Jakarta, CNN Indonesia —
Kementerian Pertanian (Kementan) menyinggung soal anggaran tambahan pupuk subsidi Rp14 triliun dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum bisa cair.
Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan Moh Ismail Wahab menyebut pagu anggaran kementerian pimpinan Andi Amran Sulaiman itu hanya cukup mendanai 4,7 juta ton pupuk subsidi dari total kebutuhan 12 juta ton. Oleh karena itu, ada tambahan anggaran dari Presiden Jokowi.
“Dananya Rp14 triliun (tambahan anggaran untuk pupuk subsidi) dari Bapak Presiden (Jokowi) di setiap momen pertemuan, kita akan menambah, sehingga (pupuk) subsidi kita ada 7,2 juta ton untuk 2024 ini,” jelas Ismail dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (26/2).
“(Anggaran pupuk subsidi tambahan Rp14 triliun untuk) 7,2 juta ton (pupuk) masih dalam proses. Menurut informasi dari kemarin hasil rapat dengan kementerian koordinator (Kemenko Perekonomian), katanya, informasinya dihabiskan dulu yang 4,7 juta ton, baru yang 2,5 juta ton itu digelontorkan untuk tambahan subsidi,” tambahnya.
Pada saat yang bersamaan dengan rakor tersebut, Presiden Jokowi memimpin Rapat Sidang Kabinet di Istana Negara pagi tadi. Salah satu hasilnya adalah sang Kepala Negara kembali menambah alokasi pupuk subsidi dari 7,2 juta ton menjadi 9,55 juta ton.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kebijakan ini diputuskan demi mendorong produktivitas pangan.
“Diputuskan dalam rapat atas arahan dan keputusan Bapak Presiden (Jokowi), jumlah kuantum pupuk dari anggaran 2024 4,7 juta ton, dinaikkan menjadi 9,55 juta ton,” ucap Amran usai rapat di Istana Negara Jakarta.
Di lain sisi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada opsi lain berupa pupuk nonsubsidi yang dibuat pemerintah demi menekan harga jual pupuk. Airlangga menyebut ada diskon harga pupuk yang kebijakannya sedang disiapkan Menteri BUMN Erick Thohir.
Pria yang juga ketua umum Partai Golkar itu mengatakan pemerintah berjanji mempermudah distribusi pupuk kepada petani.
Beberapa program yang bakal dikebut, antara lain kemudahan bagi petani mengakses pupuk subsidi cukup dengan kartu tani atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).
(skt/sfr)
