Angka Kemiskinan Capai 69,9 Persen, Bupati Probolinggo Wadul Ini ke Mensos

Angka Kemiskinan Capai 69,9 Persen, Bupati Probolinggo Wadul Ini ke Mensos

Probolinggo (beritajatim.com) – Kabupaten Probolinggo tengah menjadi perhatian pemerintah pusat akibat tingginya angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, tingkat kemiskinan daerah ini mencapai 69,9 persen.

Data tersebut menempatkan Probolinggo sebagai kabupaten keempat termiskin di Jawa Timur. Kondisi ini dibahas langsung dalam forum diskusi “Pilar-Pilar” yang digelar di Pendapa Prasaja Ngesti Wibawa.

Acara tersebut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf serta ratusan pendamping bantuan sosial dari berbagai kecamatan. Dalam forum itu, berbagai strategi pengentasan kemiskinan dibahas secara terbuka.

Bupati Probolinggo, Muhammad Haris, mengakui tingginya angka kemiskinan bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. “Ini menjadi cambuk bagi kita semua untuk melakukan perbaikan dan kerja nyata,” ujarnya dalam sambutan.

Haris menilai bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya bergantung pada bantuan sosial. Ia menekankan pentingnya pendekatan pemberdayaan agar masyarakat bisa mandiri secara ekonomi.

“Banyak warga kita yang sudah terlalu nyaman dengan bantuan, padahal mereka harus kita dorong untuk lebih berdaya,” kata Haris.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memaparkan bahwa anggaran bansos untuk Probolinggo sangat besar, mencapai Rp532,8 miliar bagi 142.559 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ditambah lagi, ada dana Rp321,9 miliar untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi lebih dari 638 ribu jiwa.

“Penduduk miskin di Probolinggo tercatat sebanyak 175.231 jiwa. Kecamatan Krucil paling tinggi, disusul Tiris dan Gading,” ungkap Saifullah Yusuf dalam forum tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan program yang sudah ada. “Kita tidak perlu program baru, yang penting optimalisasi dan validasi data DTSEN dan DTKS agar tepat sasaran,” ujarnya.

Bupati Haris menyambut baik hal itu dan menyatakan verifikasi data akan menjadi fokus utama pemerintahannya. Ia menambahkan bahwa keterbatasan lapangan pekerjaan menjadi akar persoalan kemiskinan di Probolinggo.

“Padahal kita punya potensi besar di sektor pariwisata. Hanya saja sektor industri masih lemah dan perlu penguatan,” jelas Haris.

Ia mengungkap bahwa saat ini pemerintah daerah tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah investor. Harapannya, akan terbuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat, terutama generasi muda.

“Kita ingin anak-anak muda punya masa depan di tanah sendiri, bukan merantau karena tak ada pilihan,” pungkasnya. (ada/ian)