TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan, dinamika Pemilu 2024 diwarnai oleh banyak intimidasi dan pembatasan terhadap suara kritis.Pembatasan itu kata dia, terutama kritik atas penyelenggaraan pemilu yang menyasar Penggiat Seni, Jurnalis dan akademisi. Berbagai pembatasan terjadi selama periode kampanye hingga masa penghitungan hasil pemungutan suara.“Ada pula sasaran yang mengarah kepada pihak yang bersuara kritis seputar kecurangan pemilu, termasuk yang berasal dari pendukung kubu yang berlawanan dengan kubu yang didukung Presiden Joko Widodo,” kata Usman Hamid melalui rilis yang diterima Tempo pada Jumat, 23 Febuari 2024.Data Amnesty International mencatat, sejak masa kampanye Pemilu hingga sehari jelang Pemungutan Suara pada 14 Februari, paling tidak ada 16 kasus intimidasi yang menyasar setidaknya 34 korban. Salah satu yang menonjol adalah intimidasi dan pembatasan kalangan sivitas akademika yang bersuara kritis mengenai pemilu.”Dari mulai intimidasi atas sejumlah akademisi Universitas Indonesia, Universitas Muhammadiyah Semarang, hingga pembubaran acara diskusi di Universitas Negeri Yogyakarta,” kata Usman.Data tersebut menambah jumlah kasus yang terjadi selama periode 2019 hingga 2023, yaitu 363 kasus dengan sedikitnya 1.033 korban. Serangan tertinggi dengan 268 korban terjadi sepanjang tahun 2023.Ketua Badan Pengurus Amnesty Internasional Indonesia juga mengatakan, kecederungan kasus ini merupakan implikasi dari sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang membela satu kubu. “Ini menimbulkan situasi di mana orang-orang yang tidak sekubu dengannya, seolah berada di luar perlindungan hukum negara,” kata Marzuki Darusman, Ketua Badan Pengurus Amnesty Internasional Indonesia,” kata dia.Selanjutnya pembatasan menjelang 14 Februari…
