APLSI Tegaskan Komitmen Kemandiran dan Transisi Energi Nasional

Liputan6.com, Jakarta – Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) resmi melantik Pengurus dan Komite Kerja periode 2025–2029.Pelantikan ini merupakan tindak lanjut Musyawarah Nasional APLSI yang menetapkan Eka Satria sebagai Ketua Umum APLSI periode 2025–2029.

Dalam pidatonya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Purnomo Yusgiantoro mengapresiasi atas peran APLSI dalam tata kelola energi nasional, menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara APLSI, pemerintah, PLN, dan publik. Ia menilai kontribusi konstruktif APLSI sangat penting bagi stabilitas sektor energi ke depan.

Sedangkan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menuturkan, dunia usaha memegang peran sentral dalam transisi energi. “Dunia usaha bukan hanya pemasok megawatt, tetapi motor transisi energi,” kata dia seperti dikutip dari keterangan resmi, Minggu (7/12/2025).

Ia berharap APLSI dapat menjadi mitra dialog pemerintah dalam menghasilkan kebijakan yang realistis dan implementatif.

Sebagai asosiasi resmi Independent Power Producers (IPP), APLSI menaungi lebih dari 30 anggota IPP dan non-IPP dengan kapasitas pembangkit mendekati 20 gigawatt, setara dengan 50% kontribusi IPP non-PLN.

Anggota APLSI mewakili seluruh energy mix Indonesia — mulai dari pembangkit gas, batu bara, panas bumi, hidro, biomassa, surya, hingga teknologi baru seperti battery storage dan interkoneksi. APLSI juga merupakan Anggota Luar Biasa KADIN Indonesia, yang memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan investasi dan industri nasional.

Ketua Umum APLSI Eka Satria menuturkan, Indonesia memasuki periode penting transformasi energi, dengan konsumsi listrik yang terus meningkat dan potensi energi baru terbarukan yang mencapai lebih dari 3.600 GW.

Ia mengatakan, potensi besar ini bukan hanya dapat memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri, tetapi juga membuka peluang sebagai sumber devisa melalui ekspor energi hijau, yang pada gilirannya dapat mendorong investasi, pertumbuhan industri, dan penciptaan lapangan kerja.