Xcloud.id

Author: Voi.id

  • Negara yang Tak Sadar Penegak Hukumnya Disasar

    Negara yang Tak Sadar Penegak Hukumnya Disasar

    MEDAN – Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim tak ada kecolongan dalam peristiwa bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara. Polisi pun mengaku begitu. Segala klaim boleh saja dikatakan. Masalah kecolongan atau tidak, sebaiknya kita nilai sendiri berdasar kronologi dan analisis terhadap peristiwa.

    Ditemui wartawan di Sentul International Convention Center (SICC), Mahfud mengatakan, pemerintah telah melakukan upaya pencegahan semaksimal mungkin. Mahfud juga menolak istilah kecolongan yang banyak digunakan untuk menggambarkan peristiwa ini.

    “Pencegahan sudah kita lakukan. Ada intelijen, informasi. Kalau tak ada pencegahan, makin banyak kayak gini,” kata Mahfud.

    Seperti Mahfud, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, personel kepolisian di Mapolrestabes Medan telah melakukan penjagaan sesuai prosedur tetap (protap). Namun, kenyataannya pelaku tetap berhasil menyusup.

    Pernyataan Dedi sendiri yang menggambarkan proses penyusupan oleh pelaku peledakan bom. Menurut Dedi, pelaku memanfaatkan keramaian di Mapolrestabes Medan yang tengah menerima banyak permohonan penerbitan SKCK.

    “Sudah dilakukan pemeriksaan semuanya. Termasuk barang-barang yang dibawa, sudah dicek,” kata Dedi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 13 November.

    “Kebetulan saat itu ada beberapa kegiatan kepolisian dan masyarakat yang akan buat SKCK yang bersama-sama masuk (ke Mapolrestabes). Momen itu dimanfaatkan pelaku untuk menyusup,” tambah Dedi.

    Peledakan bom di Mapolrestabes Medan (Istimewa)

    Pelaku diketahui meledakkan diri ketika para personel kepolisian baru saja menyelesaikan apel pagi sekitar pukul 08.45 WIB. Pelaku masuk melalui pintu depan Mapolrestabes Medan.

    Ia berjalan sejauh 30 hingga 50 meter menuju Kantor Bagian Operasi Polrestabes Medan untuk kemudian meledakkan diri.

    Pengamat terorisme, Harits Abu Ulya mempertegas narasi yang menyebut negara, khususnya kepolisian telah kecolongan.

    “Kali ini publik bisa saja mengkritisi aparat kecolongan. Alasannya cukup rasional. Sudah banyak yang ditangkap dalam beberapa bulan terakhir, tapi masih juga ada aksi teror,” kata Harits, dihubungi VOI, Rabu, 13 November.

    Penangkapan berujung dendam

    Lebih lanjut, Mahfud juga mengatakan kepolisian telah melakukan upaya maksimal mencegah tindak terorisme. Memang, sejak penusukan mantan Menko Polhukam Wiranto, polisi terus menangkap sejumlah terduga teroris.

    Terakhir, kemarin, Selasa, 12 November, polisi menangkap seorang terduga teroris berinisial WJ alias Patria alias Dwi satu hari sebelum ledakan. WJ ditangkap di wilayah Bekasi, Jawa Barat.

    Sosok terduga teroris itu disebut-sebut merupakan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Bahkan, pria itu merupakan angkatan pertama dalam pelatihan perang dalam kelompok terorisme tersebut.

    WJ juga diketahui memiliki kemampuan merakit bom. Ia pernah mengikuti perang di Suriah bersama Doktor Azahari tujuh tahun silam. “Pada tahun 2012 (WJ) mengikuti perang di Suriah bersama Azahari dan kemudian menjalin hubungan juga dengan FSA atau Free Syria Army,” kata Dedi.

    Kemudian, WJ juga disebut pernah melakukan perjalanan ke beberapa negara. Mulai dari Filipina, Uni Emirat Arab, Sri Lanka dan Hong Kong. Dalam penangkapan, beberapa barang butki berupa beberapa anak panah, alat-alat elektronik dan alat komunikasi disita.

    “Alat komunikasi ini masih didalami apakah akan digunakan juga untuk rangkaian untuk merakit bom masih kita dalami juga,” terang Dedi.

    Di satu sisi, perlu barangkali mengapresiasi upaya pencegahan lewat penangkapan-penangkapan ini. Namun, di sisi lain, berbagai penangkapan ini juga yang memperkuat fakta bahwa polisi kecolongan.

    Tak sadar mereka disasar

    Pertimbangannya sederhana. Polisi telah lama jadi musuh sekaligus sasaran utama teroris. Dan penangkapan-penangkapan yang kian masif, secara otomatis meningkatkan risiko serangan bagi Korps Bhayangkara. Polisi seharusnya tahu itu.

    Menurut Harits Abu Ulya, bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan memiliki pola yang sama secara motif: dendam. Namun, Harits tak dapat berspekulasi soal asal-usul pelaku teror.

    “Mungkin terkait dengan tindakan polisi sebelumnya terhadap kawanan mereka. Dianggap menjadi penghalang tujuan dan misi mereka atau dianggap telah berbuat tidak manusiawi terhadap kawan mereka yang tertangkap,” kata Harits.

    Peledakan bom di Mapolrestabes Medan (Istimewa)

    Polisi nampaknya perlu meningkatkan kesadaran bahwa mereka adalah sasaran utama aksi terorisme. Berbagai peristiwa seakan melegitimasi pandangan ini.

    “Dendam telah menjelma menjadi ideologi yang menstimulasi aksi teror dari beberapa person atau entitas. Dendam menjadi determinasi, plus dibumbui dengan doktrin teologi yang beku, bersenyawa untuk menghasilkan legitimasi aksi nekat teror,” Harits.

    Pengamat terorisme lainnya, Al Chaidar menuturkan pandangan yang sama. Menurutnya, polisi sebagai penegak hukum wajib sadar diri bahwa mereka adalah musuh kriminalisme. Jangankan untuk teroris.

    Bagi pelaku kejahatan jalanan dan narkoba saja, polisi adalah musuh terbesar. “Jadi, memang harusnya polisi lebih sigap lagi. Dan lebih kencang lagi melakukan penindakan dan penangkapan,” kata Chaidar dihubungi VOI.

  • Program Deradikalisasi yang Katanya Perlu Dievaluasi

    Program Deradikalisasi yang Katanya Perlu Dievaluasi

    JAKARTA – Markas Polrestabes Medan, Sumatera Utara diserang pelaku teror bom pagi ini. Satu orang pelaku yang membawa bom, tewas dalam serangan tersebut. Sementara, enam orang yang ada di lokasi kejadian, luka-luka. Para korban sedang dirawat di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Medan.

    Aksi ini dianggap Ketua DPR Puan Maharani sebagai gagalnya program deradikalisasi. “Deradikalisasi ini harus kita evaluasi. Ini sudah masuk ke individu,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 November 2019.

    Politikus PDI Perjuangan ini meminta BNPT, Polisi, dan TNI membenahi ini dengan cara meningkatkan sistem keamanan dan peran aparat penegak hukum. Selain itu, masyarakat juga dia minta untuk meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah teror seperti ini terjadi lagi.

    Puan juga minta, kasus ini diusut tuntas dan dilakukan antisipasi serta mitigasi ke depannya karena pelaku menggunakan seragam ojek online. “Semuanya, sekarang juga masyarakat melakukan itu (menggunakan jasa ojek online). Jadi kita menganggap itu biasa ada yang mau mengantar barang atau mengirim barang, tapi ternyata punya tujuan tertentu yang membahayakan,” ujarnya.

    Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan, program deradikalisasi masih dijalankan secara intensif. Dia tak mau menyatakan ini efektif atau patut dievaluasi. Karena, buat Fachrul hal itu relatif tergantung sudut pandangnya.

    “Yang jelas upaya itu dilakukan intensif. semua orang sadar (radikalisme) itu sangat berbahaya,” kata Fachrul di sela kegiatan Rakornas Forkopimda di SICC, Bogor.

    Dia menambahkan, di era digital 4.0 ini, media sosial memberikan banyak dampak bagi penggunannya, termasuk memberikan paparan radikalisme. Karenanya, kata dia, pemerintah menyerahkan kepada masyarakat untuk bijak memilih media sosial yang mereka suka.

    “Medsos memberikan banyak pilihan dan umat tinggal memilih saja,” ujar dia.

    Sementara, untuk mencegah radikalisme di ranah aparatur sipil negara, Fachrul membuat aturan larangan menggunakan cadar dan bercelana cingkrang. Aturan ini, nanti akan disepakati oleh 8 menteri.

    “Untuk ASN kita keluarkan putusan bersama 8 menteri nanti dilihat. Semua sama-sama 8 menteri itu,” kata dia.

    Ilustrasi (Ilham Amin/VOI)

    Sementara itu, di tempat yang sama, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta semua pihak dewasa dan tak menyalahkan pemerintah dalam menanggapi peristiwa teror seperti ini.

    “Kepada masyarakat jangan selalu nyinyir, kalau pemerintah bertindak lalu dikatakan melanggar HAM, kalau tidak bertindak dibilang kecolongan, kita sama-sama dewasa menjaga negara ini,” kata Mahfud. 

    Sebab, kata dia, pemerintah melakukan upaya optimal untuk mencegah aksi teror bom dan radikal lainnya di Tanah Air. “Kalau tidak berupaya mati-matian, bisa lebih banyak lagi (korban dan kejadian). Oleh sebab itu jangan selalu menyudutkan aparat kalau mengambil tindakan, dikontrol saja secara proporsional, benar atau tidak,” ujarnya.

    Dari segi data, Mahfud mengatakan, angka kejadian teror di 2019 turun ketimbang tahun 2017 dan 2018. “Dari sudut kuantitatif turun, karena pencegahannya sudah lebih baik, bahwa masih ada satu dua itu tidak bisa dihindari,” ucapnya.

    Mahfud ditanya lagi soal ini ketika datang ke DPR pada sore hari. Dia ke DPR untuk rapat dengan Badan Legislatif.

    Di DPR Mahfud mengatakan, program deradikalisasi sudah cukup bagus. Dia masih menyebut kalau secara kuantitatif, antisipasi deradikalisasi membaik untuk tahun 2019. Tapi, dia tak memaparkan datanya secara komprehensif.

    “Tingkat antisipasi sudah oke. Tapi sekarang terjadi perluasan subjek,” kata dia sambil menambahkan perluasan subjek yang dimaksud adalah kalau dulu pelaku teror adalah laki-laki dewasa, kini meluas ke perempuan dan anak.

    “Tapi kualitasnya menurun. Berarti tingkat antisipasi dari keamanan dan intelijen sudah cukup. Ya perlu ditingkatkan,” tuturnya.

    Yang pasti, tegas Mahfud, upaya deradikalisasi yang sifatnya fisik merupakan kewenangan Polri, sedangkan yang sifatnya mental jadi ranah Majelis Ulama Indonesia. Sementara, kementerian lain punya cara sendiri-sendiri untuk menangani deradikalisasi ini.

    “Saya kira Polri juga sering melakukan deradikalisasi itu melalui penataran-penataran, kunjungan ke pesantren, MUI juga, Kementerian Agama juga harus, Kemendikbud juga, semuanya lah deradikalisasi itu,” katanya.

  • Jika Ancelotti Kembali ke Milan, Bisa Apa?

    Jika Ancelotti Kembali ke Milan, Bisa Apa?

    NAPOLI – AC Milan babak belur di Serie A. Rossoneri terperosok di posisi 14. Nasib Carlo Ancelotti di Napoli juga ada di ujung tanduk. Dia hanya mampu membawa timnya bertengger di posisi tujuh. Rumor lalu berembus. Milan dan Anceloti akan kembali bersama.

    Setelah periode yang bergejolak di San Paolo, nasib Ancelotti kian dipertanyakan. Sejumlah laporan menyebut ia perlu mengambil keputusan lebih cepat ketimbang mempertahankan pekerjaannya.

    Napoli kini terpaut lima poin dari zona Liga Champions yang saat ini dihuni oleh Cagliari. Di Liga Champions, posisi mereka di klasemen grup E tergeser oleh Liverpool setelah gagal menang saat melawan Red Bull Salzburg.

    Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis mencoba melakukan proses pemulihan setelah penampilan buruk timnya dalam sesi pelatihan , namun yang ada malah memicu segala macam kekacauan antara pemain, penggemar dan pelatih.

    Sekarang, Tuttosport mengklaim, direktur olahraga Milan, Paulo Maldini berencana memulangkan Ancelotti ke San Siro.  Pria 60 tahun itu melatih Milan antara tahun 2001 sampai 2009, memenangkan Scudetto dan dua Liga Champions dengan sebuah skuat mentereng semisal Kaka, Andriy Shevchenko dan tentu saja Maldini.

    Il Diavolo sendiri sesungguhnya menunjukkan sedikit peningkatan di bawah pelatih Stefano Pioli ketimbang saat diarsiteki Marco Giampaolo tetapi hanya menang sekali dari lima pertandingan pertama kepemimpinannya di kota mode.

    Milan akan bertandang ke Napoli pada 23 November mendatang, dalam pertandingan pertama mereka setelah jeda internasional. Usut punya usut, laga ini dan partai Liga Champions kontra Liverpool menjadi penentu nasib Ancelotti di San Paolo. 

    Ancelotti sendiri melatih Napoli sejak 2018 silam dan berhasil mencatatkan 37 kemenangan dari 67 laga bersama Parnetopei sejauh ini. Jika Ancelotti kembali ke Milan, dengan status yang sama-sama terluka. Kira-kira bisa apa ya?

  • Rencana Jokowi Bikin Badan Regulasi Nasional

    Rencana Jokowi Bikin Badan Regulasi Nasional

    JAKARTA – Pemerintah segera membentuk Badan Regulasi Nasional. Badan ini merupakan gabungan dari unit-unit kerja yang mengurus regulasi di sejumlah kementerian/lembaga. 

    Tujuannya Badan ini dibikin, biar aturan yang ada tak saling tumpang tindih. Tak hanya Undang-Undang yang bakal diurus badan ini, tapi juga peraturan di bawahnya, seperti Peraturan Menteri bahkan hingga Peraturan Daerah.

    “Jadi intinya, adalah untuk konsistensi regulasi dan juga penyederhanaan,” ucap Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam rapat kerja dengan Komisi II, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 November 2019.

    Rencana pembentukan badan ini merupakan janji kampanye Joko Widodo pada Pemilu 2019. Jokowi ingin semua peraturan digabung di pusat legislasi nasional. Presiden ingin bisa mengontrol langsung aturan yang ada. Supaya satu pintu dan tak tumpang tindih, katanya waktu itu.

    Usai rapat, Ketua Komisi II Ahmad Dolly Kurnia mengatakan, rencana pembentukan badan ini adalah janji kampanye Jokowi yang harus dituntaskan. Dari informasi yang dia punya, aturan yang ada di Indonesia memang tumpang tindih.

    “Saya kira ini positif. Karena selama rapat kerja di komisi II dengan Mendagri terungkap karena sebagian besar anggota Komisi II banyak mantan kepala daerah. Mereka merasakan betul adanya tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan lain, baik itu sejajar, selevel atau secara vertikal,” ujar Dolly.

    Dia akan menindaklanjuti keinginan tersebut agar bisa dibahas di DPR. Namun, Dolly ingin tahu lebih dulu posisi badan ini sebelum bertindak lebih jauh.

    “Ya itu nanti akan kami bicarakan lebih lanjut posisinya dia sebagai apa dan di mana. Kalau di bawah Kemenko Polhukam, dengan Kemenkumham seperti apa. Kalau di bawah presiden, koordinasi dengan kementerian lain akan dibicarakan lebih lanjut,” tutur politikus Partai Golkar, yang partainya mendukung Jokowi di Pemilu 2019.

    Dalam acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), hari ini, Presiden Jokowi mengatakan, banyaknya aturan yang dibuat pemerintah daerah bikin ruang gerak pemerintah pusat tak fleksibel. Selain itu, peraturan di daerah yang terlalu banyak, membuat percepatan pembangunan terganggu karena saling berbenturan dengan aturan yang lain.

    “Negara kita bukan negara peraturan. Semua diatur malah kita terjerat sendiri. Hati-hati, setop itu sudah,” kata dia yang juga meminta pemerintah daerah menyetop pembuatan aturan.

    Presiden Jokowi saat berpidato di acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Rabu, 13 November 2019. (Wardhany Tsa Tsia/VOI)

    Dia bercerita, di Amerika Serikat era Donald Trump, bila kementerian akan membuat peraturan baru harus menghapus dua aturan sebelumnya. Sehingga, aturan yang ada tidak saling tindih dan membuat fleksibilitas pemerintahan terganggu. 

    “Kebanyakan peraturan pusing sendiri. Fleksibilitas paling penting, kecepatan. Semua negara kan menuju ke situ. Siapa yang lebih cepat, dia yang menang,” tegasnya.

  • Kita Harus Siap-Siap untuk Bikin Sertifikat Sebelum Menikah

    Kita Harus Siap-Siap untuk Bikin Sertifikat Sebelum Menikah

    JAKARTA – Pemerintah melempar wacana untuk mewajibkan sertifikasi bagi calon-calon pengantin. Sertifikasi itu bisa didapatkan melalui kelas atau bimbingan pranikah.

    Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, sertifikasi ini akan mulai diwajibkan pada tahun 2020 mendatang. Pemberlakuan akan ditetapkan untuk seluruh calon pengantin di seluruh Indonesia.

    “Kalau bisa tahun depan 2020 sudah dimulai (program sertifikasi kawin),” kata Muhadjir di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Rabu, 13 November.

    Muhadjir mengatakan, sertifikasi dengan sistem pelatihan ini sebelumnya telah dilakukan di agama Katolik. Dalam Katolik, pendidikan pranikah dilakukan selama tiga bulan. Menurut Muhadjir, pelatihan ini dibutuhkan sebagai langkah persiapan calon-calon pasutri.

    Dalam pelatihan itu, nantinya calon pasutri juga akan diberi muatan berbagai pengetahuan, termasuk soal mengelola emosi, keuangan hingga pengetahuan soal kesehatan dan alat reproduksi.

    “Untuk memastikan bahwa dia memang sudah cukup menguasai bidang-bidang pengetahuan yang harus dimiliki itu harus diberikan sertifikat,” ungkapnya.

    Adapun pengelolaan sertifikat kawin ini nantinya bakal berada di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Sebab, dua lembaga ini berperan penting dalam kehidupan manusia berikutnya yang akan dihasilkan melalui hubungan pernikahan.

    Muhadjir menerangkan, Kementerian Kesehatan nantinya berperan memberi tahu soal kesehatan dan berbagai penyakit yang mungkin bisa membahayakan bagi pasangan suami istri hingga tak bisa melahirkan anak yang sempuran.

    Sedangkan Kementerian Agama memang memiliki domain untuk mengurusi soal pernikahan masyarakat Indonesia.

    “Nanti akan saya bicarakan dengan menteri agama dan menteri kesehatan. Karena titik awalnya harus dari situ. Karena kalau sudah cacat lahir, cacat dalam kandungan, nanti untuk intervensi berikutnya itu tidak bisa melahirkan generasi anak yang betul-betul normal,” ujarnya.

    Sertifikasi ini, menurut Muhadjir bukan mengada-ada tapi merupakan upgrading system terkait kehidupan pernikahan, termasuk soal bagaimana menjadi pasangan berkeluarga dan juga berkaitan dengan sistem reproduksi.

    Soal sistem reproduksi ini kata Muhadjir menjadi penting lantaran nantinya pasangan yang telah menikah akan menghasilkan anak-anak bangsa yang akan berpengaruh besar untuk masa depan Indonesia.

    “Mereka kan akan melahirkan anak yang akan menentukan masa depan bangsa ini. Di situ lah informasi penyakit-penyakit yang berbahaya untuk anak, termasuk stunting segala itu harus diberikan,” tutupnya.

  • Menperin Agus Gumiwang Mau Libatkan Polri Tertibkan Aksi Premanisme Ormas di Kawasan Industri

    Menperin Agus Gumiwang Mau Libatkan Polri Tertibkan Aksi Premanisme Ormas di Kawasan Industri

    JAKARTA – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita telah menerima laporan dari sejumlah perusahaan di kawasan industri yang terganggu dengan aksi premanisme organisasi masyarakat (Ormas). Menurut dia, hal tersebut sangat merugikan industri dan bisa menghambat investasi.

    Agus menyebut, pihaknya akan bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menertibkan aksi premanisme tersebut.

    “Dalam konteks kawasan industri, pasti kawasan industri yang dirugikan. Kami membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk menertibkan, dengan kepolisian tentu,” ujar Agus di kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta, Senin, 17 Februari.

    “Karena kawasan industri ada di daerah, tidak salah juga libatkan Satpol PP di daerah tersebut. Di kawasan industri, operasional terganggu atas premanisme itu,” sambungnya.

    Dia mengungkapkan, aksi premanisme itu menyulitkan investor untuk masuk ke Indonesia. Menurutnya, aksi premanisme juga berimbas ke investor yang akan enggan menanamkan modalnya di Tanah Air.

    Menperin pun mengaku, bahwa pihaknya telah melaporkan aksi premanisme itu. Namun demikian, Agus menilai, ada sejumlah hal komprehensif lainnya yang menjadi pertimbangan investor sebelum berinvestasi.

    “Tapi kalau di dalam laporan menyatakan bahwa ada tindakan premanisme, yang gilirannya mengganggu operasional industri, sulit masuk Indonesia. Saya sangat khawatir itu akan mengubah sikap atau mengubah keinginan mereka masuk ke Indonesia sebagai investor,” imbuhnya.

  • Uni Eropa Minta Israel Jamin Keamanan Kepulangan Warga Gaza yang Mengungsi

    Uni Eropa Minta Israel Jamin Keamanan Kepulangan Warga Gaza yang Mengungsi

    JAKARTA – Uni Eropa berencana mengingatkan Israel mengenai keharusan warga Palestina yang mengungsi untuk kembali ke rumah mereka di Gaza. Eropa akan berkontribusi untuk membangun kembali wilayah yang hancur tersebut.

    Hal ini sejalan dengan posisi Arab namun bertentangan dengan tujuan Presiden Donald Trump agar AS mengambil alih jalur pantai yang hancur dan membangunnya kembali menjadi “Riviera Timur Tengah” sementara warga Gaza bermigrasi ke negara lain.

    Uni Eropa yang selama ini menjadi pemberi bantuan utama bagi Palestina, akan memaparkan posisinya kepada para pejabat Israel dalam pembicaraan di Brussel pada 24 Februari sebagai bagian dari Dewan Asosiasi UE-Israel, yang merupakan sesi pertama sejak tahun 2022.

    Dilansir Reuters, Senin, 17 Februari, dokumen yang menerangkan rancangan posisi UE menekankan komitmen Eropa terhadap keamanan Israel dan pandangannya “pengungsi Gaza harus dijamin kembali dengan aman dan bermartabat ke rumah mereka di Gaza”.

    “UE akan secara aktif berkontribusi pada upaya internasional yang terkoordinasi untuk pemulihan dini dan rekonstruksi di Gaza,” katanya, juga menyerukan akses kemanusiaan penuh.

    “Uni Eropa sangat menyesalkan banyaknya warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak, yang kehilangan nyawa mereka, dan situasi kemanusiaan yang sangat buruk terutama disebabkan oleh kurangnya masuknya bantuan ke Gaza, khususnya di wilayah Utara,” tulis dokumen tersebut.

    Israel melancarkan serangannya ke Gaza setelah pejuang dari kelompok militan Palestina Hamas menyerbu Israel selatan pada 7 Oktober 2023, menewaskan 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang, menurut penghitungan Israel.

    Lebih dari 48.000 orang telah terbunuh di Gaza, menurut pejabat kesehatan Palestina. Sebagian besar wilayah kantong tersebut telah hancur dan sebagian besar dari 2,3 juta penduduknya sebelum perang terpaksa mengungsi beberapa kali, kata badan-badan kemanusiaan.

    “UE sangat menentang semua tindakan yang melemahkan kelangsungan solusi dua negara,” sambung isi dokumen tersebut, merujuk pada pendiriannya Palestina harus memiliki tanah air merdeka bersama Israel.

  • Pemprov DKI Bakal Sambut Pramono-Rano di Balai Kota Bernuansa Betawi, Tanpa Arak-arakan 

    Pemprov DKI Bakal Sambut Pramono-Rano di Balai Kota Bernuansa Betawi, Tanpa Arak-arakan 

    JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyebut Pemprov DKI tengah mempersiapkan acara penyambutan untuk Pramono Anung dan Rano Karno setelah dilantik menjadi Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    Usai resmi dilantik di Istana, Pramono-Rano bakal tiba di Balai Kota DKI Jakarta untuk memulai pekerjaan di hari pertama. Acara penyambutan dimeriahkan dengan unsur kebetawian.

    Namun, Teguh menegaskan Pemprov DKI tak akan menggelar arak-arakan dengan melibatkan keramaian masyarakat untuk menyambut kepala daerah baru tersebut.

    “Yang jelas tidak pakai arak-arakan delman. Penyambutan di depan Balai Kota dan Gedung Ali Sadikin. Insyaallah di situ,” kata Teguh di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari.

    Di sisi lain, Pemprov DKI juga tengah membuat skema pengaturan lalu lintas saat hari pelantikan kepala daerah pada 20 Februari mendatang. Diperkirakan, ratusan pasangan kepala daerah beserta keluarga akan mendatangi Jakarta.

    “Sampai dengan tanggal 20-an 21-an, DKI Jakarta akan penuh dengan tamu-tamu dari daerah. Pastinya kita dukung minimal untuk kelancaran. Bagaimana alurnya, saya udah bicara dengan Pak Sekda, misalnya Kadishub coba atur,” tutur Teguh.

    Sebelumnya, Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Rano Karno mengaku dirinya dan Gubernur terpilih DKI Jakarta, Pramono Anung, tak mau mendapat arak-arakan saat hari pelantikan nanti.

    Pramono dan Doel hanya akan menjalani kegiatan pelantikan, serah terima jabatan (sertijab), dan pidato pertama di rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada 20 Februari mendatang.

    “Pak Gubernur (Pramono) sudah bilang kita enggak perlu arak-arakan. Mungkin nanti setelah pelantikan di Istana, kita ke Balai Kota, yang bahasanya mungkin sertijab. Setelah itu paripurna di DPRD. Begitu aja. Enggak perlu ada arak-arakan,” kata Doel di Kantor Kemendagri, Minggu, 16 Februari.

    Pada hari pertama memimpin Jakarta usai pelantikan, Doel mengaku dirinya dan Pramono akan langsung bekerja. Ia akan mengumpulkan semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyinkronkan program kerja sesuai janji kampanyenya.

    Hal ini menindaklanjuti kerja tim transisi Pramono-Rano yang sudah melakukan koordinasi dengan para SKPD agar program 100 hari kerja bisa berjalan mulus.

    “Jadi, semua kedinasan sudah paham maksud dan tujuan Pak Gubernur dan saya apa, 100 hari kerja apa. Kalau mereka tidak bisa mengikuti, kita tinggal lihat evaluasi selanjutnya,” jelas Doel.

     

  • Mengenal Balut, Makanan Ekstrem yang Viral di Media Sosial

    Mengenal Balut, Makanan Ekstrem yang Viral di Media Sosial

    JAKARTA – Belakangan viral di media sosial makanan balut yang banyak diperbincangkan netizen. Beberapa influencer di media sosial juga mengulas tentang makanan ekstrem tersebut, yang membuatnya semakin ramai dibahas.

    Balut merupakan salah satu kuliner ekstrem yang berasal dari Filipina. Dikutip dari Mamas Guide Recipes, balut merupakan telur bebek yang telah dibuah dengan embrio yang hampir berkembang di dalamnya.

    Telur dengan embrio setengah jadi itu kemudian direbus dan dimakan. Telur ini biasanya memiliki masa inkubasi hanya selama 18 hari. Masa inkubasi selama 18 hari karena saat itulah telur bebek yang dibuahi mendapatkan tekstur yang tepat.

    Balut mengandung empat elemen penting, yakni kuning telur, putih telur (dikenal juga dengan albumen), cairan (dikenal sebagai sup), dan embrio. Banyak yang mengatakan bahwa pada dasarnya balut memiliki rasa seperti ayam.

    Para ahli sejarah berpendapat bahwa balut berasal dari pedagang Tiongkok yang bekerja di Filipina pada abad ke-16. Makanan ini sudah menjadi kuliner jalanan yang terkenal selama berabad-abad.

    Saat ini, balut juga sudah msuk dalam santapan mewah, sebagai bentuk makanan pembuka. Selain di Filipina, makanan ini juga bisa ditemukan di Vietnam, Kamboja, hingga Tiongkok.

    Dalam menyajikan balut mirip dengan telur rebus. Anda bisa merebus telur selama 20 sampai 30 menit, lalu menyantapkan segera, dengan memecahkan ujung telur dan kupas kulitnya.

    x

    Untuk menambah rasa, taburi balut dengan garam atau bumbu apa pun yang disukai. Jangan lupa untuk menyeruput kaldu dari balut yang disebut memiliki rasa enak.

  • Rampung Diperiksa, Hotman Paris Dicecar 25 Pertanyaan, Ada 4 Nama yang Disorot

    Rampung Diperiksa, Hotman Paris Dicecar 25 Pertanyaan, Ada 4 Nama yang Disorot

    JAKARTA – Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara kasus dugaan penghinaan hingga membuat gaduh dalam persidangan yang menjadikan Razman Arif Nasution dan kawan-kawan sebagai terlapor. Sebanyak 25 pertanyaan dilayangkan terhadapnya.

    “BAP saya sudah selesai hari ini, ada 25 pertanyaan,” ujar Hotman kepada wartawan, Senin, 17 Februari.

    Tapi tak disampaikan secara rinci apa saja yang digali kepolisian terhadapnya. Hanya disebutkan bila dalam proses pengambilan keterangan ada empat orang yang disorot, termasuk Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo.

    Dua orang lainnya yakni Ade Suryani dan Elida Neti yang merupakan istri dan salah satu kuasa hukum dari Razman Arif Nasution.

    “Ada empat nama yang disorot di BAP saya yaitu Razman Nasution, Firdaus, tiga yang juga mengucapkan kata-kata yang menimbulkan kehebohan yaitu Istrinya Razman, ade Suryani, dan juga kuasa hukumnya yang cewek yang emak-emak itu siapa? Elida Neti,” sebutnya.

    Selain itu, Hotman menyebut bila pada kasus ini ada beberapa hal yang menjadi atensi oleh kepolisian. Satu di antaranya terkait kalimat penghinaan terhadap majelis hakim.

    Diketahui, Razman sempat menyampaikan kata koruptor yang seolah ditujukan kepada majelis hakim yang mengadili perkara dugaan pencemaran nama baik.

    “Yang paling menyedihkan di sini dan yang sangat membuat perhatian khusus dari penyidik adalah Semua kata-kata penghinaan, kata-kata kotor yang diucapkan terhadap Majelis Hakim dan Pengadilan Itu disiarkan secara live, disiarkan secara live dari mulai awal sidang sampai akhir,” ucap Hotman.

    “Termasuk kata-kata koruptor, koruptor, tidak bisa, tidak bisa ganti, terus masih ada lagi kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh istrinya Razman, sama juga Neti dan juga waktu penyidik melihat jelas naiknya si Firdaus ke meja tidak ada yang maksa, benar-benar suka rela dan juga tidak ada sama sekali alasan dia gara-gara si Razman katanya mau dicekek atau mau apa itu tidak ada karena videonya ada semua,” sambungnya.

    Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan Razman dan kawan-kawan ke Bareskrim Polri. Pelaporan itu sebagai tindak lanjut perintah atau arahan dari Mahkamah Agung (MA).

    Ada tiga pasal yang dilaporkan. Pertama, Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Kemudian, Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, dan Pasal 217 KUHP tentang membuat gaduh di dalam persidangan pengadilan.