Massa buruh mengancam bakal melakukan aksi mogok nasional jika Mahkamah Konstitusi tidak mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja. Ancaman ini sebagai bentuk kekecewaan buruh karena aturan ini dianggap menindas golongan pekerja di dalam negeri. Aksi pun bakal digelar dengan melibatkan hingga 7 juta buruh.
“Mogok nasional setidaknya di Partai Buruh hampir 7 jutaan, (ditambah) yang belum tergabung, karena bagi kami serikat buruh di Indonesia sangat fundamental UU no 6 2023 jadi hampir pasti ngga kurang 5-7 juta buruh stop produksi,” kata Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Riden Hatam Aziz, Senin (5/6/23).
Jika benar mogok nasional terjadi, dampaknya akan sangat masif kepada lumpuhnya ekonomi, di mana aktivitas perusahaan manufaktur bisa berhenti total.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Riden pun menegaskan, itu merupakan tujuan dari aksi mogok nasionalnya.

Foto: Aksi Buruh Gruduk Patung Kuda, Kawal Uji Formil UU Cipta Kerja. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Aksi Buruh Gruduk Patung Kuda, Kawal Uji Formil UU Cipta Kerja. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

“Tujuan kami melumpuhkan ekonomi supaya pemerintah sadar buruh punya kekuatan. Tapi kan sekarang udah lobi, udah aksi tapi gak diperhatikan apa boleh buat,” sebutnya.
Karena proses persidangan di MK berlangsung sekitar 3 bulan, maka aksi ini rencananya bakal berlangsung pada medio Juli hingga Agustus mendatang, yakni kurang dari dua bulan lagi. Agar aksi tidak terjadi, Ia berharap MK mencabut Omnibus Law Cipta Kerja.
“Sasaran kami sekarang MK karena kami sedang Judicial Review (JR) kepada MK. Kalau diterima terima kasih, kalo ngga, yang penting kami menyuarakan penolakan UU No. 6 2023,” sebut Riden.

Namun, aksi ini bukan tanpa resiko. Buruh yang melakukan aksi mogok nasional bisa jadi ikut bolos dan dianggap mangkir dari pekerjaan.
Akibatnya, ada ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi buruh yang terlibat. Namun, Riden berharap itu tak terjadi.
“Pilihan itu sebaiknya dihindari kalau pemerintah dan pengusaha mendengar aspirasi kami, kalau ngga mau dengar, ya ngga ada pilihan lain, itu kekuatan kami. Kalau dia hitung kekuatan kami dia takut pemogokan, maka lakukan gimana komprominya, win-win solusinya gimana?” pungkasnya.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Selanjutnya

Bos Buruh Blak-blakan Soal Capres, Pilih Ganjar Bukan Anies?

(dce)

Partai

Institusi

K / L

BUMN

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Provinsi

Negara

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Event

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi