Surabaya (beritajatim.com) – Media sosial diramaikan dengan beredarnya surat instruksi DPD PDI Perjuangan Jawa Timur yang memerintahkan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi serta DPRD kabupaten/kota se-Jatim untuk menyusun laporan kepada rakyat. Instruksi tertanggal 29 Desember 2025 itu menjadi perbincangan publik karena dinilai jarang dilakukan secara terbuka oleh partai politik.
“Instruksi DPD PDI Perjuangan kepada Fraksi PDI Perjuangan Jawa Timur untuk membuat laporan kepada rakyat adalah wujud transparansi, akuntabilitas, dan kesadaran bahwa partai politik adalah saluran representasi dari rakyat yang berpijak pada penghormatan atas prinsip kedaulatan rakyat dalam demokrasi,” kata Pengamat Politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi, Jumat (9/1/2026).
Airlangga menilai, viralnya surat tersebut menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap praktik pertanggungjawaban politik. Menurut dia, langkah PDIP Jatim ini relevan dengan semangat demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan.
“Dalam bahasa ideologis dari Bung Karno, ini adalah wujud realisasi dari partai politik sebagai penyambung lidah rakyat,” ujar dia.
Dia menjelaskan, dalam prinsip kedaulatan rakyat, rakyat adalah tuan, sementara partai dan kadernya adalah penyelenggara urusan publik. Oleh karena itu, laporan kinerja kepada rakyat menjadi konsekuensi dari mandat politik yang diberikan pemilih.
“Rakyat adalah pemilik sah dari kedaulatan itu sendiri, dan kader partai serta dewan adalah penyelenggara dari urusan-urusan tuan mereka, yaitu rakyat,” ucap Airlangga.
Menurut dia, inisiatif laporan kepada rakyat berpotensi memperbaiki tradisi politik yang selama ini dinilai kurang elok. Selama ini, rakyat kerap hanya ditempatkan sebagai objek elektoral tanpa mendapatkan laporan kinerja yang memadai.
“Ini merupakan inisiatif yang dapat mengubah ke arah yang lebih baik terkait tradisi yang selama ini kurang elok, ketika rakyat seperti diabaikan dalam proses-proses politik,” kata dia.
Airlangga berharap, viralnya instruksi tersebut menjadi momentum lahirnya budaya baru dalam politik nasional. Dia menilai, tradisi pelaporan terbuka akan memperkuat kepercayaan publik terhadap partai dan wakil rakyat.
“Semoga ke depan ini menjadi tradisi politik yang baik untuk memperbaiki kondisi demokrasi di Indonesia,” pungkas Airlangga. [asg/ian]