Jakarta –
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sepanjang tahun mencatatkan defisit Rp 695,1 triliun. Realisasi yang masih sementara (belum diaudit) setara 2,92% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Defisitnya membesar ke Rp 695,1 triliun, itu lebih tinggi dibandingkan APBN yang sebesar Rp 616,2 triliun, tapi kita tetap menjaga, pastikan bahwa defisitnya tidak di atas 3%” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
“Defisitnya memang naik ke 2,92% dari rencana awal 2,53%. Ini dengan misi untuk menjaga ekonomi tetap bisa berekspansi di tengah tekanan global yang tinggi,” tambah Purbaya.
Defisit APBN itu berarti pendapatan negara lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran atau belanja negara. Tercatat pendapatan negara sepanjang 2025 mencapai Rp 2.756,3 triliun atau 91,7% dari APBN, sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp 3.451,4 triliun atau 95,3% dari APBN.
Lebih rinci diketahui, pendapatan negara yang terkumpul Rp 2.756,3 triliun berasal dari penerimaan pajak Rp 1.917,6 triliun, kepabeanan dan cukai Rp 300,3 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 534,1 triliun, serta penerimaan hibah Rp 4,3 triliun.
Sementara itu, belanja negara yang mencapai Rp 3.451,4 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat yakni Rp 2.602,3 triliun, serta transfer ke daerah Rp 849 triliun.
“Kenapa nggak dipotong belanjanya supaya defisit tetap kecil? Kita tahu ketika ekonomi kita sedang mengalami down, turun ke bawah, kita harus memberikan stimulus ke perekonomian. Ini wujud dari komitmen pemerintah untuk menjadi ekonomi tetap tumbuh dan berkesinambungan, tanpa membahayakan APBN,” ucap Purbaya.
Purbaya menyebut realisasi ini merupakan kebijakan dari APBN sebagai countercyclical. Menurutnya, bisa saja belanja negara ditekan agar defisit APBN lebih kecil, namun ia tidak mau karena itu bisa berdampak ke ekonomi.
“Saya bisa potong anggarannya, tapi ekonominya morat-marit. Jadi ini adalah kepiawaian dari teman-teman di Kementerian Keuangan untuk memastikan ekonomi bisa tumbuh terus tanpa mengorbankan sisi kehati-hatian dari fiskal. Walaupun gelembung (defisit), kita pastikan di bawah 3% ini adalah standar yang paling ketat,” imbuh Purbaya.
Tonton juga video “Momen Purbaya Ngaku Tak Bisa Tidur Jelang Tutup Buku APBN 2025”
(aid/fdl)