Menerka Muara Wacana Koalisi Permanen: Menuju Pilkada via DPRD

Menerka Muara Wacana Koalisi Permanen: Menuju Pilkada via DPRD
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terus diulang-ulang, baik oleh elite politik maupun pemerintah.
Alasannya, biaya pemilihan langsung yang dianggap mahal, baik untuk penyelenggara pemilu maupun untuk kontestan.
Biaya mahal ini bisa berupa biaya kampanye, dan tidak menutup kemungkinan pada biaya di luar pelaporan resmi, seperti praktik mahar politik oleh partai.
Sejauh ini sudah ada lima partai yang menyikapi wacana tersebut, mereka secara terbuka mendukung pilkada kembali dipilih DPRD.
Lima partai ini adalah Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasdem, dan Demokrat.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono mengatakan, mereka memilih dengan kesadaran penuh dengan alasan seragam, ongkos politik yang mahal.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sekretaris Partai Gerindra Sugiono, dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).
Partai yang juga dipimpin Presiden Prabowo Subianto ini menyinggung, Pilkada 2025 disebut boros karena pelaksanaannya mencapai Rp 7 triliun.
Angka tersebut meningkat pada 2024, di mana dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada meningkat menjadi lebih dari Rp 37 triliun.
“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” ujar Sugiono.
Oleh karena itu, Partai Gerindra berada dalam posisi mendukung usulan agar DPRD memilih gubernur, bupati, maupun wali kota.
“Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD,” ujar Sugiono.
Wacana pilkada dipilih DPRD ini juga berbarengan dengan wacana
koalisi
permanen yang diungkapkan Bahlil Lahadalia Dallam HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, 5 Desember 2025.
Setelah dia bicara usulan pilkada dipilih kembali DPRD, Bahlil di depan Prabowo menyebut perlu ada koalisi tetap yang kuat.
“Partai Golkar berpandangan Bapak Presiden, bahwa pemerintahan yang kuat dibutuhkan stabilitas. Lewat mimbar yang terhormat ini, izinkan kami menyampaikan saran, perlu dibuatkan
koalisi permanen
,” kata Bahlil.
Menurut Bahlil, Indonesia sudah harus memiliki prinsip yang kuat untuk meletakkan kerangka koalisi yang benar.
Bahlil menegaskan, baik penderitaan maupun kegembiraan harus dirasakan bersama-sama.
“Kalau mau menderita, menderita bareng-bareng. Kalau mau senang, senang bareng-bareng,” tegas Bahlil.
Belakangan koalisi permanen ini kembali digaungkan. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji mengatakan, mereka optimis koalisi usulan Bahlil itu akan terwujud.
“Koalisi permanen bisa terjadi, dan memang namanya koalisi itu pasti akan ada sikap-sikap politik yang akan didiskusikan secara intens,” ujar Sarmuji di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (8/1/2026) malam.
Perbedaan pandangan dari partai politik, kata Sarmuji, merupakan hal yang lumrah dalam pembicaraan awal mengenai koalisi permanen.
“Tetapi di ujungnya itu kemungkinan akan sama. Tentu nanti ada proses penyesuaian-penyesuaian,” ujar Sarmuji.
Wacana koalisi permanen yang beriringan dengan gagasan pilkada oleh DPRD ini dinilai tidak kebetulan.
Pengajar hukum pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan koalisi ini justru memberikan konfirmasi atas kekhawatiran publik terkait dengan pilkada dipilih DPRD.
Karena koalisi permanen tak lagi soal stabilitas politik nasional, tapi menjadi instrumen konsolidasi elite yang semakin menutup ruang kompetisi politik yang adil di tingkat daerah.
“Dalam konteks Pilkada oleh DPRD, koalisi permanen akan mengubah proses pemilihan kepala daerah menjadi arena transaksi politik tertutup, di mana dukungan terhadap calon kepala daerah ditentukan oleh kesepakatan elite partai, bukan oleh preferensi publik,” kata Titi kepada
Kompas.com
, Senin (12/1/2026).
Jika itu terjadi, Titi mengatakan akan sangat gamblang praktik bagi-bagi kue kekuasaan dipertontonkan ke publik.
Dampak atas tingkah elite partai politik ini tidak main-main, Titi mengatakan, akuntabilitas politik kepala daerah bergeser dari rakyat kepada elite partai dan fraksi di DPRD, karena kepala daerah ditunjuk langsung oleh koalisi permanen.
“Kedua, oposisi politik nyaris dilumpuhkan, karena logika koalisi permanen menutup ruang kontrol dan alternatif kepemimpinan,” katanya.
Kemudian terakhir, politik lokal kehilangan daya korektif, sebab kepala daerah terpilih akan lebih loyal pada koalisi pengusung ketimbang pada kepentingan warga.
Pada titik ini, pilkada oleh DPRD yang dikombinasikan dengan koalisi permanen tidak lagi bisa dibaca sebagai upaya efisiensi biaya politik, melainkan sebagai rekayasa institusional yang mempersempit demokrasi lokal.
“Skema ini berisiko mengembalikan praktik politik ke pola pra-reformasi, di mana kekuasaan ditentukan melalui kesepakatan elite, sementara rakyat hanya menjadi penonton dari proses politik yang menyangkut hidup mereka sendiri,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.