Anggota DPD RI Sebut Produk Sawit Bisa Jadi Soft Power bagi Indonesia di Kancah Internasional

Anggota DPD RI Sebut Produk Sawit Bisa Jadi Soft Power bagi Indonesia di Kancah Internasional
Penulis
KOMPAS.com
– Ketua Dewan Perwakilan Daerah (
DPD
) Republik Indonesia (RI)
Sultan B Najamuddin
menilai produk perkebunan
kelapa sawit
Indonesia berpeluang menjadi
soft power
Indonesia dalam peta geopolitik global.
Wakil Gubernur Bengkulu itu menilai,
produk perkebunan sawit
bisa membantu program swasembada pangan dan energi pemerintah saat ini.
“Kami sangat optimistis posisi Indonesia semakin diperhitungkan dalam peta geopolitik global setelah melihat perjalanan diplomatik
Presiden Prabowo
selama dua bulan pertama pemerintahannya,” ucapnya melalui siaran pers, Kamis (8/1/2025).
Dia juga menilai sawit bisa menaikkan posisi tawar Indonesia karena Prabowo dinilai memiliki kepemimpinan dan kemampuan diplomasi yang mumpuni.
“Oleh karenanya, kami sangat mendukung program swasembada pangan dan energi pemerintah. Dalam situasi geopolitik yang serba tidak pasti, stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga energi dan pangan adalah modal utama stabilitas perekonomian sebuah negara,” tuturnya.
Menurutnya, pemerintah perlu mendapatkan dukungan sosial dan politik dalam membangun ketahanan nasional, khususnya di sektor energi dari perkebunan kelapa sawit.
Sultan mengatakan, program pengembangan kelapa sawit sangat relevan dan sesuai dengan semangat penggunaan energi baru terbarukan. Sebab, saat ini semua negara membutuhkan produk olahan kelapa sawit sebagai bahan pangan dan energi.
“Kita beruntung menjadi negara dengan produksi sawit terbesar di dunia. Artinya, semua negara mengakui Indonesia menjadi market leader dan
price maker
produk olahan kelapa sawit di dunia”, terangnya.
Pasar CPO global, kata Sultan, sangat bergantung dengan kebijakan sawit Indonesia. Sehingga sangat beralasan jika pemerintah ingin melakukan ekstensifikasi perkebunan kelapa sawit ke semua wilayah yang memiliki lahan yang cukup luas.
“Meskipun setiap pilihan kebijakan tentunya memiliki konsekuensi dan resiko tertentu. Kami percaya pemerintah sudah memiliki hitungan dan kajian yang mendalam terhadap risiko atas setiap program yang dianggap penting dan strategis bagi ketahanan nasional”, imbuhnya.
Sebelumnya beberapa anggota senator mempertanyakan pernyataan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni yang mewacanakan akan membuka 20 juta hektar
lahan sawit
baru.
Meski demikian, senator memberi masukan agar Menteri Kehutanan menghitung ulang rencana pembukaan lahan sawit agar kelestarian hutan tetap bisa dilaksanakan secara berkelanjutan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.