Blitar (beritajatim.com) – Kontroversi kenaikan anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Blitar sebesar lebih dari Rp3 miliar di tengah wacana pemangkasan dana transfer pusat menyisakan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin, di saat pemerintah gencar mengampanyekan efisiensi, justru anggaran Bagian Umum Setda Kota Blitar mengalami lonjakan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Widodo Saptono Johannes, membeberkan alasan di balik kenaikan anggaran tersebut. Ia menyebut, tambahan anggaran digunakan untuk penerimaan tamu-tamu daerah serta pengadaan mobil dinas bagi Wakil Wali Kota (Wawali) Blitar.
“Penambahan di Bagian Umum Sekretariat Daerah selain untuk tamu-tamu daerah juga untuk kendaraan operasional kepala daerah berupa mobil Wawali,” ungkap Widodo, Selasa (28/10/2025).
Menurut Widodo, kenaikan anggaran sebesar Rp3 miliar lebih itu terjadi karena adanya pengalokasian pengadaan kendaraan dinas untuk Wawali Blitar, yakni Elim Tyu Samba. Meski begitu, ia tidak merinci berapa besar nominal yang digunakan untuk pembelian mobil dinas tersebut. “Sedangkan Pak Wali Kota belum dibelikan mobil,” tegasnya.
Widodo menjelaskan bahwa kepala daerah, dalam hal ini Wali Kota dan Wakil Wali Kota, memang mendapatkan alokasi mobil dinas. Namun khusus untuk Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, hingga kini belum menerima kendaraan dinas baru.
Syauqul disebut meminta agar pengadaan mobil dinasnya ditunda dan anggarannya dialihkan untuk kepentingan masyarakat. “Pak Wali Kota belum dibelikan mobil, malah anggarannya dibelikan mobil jenazah untuk pelayanan masyarakat,” tandas Widodo. [owi/kun]