Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan bahwa penerapan kebijakan mandatori biodiesel 40% alias B40 tetap berlaku pada tahun ini, sedangkan biodiesel B50 terus dikaji.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi tahun ini arahan Pak Presiden tetap B40. Untuk B50 kajian harus dilakukan terus-menerus,” kata Airlangga di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan pada hari ini, Selasa (13/1/2026).
Menurutnya, penentuan kadar minimum biodiesel ini bergantung pada perbedaan harga antara minyak bakar, bahan bakar minyak (BBM), hingga harga kelapa sawit.
Airlangga menyebut bahwa kajian ini dilakukan bersamaan dengan percobaan yang dilakukan oleh industri otomotif. Dia berujar bahwa pemerintah tetap mencanangkan penerapan B50 pada semester II/2026, tetapi bergantung kepada arahan Presiden.
“Kita siapkan pada semester II, tetapi sekarang dengan skenario harga yang ada, arahan Presiden tetap B40. Namun, [pemerintah] siap B50,” ujarnya.
Dia lantas mengeklaim bahwa penerapan mandatori B40 saat ini telah menghemat emisi sekitar 42 juta ton, hingga menghemat devisa Rp8 miliar terhadap impor solar. Oleh karenanya, hal ini disebut sebagai salah satu langkah mengamankan swasembada energi.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis penerapan biodiesel 40% atau B40 dan meningkatnya kemampuan produksi dalam negeri akan signifikan memangkas impor solar pada 2026.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, berdasarkan capaian 2025, pihaknya optimistis pemerintah bisa mencanangkan target ambisius yakni menghentikan impor solar sepenuhnya pada tahun ini.
Target tersebut didukung oleh rencana uji coba biodiesel B50 yang dijadwalkan selesai pada semester pertama 2026, kemudian dicanangkan implementasinya pada semester kedua setelah hasil evaluasi menunjukkan keberhasilan teknis dan ekonomi.
“Saya bersyukur bahwa impor solar kita di tahun 2024 itu masih kurang lebih sekitar 8,3 juta ton. Kemudian impor kita di tahun 2025 turun menjadi kurang lebih 5 juta ton,” ujar Bahlil saat konferensi pers capaian kinerja Kementerian ESDM tahun 2025 di Jakarta, Kamis (8/1/2026).