Yerusalem –
Sedikitnya satu orang tewas di wilayah Yerusalem, setelah sebuah bus menabrak kerumunan demonstran yang memprotes undang-undang yang mewajibkan wajib militer bagi kalangan Yahudi ultra-Ortodoks ke dalam Angkatan Bersenjata Israel. Tiga orang lainnya mengalami luka-luka dalam insiden tersebut.
Keterangan sejumlah petugas penyelamat dari layanan darurat Magen David Adom, seperti dilansir AFP, Rabu (7/1/2025), menyebutkan bahwa sebuah bus menabrak tiga pejalan kaki, kemudian melaju dan menabrak seorang remaja berusia 18 tahun yang terjebak di bawah kendaraan tersebut.
“Paramedis menyatakan dia meninggal di lokasi kejadian,” kata Magen David Adom dalam pernyataannya.
Insiden mematikan itu terjadi pada Selasa (6/1), ketika ribuan warga Yahudi dari kalangan ultra-Ortodoks turun ke jalan untuk memprotes undang-undang yang mewajibkan mereka bergabung dengan militer Israel, karena militer Tel Aviv kekurangan personel setelah dua tahun terlibat perang di berbagai front.
Unjuk rasa besar-besaran untuk menentang undang-undang tersebut telah digelar secara rutin dalam beberapa bulan terakhir.
Menurut keterangan Kepolisian Israel, unjuk rasa pada Selasa (6/1) menjadi ricuh setelah “sekelompok kecil perusuh mulai mengganggu ketertiban umum secara brutal, termasuk dengan memblokir jalur lalu lintas, merusak sejumlah bus, membakar tempat sampah, melemparkan benda dan telor ke para polisi dan Kepolisian Perbatasan, meneriakkan caci maki, dan menyerang para jurnalis yang bekerja di lokasi kejadian”.
Disebutkan oleh pihak kepolisian bahwa bus tersebut “diblokir oleh para perusuh yang… mengalangi rutenya”.
Sopir bus tersebut, yang identitasnya tidak diungkap ke publik, telah ditangkap. Ketika diinterogasi, sopir bus itu mengaku “diserang oleh para perusuh, setelah itu insiden yang sangat disayangkan tersebut terjadi”.
Sejumlah sumber Kepolisian Israel, yang dikutip media lokal, menepis kekhawatiran bahwa insiden itu merupakan serangan teror.
Undang-undang wajib militer yang diprotes oleh kalangan Yahudi ultra-Ortodoks itu memicu perpecahan dalam koalisi pemerintahan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.
Kubu oposisi dan beberapa mitra koalisi menekan Netanyahu untuk meningkatkan jumlah perekrutan militer, namun para pemimpin partai Yahudi ultra-Ortodoks — yang secara tradisional merupakan sekutu Netanyahu — menentang wajib militer bagi mahasiswa agama, yang menjadi konstituen terbesar mereka.
Berdasarkan peraturan yang ditetapkan saat pembentukan Israel tahun 1948, para pemuda yang mendedikasikan diri untuk mempelajari teks-teks Yahudi diberikan pengecualian de-facto dari wajib militer.
Namun belakangan pengecualian itu menuai sorotan dari publik Israel, terutama ketika puluhan ribu tentara wajib militer dan pasukan cadangan dimobilisasi di beberapa front, meskipun gencatan senjata yang rapuh mengakhiri pertempuran di Jalur Gaza.
Meskipun kalangan ultra-Ortodoks hanya mencakup 14 persen dari populasi Yahudi di Israel, mempertahankan dukungan partai-partai tersebut menjadi kunci kelangsungan koalisi pemerintahan Netanyahu.
Halaman 2 dari 2
(nvc/ita)