Xcloud.id

Author: Medcom.id

  • Direktorat Pajak Ungkap Manfaat Indonesia Gabung BRICS untuk Perpajakan

    Direktorat Pajak Ungkap Manfaat Indonesia Gabung BRICS untuk Perpajakan

    Jakarta: Pada 6 Januari 2025, Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS, sebuah organisasi ekonomi besar yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, serta empat anggota baru lainnya.
     
    Keputusan ini menggenapkan jumlah anggota BRICS menjadi sepuluh, menjadikannya salah satu kekuatan geopolitik dunia yang semakin diperhitungkan.
     
    Langkah ini menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama mengenai manfaatnya terhadap sistem perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan berbagai peluang positif yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dalam konteks perpajakan.
     
    Potensi Manfaat Perpajakan dari Keanggotaan BRICS
    Menurut analisis DJP, BRICS mewakili sekitar 45 persen populasi dunia dan 28 persen output ekonomi global sebelum Indonesia bergabung. Dengan Indonesia sebagai anggota, angka-angka tersebut meningkat, memberikan peluang lebih besar bagi kerja sama ekonomi.

    Selain itu, negara-negara BRICS juga menyumbang 41 persen dari PDB global, yang dihitung berdasarkan paritas daya beli. Hal ini menunjukkan potensi pasar besar yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memperluas basis pajak.
     
    Dalam pidatonya pada 16 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemanfaatan keanggotaan BRICS untuk mendukung pembangunan nasional.
     
    “Kita harus memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama di sektor pajak, guna mendukung program pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Prabowo dalam acara Munas Kadin.
     

    Optimalisasi Kerja Sama Multilateral
    Bergabung dengan BRICS membuka peluang kerja sama multilateral yang lebih luas dalam bidang perpajakan.
     
    Salah satu bentuk kerja sama yang sudah berjalan adalah Automatic Exchange of Information (AEoI), sebuah mekanisme pertukaran data perpajakan antarnegara untuk mencegah penghindaran pajak.
     
    DJP menyebut bahwa kerja sama ini dapat diperluas melalui forum BRICS untuk mencakup penagihan pajak lintas negara, sebuah langkah yang berpotensi meningkatkan kinerja penegakan hukum perpajakan di Indonesia.
     
    Selain itu, BRICS menyediakan platform untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman antaranggota dalam reformasi perpajakan.
     
    Dengan kerja sama ini, Indonesia dapat belajar dari negara-negara seperti Brasil dan India yang telah berhasil meningkatkan efisiensi sistem pajaknya.
     
    Kontribusi terhadap Penerimaan Pajak Nasional
    Dalam APBN 2025, pajak direncanakan menyumbang sebesar 82,89 persen dari total pendapatan negara, atau sekitar Rp2.490,9 triliun.
     
    Dengan bergabungnya Indonesia dalam BRICS, DJP optimis bahwa peningkatan ekonomi global akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak domestik.
     
    Potensi investasi asing yang masuk ke Indonesia juga diperkirakan meningkat, memberikan dampak positif pada sektor perpajakan.
     
    DJP juga mencatat bahwa kerja sama dengan BRICS dapat mendorong integrasi sistem ekonomi Indonesia ke dalam pasar global.
     
    Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, basis pajak dapat diperluas, dan potensi penerimaan negara dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan bea masuk meningkat secara signifikan.
     
    Tantangan yang Harus Dihadapi
    Namun, ada tantangan yang perlu diperhatikan. Beberapa pihak mengkhawatirkan dominasi Rusia dan Tiongkok dalam BRICS, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan organisasi.
     
    Selain itu, kritik muncul bahwa bergabung dengan BRICS dapat membahayakan hubungan Indonesia dengan mitra tradisional seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa.
     
    DJP menyebutkan bahwa tantangan ini dapat diatasi dengan memastikan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang diambil di forum BRICS.
     
    “Kita harus cermat dan hati-hati dalam memanfaatkan peluang ini agar dampak negatif dapat diminimalkan,” ungkap Teddy Ferdian, pegawai DJP.
     
    Bergabungnya Indonesia dengan BRICS menghadirkan peluang besar dalam meningkatkan kerja sama multilateral di bidang perpajakan.
     
    Dengan populasi besar dan pasar ekonomi yang luas, BRICS memberikan peluang untuk memperkuat basis pajak, meningkatkan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
     
    Namun, untuk memaksimalkan manfaat ini, Indonesia harus memastikan bahwa strategi perpajakan yang diambil dapat menyeimbangkan keuntungan ekonomi dengan kedaulatan kebijakan nasional.
     
    Seperti yang diungkapkan DJP, “Ini adalah kesempatan berharga yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.”
     
    Baca Juga:
    Indonesia Gabung BRICS, Ini Kata Pakar UGM

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Mengenal Gender X, Jenis Kelamin yang Dihapus Pemerintah AS

    Mengenal Gender X, Jenis Kelamin yang Dihapus Pemerintah AS

    Jakarta: Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menghentikan proses aplikasi paspor dengan penanda jenis kelamin X atau gender X.

    Menurut laporan the Guardian, Kementerian Luar Negeri AS telah menangguhkan aplikasi apapun yang meminta penanda jenis kelamin X di AS. 

    “Menangguhkan aplikasi apa pun yang berupaya mengubah penanda jenis kelamin mereka sesuai dengan perintah eksekutif,” jelas keterangan resmi Kementerian Luar Negeri AS. 
     

     

    Apa itu gender X?

    Jenis kelamin X merupakan gender ketiga di AS yang berbeda dari M untuk pria ataupun F untuk wanita. Gender X atau jenis kelamin X sering disebut pilihan netral atau tidak teridentifikasi sebagai laki-laki atau perempuan.

    Pada awal kemunculannya, istilah ini menjadi simbol penting bagi individu yang tidak merasa cocok atau terwakili dengan label gender yang ada. Konsep gender X memberikan ruang bagi mereka yang mengidentifikasi sebagai non-biner, genderfluid, agender, atau bahkan mereka yang belum ingin mendefinisikan identitas gendernya. 

    Di beberapa negara, penggunaan gender X sudah diakui dalam dokumen resmi, seperti paspor atau identitas lainnya, untuk memberikan pengakuan dan hak yang setara bagi individu non-biner.

    Pengakuan terhadap gender X dianggap sebagai langkah dalam perjuangan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa identitas gender bukanlah sesuatu yang statis atau terikat pada kategori terbatas.

    Kini pemerintah AS yang sejak lama mengakui gender X memutuskan untuk menghapuskannya. Penghapusan gender X merupakan permintaan dari Presiden Donald Trump yang menyatakan AS hanya mengakui dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan
     

    Jakarta: Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menghentikan proses aplikasi paspor dengan penanda jenis kelamin X atau gender X.
     
    Menurut laporan the Guardian, Kementerian Luar Negeri AS telah menangguhkan aplikasi apapun yang meminta penanda jenis kelamin X di AS. 
     
    “Menangguhkan aplikasi apa pun yang berupaya mengubah penanda jenis kelamin mereka sesuai dengan perintah eksekutif,” jelas keterangan resmi Kementerian Luar Negeri AS. 
     

     

    Apa itu gender X?

    Jenis kelamin X merupakan gender ketiga di AS yang berbeda dari M untuk pria ataupun F untuk wanita. Gender X atau jenis kelamin X sering disebut pilihan netral atau tidak teridentifikasi sebagai laki-laki atau perempuan.

    Pada awal kemunculannya, istilah ini menjadi simbol penting bagi individu yang tidak merasa cocok atau terwakili dengan label gender yang ada. Konsep gender X memberikan ruang bagi mereka yang mengidentifikasi sebagai non-biner, genderfluid, agender, atau bahkan mereka yang belum ingin mendefinisikan identitas gendernya. 
     
    Di beberapa negara, penggunaan gender X sudah diakui dalam dokumen resmi, seperti paspor atau identitas lainnya, untuk memberikan pengakuan dan hak yang setara bagi individu non-biner.
     
    Pengakuan terhadap gender X dianggap sebagai langkah dalam perjuangan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa identitas gender bukanlah sesuatu yang statis atau terikat pada kategori terbatas.
     
    Kini pemerintah AS yang sejak lama mengakui gender X memutuskan untuk menghapuskannya. Penghapusan gender X merupakan permintaan dari Presiden Donald Trump yang menyatakan AS hanya mengakui dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Komdigi Perketat Penanganan Hoaks di Masa Sengketa Pilkada 2024

    Komdigi Perketat Penanganan Hoaks di Masa Sengketa Pilkada 2024

    Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat upaya dalam menangani hoaks yang beredar selama proses sengketa Pilkada Serentak 2024, khususnya di Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini dilakukan untuk memastikan ruang digital tetap kondusif dan bebas dari disinformasi yang dapat memengaruhi opini publik maupun proses hukum.

    Ketua Tim Pengendalian Konten Internet Ilegal Non Perjudian, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Okky Robiana Sulaeman, mengungkapkan berbagai strategi dalam penanganan konten negatif tersebut.

    “Penanganan konten pelanggaran Pemilu/Pilkada maupun pelanggaran konten pidana umum terkait Pemilu/Pilkada (berdasarkan) laporan dari lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilu serta APH,” ungkap Okky saat berbicara dalam acara Forum Advokat Muda untuk Pemilu Berkeadilan di Bandung, Jumat, 24 Januari 2025.

    Baca juga: Hakim MK Cecar KPU dan Bawaslu Dugaan 1,6 Juta Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel

    Ia menambahkan, kerja sama antara Komdigi dan Bawaslu melalui nota kesepahaman telah menjadi langkah strategis dalam meminimalkan hoaks terkait pemilu. Nota tersebut mencakup patroli digital secara intensif dan penanganan aduan kampanye negatif. 

    Dalam catatan sepanjang tahun 2024, Komdigi menangani total 409 kasus pelanggaran konten digital, terdiri atas 213 kasus fitnah, 48 kasus hoaks, dan 148 ujaran kebencian. 

    Deni Jaelani, Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Bandung, menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengawasan pemilu, termasuk selama proses sengketa. 

    “Bawaslu harus hadir dalam setiap kegiatan KPU dan memberikan rekomendasi jika terdapat pelanggaran,” ungkapnya.

    Di sisi lain, advokat Hardiansyah mengingatkan bahaya hoaks yang dapat memicu konsekuensi serius, termasuk kekerasan terhadap penyelenggara pemilu. “Hoaks bisa berdampak terhadap kekerasan kepada penyelenggara pemilu,” tegasnya. 

    Ia juga mendorong kolaborasi antara Komdigi, Bawaslu, dan masyarakat untuk membangun lingkungan digital yang sehat.

    Diskusi bertema “Peran Komdigi dan Bawaslu dalam Penanganan Disinformasi/Hoaks di Media Sosial, Berkenaan Konten Persidangan Sengketa Hasil Pilkada Serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi” ini menghadirkan peserta dari beragam latar belakang, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga praktisi hukum.

    Menurut Dahman Sinaga, anggota Forum Advokat Muda untuk Pemilu Berkeadilan, diskusi ini menjadi langkah penting untuk mengedukasi masyarakat sekaligus memperkuat langkah konkret dalam memerangi hoaks. “Langkah ini penting agar demokrasi di Indonesia dapat berjalan lebih baik dan bebas dari disinformasi,” ujarnya.

    Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat upaya dalam menangani hoaks yang beredar selama proses sengketa Pilkada Serentak 2024, khususnya di Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini dilakukan untuk memastikan ruang digital tetap kondusif dan bebas dari disinformasi yang dapat memengaruhi opini publik maupun proses hukum.
     
    Ketua Tim Pengendalian Konten Internet Ilegal Non Perjudian, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Okky Robiana Sulaeman, mengungkapkan berbagai strategi dalam penanganan konten negatif tersebut.
     
    “Penanganan konten pelanggaran Pemilu/Pilkada maupun pelanggaran konten pidana umum terkait Pemilu/Pilkada (berdasarkan) laporan dari lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilu serta APH,” ungkap Okky saat berbicara dalam acara Forum Advokat Muda untuk Pemilu Berkeadilan di Bandung, Jumat, 24 Januari 2025.

    Baca juga: Hakim MK Cecar KPU dan Bawaslu Dugaan 1,6 Juta Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel
     
    Ia menambahkan, kerja sama antara Komdigi dan Bawaslu melalui nota kesepahaman telah menjadi langkah strategis dalam meminimalkan hoaks terkait pemilu. Nota tersebut mencakup patroli digital secara intensif dan penanganan aduan kampanye negatif. 
     
    Dalam catatan sepanjang tahun 2024, Komdigi menangani total 409 kasus pelanggaran konten digital, terdiri atas 213 kasus fitnah, 48 kasus hoaks, dan 148 ujaran kebencian. 
     
    Deni Jaelani, Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Bandung, menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengawasan pemilu, termasuk selama proses sengketa. 
     
    “Bawaslu harus hadir dalam setiap kegiatan KPU dan memberikan rekomendasi jika terdapat pelanggaran,” ungkapnya.
     
    Di sisi lain, advokat Hardiansyah mengingatkan bahaya hoaks yang dapat memicu konsekuensi serius, termasuk kekerasan terhadap penyelenggara pemilu. “Hoaks bisa berdampak terhadap kekerasan kepada penyelenggara pemilu,” tegasnya. 
     
    Ia juga mendorong kolaborasi antara Komdigi, Bawaslu, dan masyarakat untuk membangun lingkungan digital yang sehat.
     
    Diskusi bertema “Peran Komdigi dan Bawaslu dalam Penanganan Disinformasi/Hoaks di Media Sosial, Berkenaan Konten Persidangan Sengketa Hasil Pilkada Serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi” ini menghadirkan peserta dari beragam latar belakang, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga praktisi hukum.
     
    Menurut Dahman Sinaga, anggota Forum Advokat Muda untuk Pemilu Berkeadilan, diskusi ini menjadi langkah penting untuk mengedukasi masyarakat sekaligus memperkuat langkah konkret dalam memerangi hoaks. “Langkah ini penting agar demokrasi di Indonesia dapat berjalan lebih baik dan bebas dari disinformasi,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Walkot Tangsel Ingin Perempuan Jadi Pilar Perubahan dan Inspirasi Masa Depan

    Walkot Tangsel Ingin Perempuan Jadi Pilar Perubahan dan Inspirasi Masa Depan

    Tangerang Selatan: Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie, menekankan pentingnya peran Forum Silaturahmi Muslimah (Forsima) Tangsel sebagai wadah yang menginspirasi perempuan. Benyamin ingin perempuan juga berkontribusi bagi generasi masa depan.

    “Forsima tidak hanya menjadi wadah silaturahmi perempuan-perempuan hebat, tetapi juga sumber kekuatan perubahan. Forum ini mempunyai peran yang strategis dalam membangun sumber daya perempuan yang berbasiskan dua nilai yakni kebangsaan dan keislaman,” kata Benyamin dalam acara Milad ke-8 Forsima Tangsel di kawasan Serpong, Kamis, 23 Januari 2025.
     

    Benyamin menegaskan peran perempuan tidak bisa dipisahkan dari pembangunan generasi asa depan. Menurutnya Forsima mampu menjadi katalis untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dan berakhlak, dengan fokus pada dakwah yang bukan sekadar lisan tetapi diwujudkan dalam aksi nyata yang berdampak luas.  

    “Kita membutuhkan organisasi seperti Forsima yang tidak hanya berfokus pada dakwah, tetapi juga mendukung pemberdayaan perempuan. Forsima adalah ruang bagi perempuan untuk berkembang, membangun karier, dan mendidik generasi mendatang dengan nilai-nilai luhur,” jelasnya.  

    Acara yang berlangsung hangat ini juga menjadi ajang untuk meneguhkan pentingnya ukhuwah (persaudaraan) di tengah tantangan modernisasi. 

    Benyamin mengapresiasi langkah Forsima yang terus mengutamakan silaturahmi fisik sebagai bentuk interaksi yang lebih bermakna, di tengah arus teknologi yang kerap mengurangi kedekatan emosional.  

    “Saya percaya Forsima bisa menjadi teladan bagi komunitas lain, tidak hanya dalam hal solidaritas, tetapi juga dalam mendidik generasi yang siap menghadapi tantangan zaman. Perempuan adalah tiang peradaban, dan Forsima membuktikan bahwa mereka memiliki peran strategis dalam membangun bangsa,” ungkapnya.

    Tangerang Selatan: Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie, menekankan pentingnya peran Forum Silaturahmi Muslimah (Forsima) Tangsel sebagai wadah yang menginspirasi perempuan. Benyamin ingin perempuan juga berkontribusi bagi generasi masa depan.
     
    “Forsima tidak hanya menjadi wadah silaturahmi perempuan-perempuan hebat, tetapi juga sumber kekuatan perubahan. Forum ini mempunyai peran yang strategis dalam membangun sumber daya perempuan yang berbasiskan dua nilai yakni kebangsaan dan keislaman,” kata Benyamin dalam acara Milad ke-8 Forsima Tangsel di kawasan Serpong, Kamis, 23 Januari 2025.
     

    Benyamin menegaskan peran perempuan tidak bisa dipisahkan dari pembangunan generasi asa depan. Menurutnya Forsima mampu menjadi katalis untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dan berakhlak, dengan fokus pada dakwah yang bukan sekadar lisan tetapi diwujudkan dalam aksi nyata yang berdampak luas.  
     
    “Kita membutuhkan organisasi seperti Forsima yang tidak hanya berfokus pada dakwah, tetapi juga mendukung pemberdayaan perempuan. Forsima adalah ruang bagi perempuan untuk berkembang, membangun karier, dan mendidik generasi mendatang dengan nilai-nilai luhur,” jelasnya.  

    Acara yang berlangsung hangat ini juga menjadi ajang untuk meneguhkan pentingnya ukhuwah (persaudaraan) di tengah tantangan modernisasi. 
     
    Benyamin mengapresiasi langkah Forsima yang terus mengutamakan silaturahmi fisik sebagai bentuk interaksi yang lebih bermakna, di tengah arus teknologi yang kerap mengurangi kedekatan emosional.  
     
    “Saya percaya Forsima bisa menjadi teladan bagi komunitas lain, tidak hanya dalam hal solidaritas, tetapi juga dalam mendidik generasi yang siap menghadapi tantangan zaman. Perempuan adalah tiang peradaban, dan Forsima membuktikan bahwa mereka memiliki peran strategis dalam membangun bangsa,” ungkapnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • UMKM Dinilai Berperan Penting dalam Percepatan Pemerataan Ekonomi

    UMKM Dinilai Berperan Penting dalam Percepatan Pemerataan Ekonomi

    Medan: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai berperan penting dalam percepatan pemerataan ekonomi. UMKM unggulan harus dilibatkan dalam berbagai program strategis pemerintah.

    Hal itu diungkapkan Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza saat melakukan kunjungan kerja ke PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Medan. Helvi menegaskan pentingnya peran nasabah PNM dalam proses pemberdayaan ekonomi nasional.

    Hal itu juga untuk mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto yangtertuang dalam Asta Cita, untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. 

    “Di dalamnya pengembangan kewirausahaan ditingkatkan melalui pelatihan dan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah,” kata Helvi.

    Dalam arahannya, Wamen Helvi juga mengajak PNM mengusulkan UMKM unggulan dari nasabahnya yang dapat dilibatkan dalam berbagai program strategis pemerintah, mempercepat pemerataan ekonomi, serta mendukung transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

    “PNM ini memiliki potensi untuk mendorong nasabahnya naik kelas. Kami bersama Kementerian UMKM berencana menyiapkan 10 talenta pengusaha terbaik yang akan dinaikkelaskan dalam waktu dekat,” kata Helvi.

    Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menegaskan terus mendukung misi pemerintah dalam memberdayakan pengusaha ultra mikro, mikro, dan kecil.

    “Kami percaya, penguatan ekonomi kerakyatan adalah kunci untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Dengan dukungan dari Kementerian BUMN,  PNM akan terus mendampingi nasabah agar naik kelas dan berkontribusi dalam program strategis pemerintah,” kata Arief.

    Selama kunjungannya, Wamen Helvi sempat meninjau beberapa produk unggulan nasabah PNM di wilayah Medan yang berpotensi bersaing di pasar nasional dan internasional.

    Kunjungan ini menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap PNM sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem UMKM yang kuat dan berdaya saing.

    Medan: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai berperan penting dalam percepatan pemerataan ekonomi. UMKM unggulan harus dilibatkan dalam berbagai program strategis pemerintah.
     
    Hal itu diungkapkan Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza saat melakukan kunjungan kerja ke PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Medan. Helvi menegaskan pentingnya peran nasabah PNM dalam proses pemberdayaan ekonomi nasional.
     
    Hal itu juga untuk mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto yangtertuang dalam Asta Cita, untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. 

    “Di dalamnya pengembangan kewirausahaan ditingkatkan melalui pelatihan dan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah,” kata Helvi.
     
    Dalam arahannya, Wamen Helvi juga mengajak PNM mengusulkan UMKM unggulan dari nasabahnya yang dapat dilibatkan dalam berbagai program strategis pemerintah, mempercepat pemerataan ekonomi, serta mendukung transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.
     
    “PNM ini memiliki potensi untuk mendorong nasabahnya naik kelas. Kami bersama Kementerian UMKM berencana menyiapkan 10 talenta pengusaha terbaik yang akan dinaikkelaskan dalam waktu dekat,” kata Helvi.
     
    Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menegaskan terus mendukung misi pemerintah dalam memberdayakan pengusaha ultra mikro, mikro, dan kecil.
     
    “Kami percaya, penguatan ekonomi kerakyatan adalah kunci untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Dengan dukungan dari Kementerian BUMN,  PNM akan terus mendampingi nasabah agar naik kelas dan berkontribusi dalam program strategis pemerintah,” kata Arief.
     
    Selama kunjungannya, Wamen Helvi sempat meninjau beberapa produk unggulan nasabah PNM di wilayah Medan yang berpotensi bersaing di pasar nasional dan internasional.
     
    Kunjungan ini menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap PNM sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem UMKM yang kuat dan berdaya saing.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Pemberdayan UMKM Dinilai Efektif Meningkatkan Perekonomian di Pelosok

    Pemberdayan UMKM Dinilai Efektif Meningkatkan Perekonomian di Pelosok

    Jakarta: Pemberdayaan perempuan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai efektif meningkatkan perekonomian masyarakat di desa dan pelosok Indonesia. Hal itu juga menjadi salah satu cara untuk pemerataan ekonomi khususnya di grassroot.

    Direktur Utama BUMN PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi mengatakan, salah satu tujuan besar Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran adalah menciptakan kesejahteraan rakyat. Dirinya meyakini, program pemberdayaan perempuan melalui UMKM dapat menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

    Perhatian PNM terhadap ibu-ibu PNM Mekaar khususnya di desa-desa dan pelosok Indonesia dioptimalkan melalui pemberdayaan. Selama tahun 2024 PNM telah memberdayakan lebih dari 21.92 juta ibu-ibu, membantu kehidupan mereka lebih sejahtera.

    Apalagi, di antara nasabah PNM Mekaar tersebut ada yang tergolong miskin ekstrem namun memiliki semangat juang usaha yang luar biasa.

    “PNM fokus memberdayakan keluarga prasejahtera, ada yang masuk kategori miskin ekstrem. Tapi sejak mereka diberdayakan melalui UMKM, pendapatan bulanan mereka bertambah di atas Rp1 juta, artinya telah keluar dari kemiskinan ekstrem. Ini bukti bahwa usaha subsisten bisa maju kalau diiringi dengan pemberian pinjaman disertai pendampingan dan pemberdayaan,” kata Arief.

    Bukan hanya menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, program pembiayaan dan pemberdayaan PNM Mekaar menjadi salah satu cara untuk pemerataan ekonomi khususnya di grassroot

    “PNM hanya membantu agar ibu-ibu mandiri secara ekonomi dan kehidupan keluarga lebih baik. Effort terbesar adalah kemauan dari mereka sendiri yang akhirnya meningkatkan semangat juang berusaha,” kata Arief.

    Jakarta: Pemberdayaan perempuan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai efektif meningkatkan perekonomian masyarakat di desa dan pelosok Indonesia. Hal itu juga menjadi salah satu cara untuk pemerataan ekonomi khususnya di grassroot.
     
    Direktur Utama BUMN PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi mengatakan, salah satu tujuan besar Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran adalah menciptakan kesejahteraan rakyat. Dirinya meyakini, program pemberdayaan perempuan melalui UMKM dapat menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
     
    Perhatian PNM terhadap ibu-ibu PNM Mekaar khususnya di desa-desa dan pelosok Indonesia dioptimalkan melalui pemberdayaan. Selama tahun 2024 PNM telah memberdayakan lebih dari 21.92 juta ibu-ibu, membantu kehidupan mereka lebih sejahtera.

    Apalagi, di antara nasabah PNM Mekaar tersebut ada yang tergolong miskin ekstrem namun memiliki semangat juang usaha yang luar biasa.
     
    “PNM fokus memberdayakan keluarga prasejahtera, ada yang masuk kategori miskin ekstrem. Tapi sejak mereka diberdayakan melalui UMKM, pendapatan bulanan mereka bertambah di atas Rp1 juta, artinya telah keluar dari kemiskinan ekstrem. Ini bukti bahwa usaha subsisten bisa maju kalau diiringi dengan pemberian pinjaman disertai pendampingan dan pemberdayaan,” kata Arief.
     
    Bukan hanya menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, program pembiayaan dan pemberdayaan PNM Mekaar menjadi salah satu cara untuk pemerataan ekonomi khususnya di grassroot
     
    “PNM hanya membantu agar ibu-ibu mandiri secara ekonomi dan kehidupan keluarga lebih baik. Effort terbesar adalah kemauan dari mereka sendiri yang akhirnya meningkatkan semangat juang berusaha,” kata Arief.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Gali Peranan UMKM dalam Pertumbuhan Ekonomi di BRI Microfinance Outlook 2025

    Gali Peranan UMKM dalam Pertumbuhan Ekonomi di BRI Microfinance Outlook 2025

    Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) bakal kembali menggelar BRI Microfinance Outlook 2025 dengan lokasi di International Convention Exhibition (ICE) BSD City pada 30 Januari 2025. Dalam edisi kali ini, BRI Microfinance Outlook akan fokus membahas strategi mendukung ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.
     
    Sebagaimana diketahui, BRI Microfinance Outlook merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh BRI dengan tujuan membahas peran UMKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 
     
    Acara ini dikemas dalam bentuk seminar dengan menghadirkan pembicara dari kalangan ahli, profesional, dan regulator pemerintah. Kali ini, BRI Microfinance Outlook 2025 akan mengusung tema Empowering the People’s Economy: A Pillar for Achieving Inclusive & Sustainable Growth.

    Sebagai pengingat, dalam tiga dekade terakhir sejak tahun 1993, Indonesia diklasifikasikan sebagai negara berpenghasilan menengah. Diperlukan akselerasi sumber pertumbuhan ekonomi untuk mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap/MIT).
     
    Dengan demikian, ekonomi Indonesia masih perlu tumbuh secara inklusif agar seluruh lapisan masyarakat dapat mencapai kesejahteraan. Pembangunan inklusif merupakan bagian integral dari konsep Ekonomi Kerakyatan di Indonesia, seperti yang telah diuraikan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
     
    Ekonomi Kerakyatan punya tujuan utama yaitu mewujudkan kemakmuran bagi seluruh warga negara melalui upaya kolektif membangun sistem ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan. Ekonomi Kerakyatan perlu dikembangkan secara berkelanjutan guna membangun ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi berbagai tantangan dan gejolak ekonomi, baik domestik maupun global.
     
    Salah satu strategi pembangunan ekonomi inklusif adalah mengoptimalkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pasalnya, segmen UMKM merupakan kontributor utama bagi perekonomian Indonesia. 
     
    Dalam hal ini, UMKM mampu berkontribusi sebanyak 59,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2021 dan penyerapan tenaga kerja sebesar 97,0 persen pada tahun yang sama. Artinya, memberdayakan UMKM berarti mendukung bisnis akar rumput.
     
    Tingginya kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi telah mendorong para pembuat kebijakan dan institusi lain untuk mendukung produktivitas dan keberlanjutan UMKM. 
     
    Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan per kapita yang menjadi salah satu bagian dari Visi Indonesia Emas 2045. Sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045, BRI berperan dalam pengembangan UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 
     
    Dengan fokus pada UMKM, akselerasi pertumbuhan kredit BRI memiliki multiplier effect atau efek berganda yang lebih tinggi (multiplier kredit BRI = 0,05) terhadap perekonomian nasional dibandingkan dengan kredit industri (multiplier kredit industri = 0,03). 
     
    Tak ketinggalan, kontribusi kredit mikro BRI terhadap pertumbuhan ekonomi nasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk membahas lebih lanjut upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang inklusif sekaligus peran BRI dalam memajukan segmen UMKM nasional, sejumlah tokoh besar akan menghadiri BRI Microfinance Outlook 2025. Di antaranya Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI Rachmat Pambudy, serta Direktur Utama BRI Sunarso.
     
    Di samping itu, sejumlah pakar ekonomi dunia juga akan hadir dalam acara tersebut. Di antaranya adalah Chief Economist of Asian Development Bank Albert Francis Park, Nobel Prize Economic Science Paul Romer, dan Head of Regional Client Services at Women’s World Banking, Harsha Rodrigues
     
    Dalam kesempatan ini, Direktur Utama BRI, Sunarso akan membuka rangkaian acara melalui opening speech. Setelah itu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani direncanakan turut memberikan keynote speech.
     
    Dilanjut dengan diskusi sesi pertama bertajuk “Inklusi Keuangan sebagai Strategi Utama Menghadapi Jebakan Kelas Menengah” oleh Albert Francis Park, Rachmat Pambudy, dan Brooke Patterson. 
     
    Kali ini, Albert Park akan membahas terkait kondisi pasar global saat ini dan prediksi di masa depan, dan bagaimana dampaknya terhadap Indonesia, strategi utama untuk meningkatkan keuangan mikro agar dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peran pemerintah dalam meningkatkan akses keuangan bagi UMKM serta tantangan dan solusi potensial untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani.
     
    Sementara itu, Rachmat Pambudy akan memaparkan terkait pentingnya Usaha Kecil dalam Pertumbuhan Ekonomi dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kolaborasi antara pemangku kepentingan dan institusi pemerintah untuk mendukung ekonomi yang berpusat pada rakyat, strategi dan rencana yang harus dikembangkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia, dan bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat dicapai bersama dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
     
    Tak ketinggalan, dalam diskusi yang akan diisi oleh Brooke Patterson akan memaparkan terkait strategi utama untuk meningkatkan keuangan mikro agar dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peran pemerintah dalam meningkatkan akses keuangan bagi UMKM, dan tantangan dan solusi potensial untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani.
     
    BRI Microfinance Outlook 2025 juga turut mengundang Nobel Prize Economic Science Paul Romer yang akan mengisi seminar sesi kedua bertajuk “Kunci Sukses Meningkatkan Pertumbuhan Inklusif di Negara Berkembang yang Menghadapi Jebakan Pendapatan Menengah”.
     
    Fokus dari presentasi yang akan diisi oleh Paul Romer adalah strategi utama untuk meningkatkan pembiayaan mikro agar dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan wawasan utama meliputi peran penting inovasi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM, pentingnya mengintegrasikan teknologi dalam keuangan mikro untuk memfasilitasi layanan yang lebih baik dan inklusi keuangan.
     
    Kemudian, strategi untuk mendorong kolaborasi antara lembaga keuangan dan lokal untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan serta rekomendasi untuk kerangka kerja kebijakan yang mendukung pertumbuhan inklusif melalui pendidikan dan inovasi.
     
    Maka dari itu, jangan lupa saksikan terus secara langsung rangkaian BRI Microfinance Outlook 2025 di live streaming di kanal YouTube BRI.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (KIE)

  • Hari Gizi dan Pangan Nasional, Sejarah dan Tema Tahun 2025

    Hari Gizi dan Pangan Nasional, Sejarah dan Tema Tahun 2025

    Jakarta: Setiap tanggal 25 Januari, Indonesia memperingati Hari Gizi dan Pangan Nasional (HGN) sebagai wujud upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pangan yang sehat.

    Pada tahun 2025, tema yang diangkat adalah “Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat.”
     
    Sejarah Hari Gizi Nasional
    Peringatan Hari Gizi Nasional dimulai pada tahun 1951, saat Lembaga Makanan Rakyat (LMR) mendirikan Sekolah Juru Penerang Makanan. Inisiatif ini diinisiasi oleh Prof. Poorwo Soedarmo, yang dikenal sebagai Bapak Gizi Indonesia.

    LMR, yang awalnya bernama Instituut Voor Volksvoeding (IVV), menjadi pionir dalam pengembangan tenaga gizi di Indonesia.

    Pada pertengahan 1960-an, peringatan ini resmi menjadi agenda tahunan, yang kemudian dilanjutkan oleh Direktorat Gizi Masyarakat pada era 1970-an.

    Seiring waktu, Hari Gizi Nasional menjadi momen penting untuk meningkatkan komitmen bersama dalam memerangi masalah gizi seperti stunting, gizi kurang, dan obesitas.

    Seiring waktu, Hari Gizi Nasional menjadi momen penting untuk meningkatkan komitmen bersama dalam memerangi masalah gizi seperti stunting, gizi kurang, dan obesitas.

    Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023, prevalensi stunting di Indonesia menurun dari 24,4% pada 2021 menjadi 21,6% pada 2022. Penurunan ini menunjukkan upaya yang signifikan, tetapi tantangan masih ada dalam mencapai target 14% pada 2024.
     
    Tema dan Relevansi Tahun 2025
    Tahun ini, tema “Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat” menyoroti pentingnya konsumsi makanan bergizi untuk mencegah stunting, meningkatkan kesehatan keluarga, dan mendorong generasi muda yang sehat.

    Tema ini juga relevan dengan tantangan global seperti obesitas dan malnutrisi akibat ketidakseimbangan pola makan.

    Menurut Kementerian Kesehatan, pola makan bergizi seimbang tidak hanya membantu pertumbuhan optimal pada anak-anak, tetapi juga mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi.

    Untuk mendukung hal ini, Kemenkes meluncurkan berbagai program edukasi, termasuk promosi Isi Piringku, yang menekankan pentingnya proporsi makanan sehat dalam setiap porsi makan.
     
    Tantangan dan Upaya Pemerintah
    Meski telah ada berbagai kemajuan, tantangan dalam memperbaiki gizi masyarakat Indonesia masih signifikan.

    Gaya hidup modern, terutama di perkotaan, seringkali mendorong konsumsi makanan cepat saji yang tinggi kalori tetapi rendah nutrisi. Oleh karena itu, pemerintah melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) mendorong langkah-langkah berikut:

    1. Mengurangi konsumsi makanan olahan yang tinggi gula, garam, dan lemak.

    2. Meningkatkan konsumsi pangan lokal seperti ikan, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan.

    3. Memperluas edukasi tentang pentingnya gizi seimbang melalui seminar, pelatihan, dan kampanye media.

    4. Memperkuat intervensi gizi sensitif, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan program perlindungan sosial untuk keluarga berpenghasilan rendah.
     
    Pentingnya Partisipasi Semua Pihak
    Hari Gizi dan Pangan Nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pendidikan.

    Intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan untuk anak-anak sekolah dan kampanye kesehatan diharapkan dapat mempercepat pencapaian target penurunan stunting menjadi 14% pada 2024, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

    Hari Gizi dan Pangan Nasional 2025 menjadi momen untuk merefleksikan pentingnya pola makan bergizi dan usaha bersama dalam memperbaiki kualitas gizi masyarakat.

    Dengan komitmen dari semua pihak, Indonesia dapat mencapai generasi yang lebih sehat dan berkualitas di masa depan.

    Baca Juga:
    Lestari Moerdijat: Dengan Pemberian Asupan Gizi yang Berimbang Dukung SDM yang Lebih Baik

    Jakarta: Setiap tanggal 25 Januari, Indonesia memperingati Hari Gizi dan Pangan Nasional (HGN) sebagai wujud upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pangan yang sehat.
     
    Pada tahun 2025, tema yang diangkat adalah “Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat.”
     
    Sejarah Hari Gizi Nasional
    Peringatan Hari Gizi Nasional dimulai pada tahun 1951, saat Lembaga Makanan Rakyat (LMR) mendirikan Sekolah Juru Penerang Makanan. Inisiatif ini diinisiasi oleh Prof. Poorwo Soedarmo, yang dikenal sebagai Bapak Gizi Indonesia.
     
    LMR, yang awalnya bernama Instituut Voor Volksvoeding (IVV), menjadi pionir dalam pengembangan tenaga gizi di Indonesia.

    Pada pertengahan 1960-an, peringatan ini resmi menjadi agenda tahunan, yang kemudian dilanjutkan oleh Direktorat Gizi Masyarakat pada era 1970-an.
     
    Seiring waktu, Hari Gizi Nasional menjadi momen penting untuk meningkatkan komitmen bersama dalam memerangi masalah gizi seperti stunting, gizi kurang, dan obesitas.
     
    Seiring waktu, Hari Gizi Nasional menjadi momen penting untuk meningkatkan komitmen bersama dalam memerangi masalah gizi seperti stunting, gizi kurang, dan obesitas.
     
    Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023, prevalensi stunting di Indonesia menurun dari 24,4% pada 2021 menjadi 21,6% pada 2022. Penurunan ini menunjukkan upaya yang signifikan, tetapi tantangan masih ada dalam mencapai target 14% pada 2024.
     

    Tema dan Relevansi Tahun 2025
    Tahun ini, tema “Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat” menyoroti pentingnya konsumsi makanan bergizi untuk mencegah stunting, meningkatkan kesehatan keluarga, dan mendorong generasi muda yang sehat.
     
    Tema ini juga relevan dengan tantangan global seperti obesitas dan malnutrisi akibat ketidakseimbangan pola makan.
     
    Menurut Kementerian Kesehatan, pola makan bergizi seimbang tidak hanya membantu pertumbuhan optimal pada anak-anak, tetapi juga mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi.
     
    Untuk mendukung hal ini, Kemenkes meluncurkan berbagai program edukasi, termasuk promosi Isi Piringku, yang menekankan pentingnya proporsi makanan sehat dalam setiap porsi makan.
     
    Tantangan dan Upaya Pemerintah
    Meski telah ada berbagai kemajuan, tantangan dalam memperbaiki gizi masyarakat Indonesia masih signifikan.
     
    Gaya hidup modern, terutama di perkotaan, seringkali mendorong konsumsi makanan cepat saji yang tinggi kalori tetapi rendah nutrisi. Oleh karena itu, pemerintah melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) mendorong langkah-langkah berikut:
     
    1. Mengurangi konsumsi makanan olahan yang tinggi gula, garam, dan lemak.
     
    2. Meningkatkan konsumsi pangan lokal seperti ikan, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan.
     
    3. Memperluas edukasi tentang pentingnya gizi seimbang melalui seminar, pelatihan, dan kampanye media.
     
    4. Memperkuat intervensi gizi sensitif, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan program perlindungan sosial untuk keluarga berpenghasilan rendah.
     
    Pentingnya Partisipasi Semua Pihak
    Hari Gizi dan Pangan Nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pendidikan.
     
    Intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan untuk anak-anak sekolah dan kampanye kesehatan diharapkan dapat mempercepat pencapaian target penurunan stunting menjadi 14% pada 2024, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
     
    Hari Gizi dan Pangan Nasional 2025 menjadi momen untuk merefleksikan pentingnya pola makan bergizi dan usaha bersama dalam memperbaiki kualitas gizi masyarakat.
     
    Dengan komitmen dari semua pihak, Indonesia dapat mencapai generasi yang lebih sehat dan berkualitas di masa depan.
     
    Baca Juga:
    Lestari Moerdijat: Dengan Pemberian Asupan Gizi yang Berimbang Dukung SDM yang Lebih Baik
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Dukung Ekonomi Nasional, BCA Fasilitasi 2.000 UMKM Kantongi Sertifikasi Halal

    Dukung Ekonomi Nasional, BCA Fasilitasi 2.000 UMKM Kantongi Sertifikasi Halal

    Denpasar: PT Bank Central Asia (BCA) resmi menerbitkan sertifikasi halal untuk 2.000 UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Tanah Air. Ribuan pelaku usaha tersebut telah sah mendapatkan sertifikasi usai mengikuti program pembinaan dan penerbitan sertifikat halal gratis dari BCA.
     
    Program pembinaan dan penerbitan sertifikat halal gratis dari BCA ini telah berjalan sejak 2023. Kemudian berlanjut hingga 2024, dengan menyasar lebih banyak UMKM sebagai penerima manfaat. Puncak kegiatan pada 2024, ditutup acara ‘Penyerahan 147 Sertifikat Halal kepada 147 UMKM asal Bali’ di Balai Pertemuan Bhumiku, Kota Denpasar, Bali, pada Selasa, 21 Januari 2025.
     
    Turut hadir pada acara tersebut yaitu Direktur BCA John Kosasih, Kepala Dinas Koperasi UKM Bali Dr. I Wayan Ekadina,SE,M.Si, Asisten Deputi Bidang Legalitas & Pelindungan Usaha Mikro Kementerian UMKM Rahmadi S.Sos., M.Si, Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Provinsi Bali Irhamsah, Direktur Registrasi Halal Muhammad Djamaluddin, S.Ag.,M.Pd.I, Kepala Bank Indonesia Bali R. Erwin Soeriadimadja, dan Ketua Satuan Tugas Halal Kanwil Kemenag Provinsi Bali Dr. H. Syarif Hidayatullah S.S, M.Pd. Selain itu, dari manajemen BCA juga hadir EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn, Kepala Kantor Wilayah IV BCA Harijanto, SVP Commercial & SME Business BCA Andrie, Kepala KCU Denpasar Hogianto, Kepala KCU Kuta Ida Bagus Dwi P, dan Kepala KCU Singaraja Asran Karim.

    Direktur BCA John Kosasih menyatakan sertifikasi halal memiliki dampak besar terhadap perkembangan UMKM. “Kami terus berkomitmen untuk meningkatkan pemberian sertifikasi halal kepada para pelaku UMKM. Berdasarkan data dari Kemenkop UMKM, adanya sertifikasi halal dapat meningkatkan omzet UMKM hingga 8-10 persen. Oleh karena itu, hal ini menjadi prioritas untuk terus kami dukung,” ujarnya.
     
    John juga berharap jumlah penerima manfaat program ini dapat meningkat pada 2025. Hal ini sejalan dengan kontribusi besar UMKM terhadap perekonomian Indonesia, yang mencapai lebih dari 60 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja nasional.
     
    Memiliki sertifikasi halal menjadi kewajiban, termasuk bagi para UMKM. Hal ini juga merupakan mandat dari Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam UU Cipta Kerja. 
     
     

     
    Bukan hanya sekadar kewajiban, namun juga banyak manfaat yang dirasakan ketika para pelaku usaha atau UMKM memiliki sertifikasi halal. 
     
    Hal itu setidaknya diungkapkan pemilik UMKM Bara Food, Anita Yuliana, yang juga merupakan salah satu penerima manfaat program ini. Ia mengungkapkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya menjamin kualitas produk, tetapi juga membuka akses ke pasar yang lebih luas.
     
    “Sertifikasi halal ini memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk kami berkualitas dan terjaga kehalalannya. Selain itu, kami juga bisa menjangkau retail yang lebih besar,” tutur Anita.
     
    Program sertifikasi halal BCA merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam memberdayakan UMKM. Selain workshop sertifikasi halal, BCA juga menyelenggarakan berbagai program lainnya, yakni BCA UMKM Fest 2024, pembinaan UMKM Desa Wisata, partisipasi 32 UMKM di Trade Expo Indonesia, dan pelatihan UMKM Go Export.
     
    Melalui inisiatif ini, BCA tidak hanya mendorong kemajuan ekonomi halal di Indonesia, tetapi juga memperkokoh peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Ini yang Baru dari Aturan PPDB 2025: Solusi Atasi Polemik Tahunan

    Ini yang Baru dari Aturan PPDB 2025: Solusi Atasi Polemik Tahunan

    Jakarta: Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu menjadi perdebatan sengit setiap tahunnya. Dari isu manipulasi dokumen kependudukan hingga polemik ketimpangan akses, sistem zonasi PPDB kerap memunculkan berbagai masalah. Kini, pemerintah mencoba mencari jalan keluar dengan menyusun skema baru yang lebih transparan dan inklusif.
    Jarak Rumah-Sekolah Jadi Acuan
    Staf Ahli Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Biyanto, mengungkapkan bahwa pada PPDB 2025, penilaian jalur zonasi tidak lagi mengacu pada dokumen kependudukan.

     “Iya (yang jadikan acuan jarak) tempat tinggalnya,” ujar Biyanto seperti dikutip wartawan, Rabu, 22 Januari 2025.

    Langkah ini diambil untuk mengatasi manipulasi data kependudukan yang selama ini terjadi. “Memang selama ini temuannya kan, misalnya manipulasi tempat tinggal ya, tiba-tiba ada masuk KK (kartu keluarga) yang baru, nah itu kita antisipasi juga,” tambahnya.

    Dengan skema baru ini, jarak rumah tinggal siswa ke sekolah menjadi indikator utama dalam menentukan prioritas penerimaan, menggantikan domisili dalam dokumen kependudukan.

    Baca juga: Mendikdasmen Beri Sinyal Nasib PPDB Zonasi Disampaikan pada Sidang Kabinet Besok

    PPDB Berubah Jadi SPMB
    Pemerintah juga berencana mengganti istilah PPDB menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Menurut Biyanto, pergantian istilah ini bertujuan agar lebih familiar dan enak didengar oleh masyarakat. 

    “Namanya diganti SPMB, sistem penerimaan murid baru,” jelasnya.

    Biyanto berharap, perubahan istilah ini juga mencerminkan perbaikan pada sistem penerimaan. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama antara sekolah negeri dan swasta, terutama dalam hal daya tampung.

    “Jika kapasitas sudah terpenuhi, siswa yang tidak tertampung akan diarahkan ke swasta, dan mereka akan dibiayai pemerintah daerah,” katanya.
    Afirmasi untuk Anak Miskin dan Disabilitas Diperluas
    Meskipun ada perubahan nama, jalur penerimaan seperti mutasi, domisili, afirmasi untuk anak miskin dan disabilitas, serta jalur prestasi tetap akan ada. Biyanto menegaskan bahwa pemerintah akan menyesuaikan persentase penerimaan pada beberapa jalur untuk meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas.

    “Selama ini kan masuk jalur afirmasi ya. Nah, itu nanti akan diperbanyak jumlahnya, kira-kira begitu,” tuturnya.

    Sebelumnya, sistem zonasi yang diperkenalkan sebagai solusi untuk pemerataan pendidikan sering mendapat kritik. Bahkan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar sistem ini dievaluasi.

    Jakarta: Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu menjadi perdebatan sengit setiap tahunnya. Dari isu manipulasi dokumen kependudukan hingga polemik ketimpangan akses, sistem zonasi PPDB kerap memunculkan berbagai masalah. Kini, pemerintah mencoba mencari jalan keluar dengan menyusun skema baru yang lebih transparan dan inklusif.

    Jarak Rumah-Sekolah Jadi Acuan

    Staf Ahli Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Biyanto, mengungkapkan bahwa pada PPDB 2025, penilaian jalur zonasi tidak lagi mengacu pada dokumen kependudukan.
     
     “Iya (yang jadikan acuan jarak) tempat tinggalnya,” ujar Biyanto seperti dikutip wartawan, Rabu, 22 Januari 2025.
     
    Langkah ini diambil untuk mengatasi manipulasi data kependudukan yang selama ini terjadi. “Memang selama ini temuannya kan, misalnya manipulasi tempat tinggal ya, tiba-tiba ada masuk KK (kartu keluarga) yang baru, nah itu kita antisipasi juga,” tambahnya.

    Dengan skema baru ini, jarak rumah tinggal siswa ke sekolah menjadi indikator utama dalam menentukan prioritas penerimaan, menggantikan domisili dalam dokumen kependudukan.
     
    Baca juga: Mendikdasmen Beri Sinyal Nasib PPDB Zonasi Disampaikan pada Sidang Kabinet Besok

    PPDB Berubah Jadi SPMB

    Pemerintah juga berencana mengganti istilah PPDB menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Menurut Biyanto, pergantian istilah ini bertujuan agar lebih familiar dan enak didengar oleh masyarakat. 
     
    “Namanya diganti SPMB, sistem penerimaan murid baru,” jelasnya.
     
    Biyanto berharap, perubahan istilah ini juga mencerminkan perbaikan pada sistem penerimaan. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama antara sekolah negeri dan swasta, terutama dalam hal daya tampung.
     
    “Jika kapasitas sudah terpenuhi, siswa yang tidak tertampung akan diarahkan ke swasta, dan mereka akan dibiayai pemerintah daerah,” katanya.

    Afirmasi untuk Anak Miskin dan Disabilitas Diperluas

    Meskipun ada perubahan nama, jalur penerimaan seperti mutasi, domisili, afirmasi untuk anak miskin dan disabilitas, serta jalur prestasi tetap akan ada. Biyanto menegaskan bahwa pemerintah akan menyesuaikan persentase penerimaan pada beberapa jalur untuk meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas.
     
    “Selama ini kan masuk jalur afirmasi ya. Nah, itu nanti akan diperbanyak jumlahnya, kira-kira begitu,” tuturnya.
     
    Sebelumnya, sistem zonasi yang diperkenalkan sebagai solusi untuk pemerataan pendidikan sering mendapat kritik. Bahkan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar sistem ini dievaluasi.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)