Akses Internet Indonesia Belum Merata, Menkomdigi Gaet Bank Dunia

Jakarta –

Indonesia masih menyisakan pekerjaan rumah berupa kesenjangan akses internet di era digital. Persoalan itu kemudian dibahas Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dengan perwakilan Bank Dunia saat menyambangi Kantor Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Menkomdigi dan Bank Dunia membahas strategi pemerataan internet, termasuk rencana optimalisasi spektrum frekuensi serta keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur digital. Pertemuan ini menyoroti langkah-langkah konkret untuk meningkatkan penetrasi broadband di wilayah terpencil dan memastikan kebijakan digital yang lebih efektif.

Disampaikan Meutya bahwa transformasi digital di Indonesia membutuhkan pendekatan strategis yang berkelanjutan.

“Kami berkomitmen untuk mempercepat akses internet merata di seluruh Indonesia dengan kebijakan spektrum yang optimal dan dukungan dari sektor swasta. Kolaborasi dengan Bank Dunia menjadi bagian penting dalam merancang strategi terbaik untuk mencapai tujuan ini,” ujar Meutya Hafid beberapa waktu lalu.

Kebijakan broadband yang dikembangkan bersama Bappenas menjadi salah satu fokus utama diskusi guna mengatasi kesenjangan digital nasional.

Dalam pertemuan ini, dibahas pula strategi pemanfaatan spektrum frekuensi 700 MHz, 2,6 GHz, dan 3,5 GHz untuk meningkatkan kualitas layanan internet. Dengan mengadopsi praktik terbaik global, pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas jaringan yang lebih efisien dan inklusif.

“Pemanfaatan spektrum yang lebih optimal akan membantu meningkatkan kualitas layanan digital di seluruh negeri, terutama di daerah yang selama ini masih minim akses,” tambah Menkomdigi.

Sementara itu, Senior Digital Development Specialist Bank Dunia, Jonathan Marskell, menjelaskan India dan Filipina telah memiliki program hotspot Wi-Fi publik, di mana pemerintah berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur internet di desa-desa. India, melalui program BharatNet, telah membangun sekitar 250.000 hotspot Wi-Fi publik, sementara Filipina juga menerapkan kebijakan serupa di wilayah pedesaan dan tempat ibadah.

“Ini adalah keputusan yang harus diambil oleh setiap pemerintah. Apakah pemerintah mendanai secara langsung, ataukah memberikan insentif bagi sektor swasta untuk melakukannya? Jelas, saat ini dengan kondisi efisiensi anggaran, mungkin lebih masuk akal untuk membuka peluang bagi sektor swasta guna merealisasikan hal ini,” ujar Jonathan Marskell.

Sebagai tindak lanjut, Komdigi dan Bank Dunia akan melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan spektrum serta mengeksplorasi model investasi digital yang lebih efektif. Pemerintah juga akan melakukan studi perbandingan dengan negara-negara yang telah berhasil dalam optimalisasi infrastruktur digital guna memastikan implementasi terbaik bagi Indonesia.

Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap dapat mempercepat transformasi digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Komdigi akan terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna menciptakan ekosistem digital yang lebih maju, berdaya saing, serta memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

(agt/fay)