Jakarta, CNN Indonesia — Ekonom senior Faisal Basri menyebut demokrasi di Indonesia terjun bebas sejak Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden RI pada 2014.
Dia berani menyebut hal itu karena merujuk pada data indeks demokrasi dari lembaga V-Dem. Lembaga itu menyebut indeks demokrasi Indonesia berada di urutan ke-63 pada 2014, dan terus menurun hingga saat ini berada di peringkat ke-87.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Democracy index kita terjun bebas. V-Dem Democracy Index 2024 melaporkan bahwa ranking Indonesia terjun bebas dari 79 ke 87,” kata Faisal dalam acara Universitas Memanggil di Gedung IMERI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, Kamis (14/3).
“Jokowi jadi presiden, demokrasi sedang marak-maraknya, mencapai level tertinggi, kita menjadi negara demokrasi yang disegani. Sekarang kita mingkem, malu membicarakan demokrasi,” imbuhnya.
V-Dem Democracy Index adalah kajian tahunan yang dilakukan The V-Dem Institute (Varieties of Democracy) yang berbasis di Swedia. The V-Dem Institute memublikasi laporan indeks demokrasi dunia saban Maret untuk memberikan gambaran situasi perkembangan negara demokrasi di dunia.
Skor indeks demokrasi di V-Dem pada tahun ini adalah 0,36. Tahun lalu, kata Faisal, skor indeks demokrasi Indonesia 0,53.
Faisal Basri menyayangkan indeks demokrasi Indonesia yang setiap tahun terus bergerak ke angka nol. Dia juga menyinggung demokrasi Indonesia lebih buruk dari negara-negara tetangga.
“Skornya turun dari 0,43 menjadi 0,36, mendekati nol! Lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste,” ucap Faisal dengan nada meninggi.
Dia menyinggung pelemahan lembaga-lembaga demokrasi yang dilakukan Jokowi. Faisal juga menyentil langkah Jokowi merangkul pelaku bisnis ke dalam kabinet.
“Dia rangkul para konglomerat, dia ajak dalam kekuasaan. Penguasa dan pengusaha berada dalam satu badan. Satu badan! Pak Harto [Presiden kedua RI Soeharto, dikenal pula sebagai penguasa Orde Baru] enggak (melakukan hal itu),” kata Faisal.
CNNIndonesia.com meminta Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana untuk menanggapi tudingan Faisal Basri. Akan tetapi, Ari tak memberi tanggapan sampai berita ini tayang.
Pernyataan Faisal disampaikan dalam forum yang dihadiri sejumlah akademisi kampus-kampus di Jabodetabek. Forum itu menghasilkan Seruan Salemba.
Seruan Salemba adalah pernyataan sikap para akademisi merespons penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi akhir-akhir ini. Mereka mendesak semua elemen bangsa untuk bergerak membenahi situasi saat ini.
Saat membacakan Seruan Salemba, Guru Besar UI Sulistyowati Irianto mengingatkan kewajiban konstitusional Jokowi untuk mematuhi hukum dan kemandirian peradilan.
“Dalam praktiknya, terjadi penyalahgunaan kekuasaan dengan rekayasa hukum, politisası yudisial, yang makin meruntuhkan demokrasi. Diubahnya pelbagai aturan dan kebijakan melemahkan pemberantasan korupsi dan merugikan hak rakyat,” ucap Sulis di acara tersebut.
Pernyataan sikap serupa dilakukan sejumlah akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam Petisi Bulaksumur. Mereka menyayangkan Jokowi yang berstatus alumni UGM justru melakukan penyimpangan dalam berkuasa.
“Presiden Joko Widodo sebagai alumni, semestinya berpegang pada jati diri UGM, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah (legitimate),” kata Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Koentjoro membacakan petisi di Balairung UGM, Sleman, DIY, Rabu (31/1).
(dhf/kid)
[Gambas:Video CNN]
