Surabaya (beritajatim.com) – Aksi demo di Nepal memanas buntut keputusan pemerintah memblokir 26 platform media sosial. Kementerian Luar Negeri Indonesia memastikan WNI di Nepal dalam kondisi aman.
Direktur Perlindungan WNI pada Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (10/9/2025) mengatakan, hingga saat ini tidak ada informasi adanya WNI yang jadi korban dalam kerusuhan di Nepal. KBRI Dhaka mencatat ada 57 WNI yang menetap di Nepal.
“KBRI Dhaka yang memiliki wilayah akreditasi di Nepal telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan otoritas setempat, Konsul Kehormatan RI di Nepal, dan juga dengan komunitas Indonesia di Nepal. Hingga saat ini tidak terdapat informasi adanya WNI yang menjadi korban dari kerusuhan tersebut,” kata Judha.
Judha juga menyampaikan ada 43 anggota delegasi RI yang sedang mengikuti konferensi internasional di Kathmandu. Lalu, ada dua prajurit TNI yang sedang pelatihan serta 23 wisatawan WNI. “KBRI telah mengeluarkan imbauan agar para WNI meningkatkan kewaspadaan, menghindari kerumunan massa dan terus memonitor situasi keamanan dari sumber pemerintah dan media,” kata Judha.
WNI yang sedang melakukan kunjungan atau wisata di Nepal diminta melapor ke hotline KBRI Dhaka. Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak dalam kesempatan yang sama menambahkan, pihaknya masih menunggu informasi apakah ada warga Jatim dari WNI yang berada di Nepal.
“Kebetulan memang ada event, seminar, eh konferensi di Nepal yang dihadiri warga negara Indonesia. Kami masih menunggu informasi tentunya, apakah ada dari WNI tersebut merupakan warga Jawa Timur. Tapi semua terkoordinasi di Kementerian Luar Negeri. Ini bukan tenaga kerja Jatim yang terdata di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Jatim dan bekerja di sana. Saya nggak tahu apa ada warga Jatim, tapi yang jelas ada WNI di sana. Tadi sudah didata, tadi yang bicara langsung kan Direktur Perlindungan WNI Kemenlu RI,” pungkasnya.
Seperti diketahui, para tentara Nepal berpatroli di jalan-jalan ibu kota Nepal, Kathmandu, pada Rabu (10/9/2025) untuk mengembalikan ketertiban, setelah para pengunjuk rasa membakar gedung parlemen dan memaksa perdana menteri mundur. (tok/kun)