Jakarta –
Kelangkaan susu UHT di sejumlah ritel modern belakangan ramai dikeluhkan masyarakat. Di media sosial, banyak warganet mengaku kesulitan menemukan susu UHT. Beberapa ritel sengaja membatasi pembelian susu di tengah minimnya stok.
Kondisi ini diduga berkaitan dengan mulai masifnya pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) seiring masuknya kembali anak sekolah awal pekan ini.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengakui susu memang menjadi salah satu komponen menu yang dapat diberikan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dalam program MBG. “Satu kali SPPG memberikan susu, butuh kurang lebih 3.000 kotak ukuran kecil,” kata Dadan, Kamis (8/1/2025).
Jika disusun dalam satu dus berisi 24 kotak, satu SPPG membutuhkan sekitar 125 dus susu untuk satu kali jadwal pembagian MBG. Dengan jumlah SPPG yang kini mencapai 19 ribu, kebutuhan susu relatif besar.
“Kalau sementara ada isu seperti itu, mungkin karena SPPG sedang ingin memberi susu. Tapi saya tidak mewajibkan seluruh SPPG memberi susu,” sebut Dadan.
Menurut dia, pemberian susu dalam program MBG sebaiknya diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memang memiliki sentra sapi perah. Sementara itu, untuk wilayah yang tidak memiliki produksi susu, kebutuhan kalsium dan protein bisa dipenuhi dari sumber gizi lain agar tidak menambah tekanan terhadap pasokan susu di pasar.
“Bisa diganti dengan sumber gizi lainnya, supaya tekanan kelangkaan susu bisa menurun,” ucapnya.
Di sisi lain, Dadan menegaskan pemerintah tengah mendorong penguatan produksi susu dalam negeri. Ia menyebut BGN tidak ingin ketergantungan pada impor susu segar. “Kami sedang mendorong agar tidak ada impor susu, tapi impor sapi perah. Supaya kami bisa berkelanjutan menghasilkan susu yang diproduksi dalam negeri,” katanya.
Hingga 31 Desember 2025 jumlah SPPG yang sudah beroperasi mencapai 19.188 unit dengan lebih dari 4 ribu di antaranya sudah mengantongi sertifikat laik higiene dan sanitasi.
(naf/kna)