FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media, sosial Jhon Sitorus, merespons Partai Demokrat yang telah berubah sikap dengan mendukung wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui anggota DPRD.
Dikatakan Jhon, langkah Demokrat tersebut merupakan kemunduran serius bagi demokrasi dan pengkhianatan terhadap amanat reformasi yang selama ini dijunjung tinggi.
“Saya pikir Partai Demokrat itu partai pemberani. Ternyata partai pecundang,” ujar Jhon dikutip pada Rabu (7/1/2026).
Ia menegaskan bahwa dukungan Demokrat terhadap pilkada lewat DPRD berarti menghilangkan hak rakyat untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung.
“Demokrat sekarang mendukung pilkada lewat anggota DPRD. Itu artinya, kita tidak boleh lagi memilih gubernur, bupati, atau wali kota secara langsung. Melainkan lewat anggota DPRD,” sebutnya.
Jhon menggambarkan situasi tersebut sebagai kemunduran demokrasi yang membuat rakyat hanya menjadi penonton dalam proses politik.
“Jadi DPRD memilih gubernur, dan kita cuma nonton,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menyebut sikap Demokrat bertentangan dengan komitmen Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menandatangani Perppu untuk mempertahankan pilkada langsung pada akhir masa jabatannya tahun 2014.
“Itu artinya, Partai Demokrat mengkhianati amanat reformasi dan Perppu yang ditandatangani oleh Pak SBY pada akhir 2014 yang lalu, untuk mempertahankan pilkada secara langsung sebelum beliau pensiun. Ini tradisi,” kata Jhon.
Ia menduga perubahan sikap tersebut dilatarbelakangi kepentingan politik praktis dan kekuasaan.