Sumenep (beritajatim.com) – Inspektorat Kabupaten Sumenep telah merampungkan audit terhadap PT Sumekar, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tengah menghadapi krisis keuangan serius. Audit dilakukan atas permintaan resmi dari Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Kabupaten Sumenep.
“Audit kami lakukan berdasarkan surat permohonan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setkab Sumenep. Sekarang audit sudah selesai kami lakukan,” ujar Plt Inspektur Inspektorat Sumenep, Nurul Jamil, Selasa (10/06/2025).
Meski telah selesai, Nurul menyatakan hasil audit belum dapat dipublikasikan karena masih dalam proses pelaporan kepada Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo. Selanjutnya, hasil audit tersebut akan menjadi bahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Sumekar.
“Tindak lanjut hasil audit ini akan dibahas di RUPS. Jadi sekarang ini belum bisa dipublish,” jelasnya.
PT Sumekar tercatat memiliki tunggakan gaji karyawan selama 22 bulan dengan total mencapai Rp 3,4 miliar. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap nasib para pegawai yang selama hampir dua tahun belum menerima haknya.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan beberapa opsi penyelesaian tunggakan. Salah satunya melalui penjualan aset perusahaan berupa kapal milik PT Sumekar.
“Proses penjualannya nanti akan melibatkan tim appraisal agar nilai jualnya bisa diketahui secara akurat,” ungkap Dadang.
Alternatif lain yang tengah dipertimbangkan adalah memanfaatkan barang bukti (BB) yang saat ini masih berada di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep. Jika barang tersebut diserahkan kembali, nilainya yang lebih dari Rp 3 miliar dapat digunakan untuk membayar gaji karyawan yang tertunggak.
PT Sumekar merupakan BUMD yang bergerak di bidang jasa pelayaran laut ke wilayah kepulauan. Kapal milik PT Sumekar, Dharma Bahari Sumekar (DBS), selama ini melayani rute pelayaran dari Pelabuhan Kalianget ke Pulau Kangean. [tem/beq]