Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan langkah strategis untuk menghadapi kebijakan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dengan mengoptimalkan aset daerah dan mendorong kejujuran wajib pajak. Hal itu disampaikannya pada Selasa (16/9/2025).
Eri mengatakan, meski Presiden dan Menteri Keuangan telah memastikan tidak ada pemangkasan TKD, Surabaya tetap harus bersiap karena tidak semua daerah menerima jumlah yang sama.
“Belum tahu (terkait nominal dipangkasnya), karena kemarin disampaikan Pak Presiden dan Menteri Keuangan tidak ada pemangkasan transfer keuangan daerah. Tapi tidak semua (daerah akan menerima) dengan jumlah yang sama. Dan Surabaya ini adalah fiskal yang kuat ya pasti otomatis agak turun,” kata Eri.
Menurutnya, pengelolaan aset daerah menjadi prioritas agar stabilitas keuangan kota tetap terjaga. Selain itu, Eri menekankan pentingnya kejujuran dalam pembayaran pajak dengan penerapan sistem non-tunai.
“Jadi yang selalu saya katakan terkait dengan kejujuran, berapa yang perlu disampaikan. Nanti kita akan menggunakan non tunai, maka kita akan tahu (pajaknya) biasanya berapa,” ungkapnya.
Eri menjelaskan, penggunaan aplikasi dalam sistem pembayaran pajak merupakan bentuk transparansi pemerintah dengan pengusaha.
“Seperti kalau dengan dengan restoran, hotel maka kita menggunakan menggunakan aplikator. Aplikator kita ajak kerja sama sehingga tanpa kita harus ngecek sudah masuk ke pemerintah kota,” ujarnya.
Selain memaksimalkan potensi pajak, Pemkot Surabaya juga menyewakan sejumlah aset daerah yang tidak terpakai untuk menutup potensi kekurangan dana dari pusat.
“Kita juga menyewakan aset kita, jadi menutup itu dengan menyewakan aset-aset yang tidak kita pakai. Menutup kekurangan-kekurangan transfer keuangan daerah,” ucap Eri. [ram/ian]