Bojonegoro (beritajatim.com) – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro mulai memasang stiker keluarga miskin di rumah warga penerima bantuan sosial (bansos) sebagai langkah untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data penyaluran bantuan. Pemasangan stiker dilakukan oleh pendamping sosial berdasarkan data penerima dari Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (Damisda) Bojonegoro.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, mengatakan pemasangan stiker telah dimulai setelah proses pendistribusian ke tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.
“Iya mulai kita pasang sekarang,” ujar Agus Susetyo Hardiyanto, Rabu (31/12/2025).
Penempelan stiker keluarga miskin dilakukan langsung oleh pendamping sosial sesuai daftar penerima bansos Damisda. Langkah ini bertujuan memudahkan identifikasi rumah tangga penerima bantuan serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Agus menambahkan, pemasangan stiker juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik sekaligus mendukung proses monitoring, evaluasi, dan pemutakhiran data kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro.
“Pemasangan stiker bertujuan untuk memudahkan identifikasi rumah tangga penerima bantuan sosial, meningkatkan keterbukaan informasi publik, serta mendukung proses monitoring, evaluasi, dan pemutakhiran data kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menyampaikan bahwa kebijakan pemasangan stiker di rumah penerima bansos bertujuan membangun akuntabilitas serta mendorong evaluasi mandiri di tingkat masyarakat.
“Kalau sudah ada kenaikan kelas, atau pendapatannya naik, biasanya dipasang stiker malu. Dari situ akan diketahui bahwa yang lebih miskin ada,” jelas Nurul Azizah.
Ia menegaskan, langkah tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Bojonegoro tercatat turun dari 11,69 persen menjadi 11,49 persen.
Selain itu, Pemkab Bojonegoro juga mencatat capaian positif dalam penurunan angka stunting, dari 14,2 persen menjadi 12 persen. Melalui kebijakan pemasangan stiker keluarga miskin ini, pemerintah daerah berharap dapat memperkuat dasar perencanaan pembangunan sekaligus memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh warga yang berhak. [lus/beq]