SIKAP calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang tak mau membeberkan data pertahanan secara gamblang di debat capres, disorot netizen. Dalih Prabowo, data pertahanan tak boleh dibuka sembarangan.
Analis intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, menyebut keterbukaan data pertahanan bukan hal tabu. Malah, transparansi itu menjadi kekuatan negara.
“Lawan akan berpikir dua kali jika mengetahui senjata apa yang kita miliki. Seperti negara-negara adidaya yang memiliki senjata nuklir, bahkan mengumumkan hulu ledak mereka,” kata Ngasiman dalam keterangan tertulis, Senin, 8 Januari 2023.
Baca juga: Singgung Beli Alutsista Bekas oleh Prabowo, Ganjar: Saya tidak Rela Mereka Mati Sia-Sia
Transparansi, kata dia, dapat dijadikan strategi untuk menunjukkan kekuatan negara. Sehingga, menimbulkan detterence effect bagi negara-negara lain.
Di sisi lain, dia mengatakan keterbukaan data pertahanan kepada publik juga membawa dampak positif. Sebab, data pertahanan akan menimbulkan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah dan dapat mencegah terjadinya korupsi.
Baca juga: Solusi Laut China Selatan, Ganjar Dorong Kesepakatan Sementara
Ngasiman merujuk pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Menurut dia, semua informasi publik dinyatakan terbuka dan dapat diakses.
Informasi yang dikecualikan, kata Ngasiman, bersifat ketat dan terbatas dan melalui mekanisme uji konsekuensi. Dia melihat penentuan informasi dikecualikan harus dilandasi analisis perlindungan kepentingan publik atau kepentingan nasional dan berdasarkan UU.
“Ada data-data tertentu yang di dalamnya terkandung kepentingan publik yang besar, maka data tersebut harus disampaikan kepada masyarakat,” kata Ngasiman.
Menurut Ngasiman, permintaan pembukaan data terkait capaian Minimum Essential Force bukan hal yang berlebihan. Apalagi sampai melanggar UU KIP. Termasuk, data anggaran dan alutsista yang dimiliki Indonesia.
“Toh, lembaga-lembaga pemeringkat internasional bisa dengan mudah memperoleh data-data tersebut seperti dua lembaga pengindeks yang saya sebut di atas,” ujar Ngasiman.
Dia mencontohkan sejumlah data strategi terbaru Amerika Serikat (AS) yang dipublikasikan Angkatan Darat AS. Termasuk, anggaran, jumlah alutsista, doktrin militer, fasilitas militer mereka, dan pengembangan pengetahuan kemiliteran AS.
“Memang ada sejumlah fasilitas yang dirahasiakan, tapi itu sifatnya terbatas, tidak semuanya,” kata Ngasiman.
Hal yang rahasia dan tak boleh dibeberkan, kata Ngasiman, yakni data dan informasi tertentu. Seperti, strategi operasi, strategi peperangan, penempatan senjata strategis, dan hal teknis lain yang jika diketahui musuh akan memudahkan untuk melakukan penyerangan dan pelemahan.
“Tidak bisa kerahasiaan ditetapkan secara subjektif, meskipun subjektivitas kolektif. Ketaatan terhadap konstitusi dan hukum adalah sikap negarawan sejati,” kata Ngasiman. (Medcom/Z-7)
SIKAP calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang tak mau membeberkan data pertahanan secara gamblang di debat capres, disorot netizen. Dalih Prabowo, data pertahanan tak boleh dibuka sembarangan.
Analis intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, menyebut keterbukaan data pertahanan bukan hal tabu. Malah, transparansi itu menjadi kekuatan negara.
“Lawan akan berpikir dua kali jika mengetahui senjata apa yang kita miliki. Seperti negara-negara adidaya yang memiliki senjata nuklir, bahkan mengumumkan hulu ledak mereka,” kata Ngasiman dalam keterangan tertulis, Senin, 8 Januari 2023.
Baca juga: Singgung Beli Alutsista Bekas oleh Prabowo, Ganjar: Saya tidak Rela Mereka Mati Sia-Sia
Transparansi, kata dia, dapat dijadikan strategi untuk menunjukkan kekuatan negara. Sehingga, menimbulkan detterence effect bagi negara-negara lain.
Di sisi lain, dia mengatakan keterbukaan data pertahanan kepada publik juga membawa dampak positif. Sebab, data pertahanan akan menimbulkan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah dan dapat mencegah terjadinya korupsi.
Baca juga: Solusi Laut China Selatan, Ganjar Dorong Kesepakatan Sementara
Ngasiman merujuk pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Menurut dia, semua informasi publik dinyatakan terbuka dan dapat diakses.
Informasi yang dikecualikan, kata Ngasiman, bersifat ketat dan terbatas dan melalui mekanisme uji konsekuensi. Dia melihat penentuan informasi dikecualikan harus dilandasi analisis perlindungan kepentingan publik atau kepentingan nasional dan berdasarkan UU.
“Ada data-data tertentu yang di dalamnya terkandung kepentingan publik yang besar, maka data tersebut harus disampaikan kepada masyarakat,” kata Ngasiman.
Menurut Ngasiman, permintaan pembukaan data terkait capaian Minimum Essential Force bukan hal yang berlebihan. Apalagi sampai melanggar UU KIP. Termasuk, data anggaran dan alutsista yang dimiliki Indonesia.
“Toh, lembaga-lembaga pemeringkat internasional bisa dengan mudah memperoleh data-data tersebut seperti dua lembaga pengindeks yang saya sebut di atas,” ujar Ngasiman.
Dia mencontohkan sejumlah data strategi terbaru Amerika Serikat (AS) yang dipublikasikan Angkatan Darat AS. Termasuk, anggaran, jumlah alutsista, doktrin militer, fasilitas militer mereka, dan pengembangan pengetahuan kemiliteran AS.
“Memang ada sejumlah fasilitas yang dirahasiakan, tapi itu sifatnya terbatas, tidak semuanya,” kata Ngasiman.
Hal yang rahasia dan tak boleh dibeberkan, kata Ngasiman, yakni data dan informasi tertentu. Seperti, strategi operasi, strategi peperangan, penempatan senjata strategis, dan hal teknis lain yang jika diketahui musuh akan memudahkan untuk melakukan penyerangan dan pelemahan.
“Tidak bisa kerahasiaan ditetapkan secara subjektif, meskipun subjektivitas kolektif. Ketaatan terhadap konstitusi dan hukum adalah sikap negarawan sejati,” kata Ngasiman. (Medcom/Z-7)
