Anggaran Dipangkas, KKP Kejar Sumber Pembiayaan dari Investor

Jakarta –

Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun ini dipangkas Rp 2,12 triliun dari pagu awal Rp 6,22 triliun. Sejalan dengan itu, KKP mendorong diversifikasi skema pendanaan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan ekosistem laut Indonesia.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kusdiantoro menyampaikan pihaknya terus mengembangkan strategi inovatif untuk mendukung konservasi laut dan ketahanan pangan nasional.

Salah satunya melalui Impact Bond Perikanan Skala Kecil, sebuah skema pendanaan berbasis hasil (outcome-based financing) yang melibatkan investor untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat pesisir sekaligus mencapai target konservasi dan ketahanan pangan nasional.

“Adanya kebijakan efisiensi anggaran menuntut kita untuk lebih kreatif melakukan kolaborasi dan berinovasi dalam menjalankan program termasuk mengembangkan sumber pendanaan alternatif dalam mengelola kawasan konservasi,” kata Kusdiantoro dalam keterangan tertulis, Jumat (28/2/2025).

Menurut Kusdiantoro, pendanaan inovatif seperti Impact Bond memungkinkan investasi yang lebih terarah. Di antaranya, untuk mendorong praktik perikanan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta melestarikan sumber daya laut.

Lebih lanjut, konservasi ekosistem laut memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekologi, keberlanjutan stok ikan komersial, serta mitigasi perubahan iklim. Meski begitu, ancaman terhadap keanekaragaman hayati, penurunan stok ikan, dan dampak aktivitas manusia menuntut langkah-langkah konservasi yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

“Saat ini, KKP menargetkan perlindungan 30% wilayah laut Indonesia sebagai kawasan konservasi dan Other Effective Area-Based Conservation Measure (OECM) hingga 2045. Dengan luas kawasan konservasi yang telah mencapai 29,9 juta hektar, KKP bersama mitra menyusun rencana ekspansi hingga 97,5 juta hektar, serta menambah 10 juta hektar wilayah non-kawasan konservasi sebagai bagian dari OECM,” tambah Kusdiantoro.

Untuk mencapai target tersebut, Kusdiantoro menilai dibutuhkan pendanaan yang signifikan. Karenanya untuk menutup kesenjangan pembiayaan, KKP terus mendorong inovasi pendanaan alternatif, termasuk penerapan debt swap for nature dengan Pemerintah Amerika Serikat dan penerbitan obligasi karang (coral reef bond) bersama Bank Dunia.

(hns/hns)