Jakarta, CNBC Indonesia – Reforminer Institute mewanti-wanti adanya kenaikan tarif listrik di tengah program transisi energi yang dilakukan di Indonesia. Hal tersebut lantaran harga listrik dari energi baru terbarukan (EBT) ketimbang harga listrik dari pembangkit listrik batu bara
Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro mengungkapkan bahwa saat melakukan transisi energi maka pasti akan ada penyesuaian biaya yang dinilai lebih mahal dari yang sudah ada sebelumnya.
“Artinya kan nanti biayanya akan ada adjustment biasanya akan lebih mahal. Itu sesuatu yang umum atau yang biasa karena kan memang skala bisnisnya baru masuk,” terang Komaidi kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, Selasa (3/10/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia menyebutkan dalam jangka pendek-menengah program transisi energi diklaim akan membebani keuangan perusahaan maupun pemerintah.
Dengan beban baru tersebut maka akan dibebankan entah kepada APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia, dibebankan kepada pelaku usaha, maupun kepada konsumen itu sendiri.
“Nah itu kemudian akan digeser ke tadi yang saya sebutkan apakah ke APBN sebagai subsidi, dibebankan ke konsumen atau dibebankan ke pelaku usaha,” bebernya.
Idealnya, menurut Komaidi, beban baru tersebut bisa dibagi secara merata pada seluruh sisi baik pemerintah, pelaku usaha, maupun konsumen.
“Tetapi ini kan untuk kepentingan bersama di dalam konteks makroekonomi, nanti lambat laun sebetulnya akan menjadi keseimbangan baru dan semuanya akan menuju hal yang lebih baik dari aspek lingkungan sosial maupun ekonomi,” tutupnya.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Buka-bukaan ESDM Soal Transisi Energi Saat Pemulihan Ekonomi
(pgr/pgr)
