AS Umumkan Tarif Impor, Indonesia Justru Tanpa Dubes di Washington Selama 2 Tahun

PIKIRAN RAKYAT – Di tengah pengumuman kebijakan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, terungkap fakta bahwa posisi Duta Besar Republik Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Washington DC, AS, telah kosong selama hampir dua tahun.

Posisi Duta Besar Indonesia untuk AS telah kosong selama hampir dua tahun, terhitung sejak Rosan Roeslani menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Rosan sebagai Wakil Menteri BUMN, yang menyebabkan ia tidak lagi menjabat sebagai Dubes Indonesia untuk AS.

Usai Rosan menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023, Jokowi belum menetapkan siapa yang akan menjadi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC. Hingga saat ini, Prabowo Subianto, yang dilantik sebagai Presiden sejak 20 Oktober 2024, juga belum menunjuk nama untuk mengisi posisi tersebut.

Menurut informasi dari situs resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Indonesia telah menempatkan 21 orang sebagai Duta Besar di KBRI Washington DC.

Dubes baru

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan bahwa pemerintah harus segera menunjuk duta besar (dubes) Indonesia untuk AS. Penunjukan tersebut diperlukan untuk mempermudah negosiasi terkait kebijakan tarif impor terbaru yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho, memaparkan bahwa posisi Dubes RI untuk AS membutuhkan tokoh yang profesional dan berpengalaman karena tanggung jawabnya besar dalam memperjuangkan kepentingan nasional.

“Kita butuh sosok yang paham diplomasi ekonomi dan berpengalaman dalam lobi dagang. Ini bukan posisi simbolik, ini garis depan pertahanan perdagangan Indonesia,” kata dia.

Andry juga menyoroti lamanya kekosongan posisi Dubes Indonesia untuk AS, yaitu hampir dua tahun sejak Rosan Roeslani mengakhiri masa jabatannya pada 17 Juli 2023 setelah diangkat menjadi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Sudah hampir dua tahun kita tidak punya wakil di Washington, padahal Amerika Serikat mitra dagang kedua terbesar kita. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi pengabaian terhadap kepentingan nasional,” ucapnya.

Menurutnya, pemerintah harus segera menunjuk duta besar yang memiliki latar belakang kuat dalam bidang perdagangan dan investasi.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News