JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyebut Pemprov DKI tengah mempersiapkan acara penyambutan untuk Pramono Anung dan Rano Karno setelah dilantik menjadi Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Usai resmi dilantik di Istana, Pramono-Rano bakal tiba di Balai Kota DKI Jakarta untuk memulai pekerjaan di hari pertama. Acara penyambutan dimeriahkan dengan unsur kebetawian.
Namun, Teguh menegaskan Pemprov DKI tak akan menggelar arak-arakan dengan melibatkan keramaian masyarakat untuk menyambut kepala daerah baru tersebut.
“Yang jelas tidak pakai arak-arakan delman. Penyambutan di depan Balai Kota dan Gedung Ali Sadikin. Insyaallah di situ,” kata Teguh di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari.
Di sisi lain, Pemprov DKI juga tengah membuat skema pengaturan lalu lintas saat hari pelantikan kepala daerah pada 20 Februari mendatang. Diperkirakan, ratusan pasangan kepala daerah beserta keluarga akan mendatangi Jakarta.
“Sampai dengan tanggal 20-an 21-an, DKI Jakarta akan penuh dengan tamu-tamu dari daerah. Pastinya kita dukung minimal untuk kelancaran. Bagaimana alurnya, saya udah bicara dengan Pak Sekda, misalnya Kadishub coba atur,” tutur Teguh.
Sebelumnya, Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Rano Karno mengaku dirinya dan Gubernur terpilih DKI Jakarta, Pramono Anung, tak mau mendapat arak-arakan saat hari pelantikan nanti.
Pramono dan Doel hanya akan menjalani kegiatan pelantikan, serah terima jabatan (sertijab), dan pidato pertama di rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada 20 Februari mendatang.
“Pak Gubernur (Pramono) sudah bilang kita enggak perlu arak-arakan. Mungkin nanti setelah pelantikan di Istana, kita ke Balai Kota, yang bahasanya mungkin sertijab. Setelah itu paripurna di DPRD. Begitu aja. Enggak perlu ada arak-arakan,” kata Doel di Kantor Kemendagri, Minggu, 16 Februari.
Pada hari pertama memimpin Jakarta usai pelantikan, Doel mengaku dirinya dan Pramono akan langsung bekerja. Ia akan mengumpulkan semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyinkronkan program kerja sesuai janji kampanyenya.
Hal ini menindaklanjuti kerja tim transisi Pramono-Rano yang sudah melakukan koordinasi dengan para SKPD agar program 100 hari kerja bisa berjalan mulus.
“Jadi, semua kedinasan sudah paham maksud dan tujuan Pak Gubernur dan saya apa, 100 hari kerja apa. Kalau mereka tidak bisa mengikuti, kita tinggal lihat evaluasi selanjutnya,” jelas Doel.
