Surabaya (beritajatim.com) – Suasana internal PDI Perjuangan Kota Surabaya kembali memanas. Salah satu kadernya, Achmad Hidayat, secara terbuka melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PDIP Surabaya, Yordan M. Batara Goa, yang dinilainya menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
“Dalam tanda kutip ini menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Kenapa? Karena pasca pembebastugasan Pak Adi Sutarwijono, justru muncul pemberitaan-pemberitaan negatif yang seharusnya menjadi urusan dapur partai,” ujar Achmad dalam konferensi pers di Kantor DPC PDIP Surabaya, Rabu (4/6/2025).
Ia mengungkap berbagai insiden internal, mulai dari polemik gaji staf sekretariat hingga pemanggilan kader secara sepihak, yang menurutnya menyalahi semangat gotong royong PDIP. Achmad juga menyoroti tindakan klarifikasi terhadap kader yang berbeda sikap politik sebagai bentuk pelanggaran mekanisme etik partai.
“Padahal, dalam AD/ART partai yang berhak membentuk komite etik dan Mahkamah Partai itu adalah Dewan Pimpinan Pusat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Achmad menuding bahwa konsolidasi partai di tingkat kota tak berjalan semestinya. Ia bahkan menyebut ada bukti dokumentasi bahwa laporan terhadap kader ke kepolisian justru dimotori oleh badan internal partai sendiri.
“Contoh kemarin, Saudara Arif Wirawan, Ketua PAC Kecamatan Tambaksari yang dilaporkan ke polisi. Kami sudah tahu siapa yang mengarahkan dan membuat laporan,” ungkapnya.
Achmad juga mengklaim pernah mendapat ancaman karena menolak mendukung salah satu elite kota. Ia menyebut manuver politik ini sebagai “tsunami politik” yang mengancam soliditas kader PDIP Surabaya.
“Kami tunduk pada keputusan Ibu Ketua Umum. Tapi kami tidak bisa diam saat ada upaya-upaya yang mengarah pada kriminalisasi sesama kader partai,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Achmad mengaku siap bertanggung jawab jika terbukti bersalah, namun ia berharap seluruh polemik ini dapat diselesaikan secara etis dan berdasarkan ideologi perjuangan partai. Ia juga menyatakan hanya akan menyerahkan bukti-bukti kepada Megawati Soekarnoputri dan Mahkamah Kehormatan Partai.
“Yang paling terakhir, rasanya ingin mati kalau ndak bisa bercerita dengan Bu Megawati Soekarnoputri,” pungkasnya. [asg/beq]