Pekerjaan-pekerjaan Besar untuk Pulihkan Aceh Usai Banjir Nasional 31 Desember 2025

Pekerjaan-pekerjaan Besar untuk Pulihkan Aceh Usai Banjir 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Desember 2025

Pekerjaan-pekerjaan Besar untuk Pulihkan Aceh Usai Banjir
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemulihan infrastruktur di Aceh pascabencana menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang akan dituntaskan pemerintah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, wilayah
Aceh
Tamiang menjadi titik yang paling sulit dilakukan pemulihan. Bahkan, layanan pemerintah di daerah Aceh Tamiang belum maksimal.
Hal ini dikatakan Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pemulihan pasca-bencana dengan pimpinan DPR RI, kementerian/lembaga, hingga kepala daerah terdampak di Aceh, yang disiarkan langsung kanal YouTube DPR RI, Selasa (30/12/2025).
“Yang paling berat adalah (Aceh) Tamiang, karena Tamiang pemerintahannya belum berjalan efektif dan kemudian ekonomi juga belum berjalan maksimal. Kemudian untuk di daerah Sumatera Utara, sekalian saja di sini. Sumatera Utara itu cepat sekali
recover
,” kata Tito, Selasa.
Tito mengatakan, masih ada tujuh wilayah di Aceh yang terus menjadi perhatian pemerintah, meliputi Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.
Dia bilang, sebagian besar wilayah yang berhasil dipulihkan harus masuk dalam kategori kuning, yakni kategori dalam perhatian, karena mengalami bencana susulan.
“Pidie Jaya tidak dimasukkan kuning, tapi karena kemarin kena lagi beberapa hari lalu, ya kita harus memasukkan kuning lagi,” jelas Tito.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, pelebaran dan pendangkalan sungai akibat bencana di Sumatera, khususnya di Aceh, menjadi penyebab utama terganggunya pasokan air bersih bagi masyarakat di wilayah terdampak.
Dody mengatakan, hampir seluruh sungai di daerah terdampak mengalami pelebaran dan pendangkalan hingga dua sampai tiga kali lipat dari kondisi semula.
“Hampir di semua kabupaten itu sungai-sungainya itu melebar dan mendangkal, rata-rata dua sampai tiga kali lipat dari kondisi semula,” ujar Dody.
Dia bilang kondisi tersebut menyebabkan banyak instalasi pengolahan air atau water treatment plant yang berada di tepi sungai tertutup lumpur.
“Sehingga banyak
water treatment plant
yang selama ini berada di tepi-tepi sungai tertutup lumpur semua, sehingga kemudian menyebabkan Bapak Ibu sekalian kesulitan air bersih di seluruh kabupaten yang terdampak,” tuturnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian PU tengah berupaya mengaktifkan kembali instalasi pengolahan air bersih secepat mungkin.
Dody menargetkan, dalam waktu tiga hingga empat bulan ke depan, sejumlah water treatment plant dengan kapasitas sekitar 20 liter per detik dapat kembali beroperasi di beberapa titik.
“Kami memang sedang bekerja keras agar
water treatment plant
ini bisa kita aktifkan secepat-cepatnya,” ucap Dody.
“Harapan kami dalam tempo 3 sampai 4 bulan ke depan beberapa water treatment plant yang berkapasitas sekitar 20 liter per detik bisa segera terbangun di beberapa titik,” sambungnya.
Dody juga mengatakan, Kementerian PU sudah mengirimkan tim konsultan untuk mengkaji kondisi sungai di Pidie Jaya, termasuk kemungkinan pembangunan bendungan atau sabo dam guna mencegah bencana serupa di masa mendatang.
“Kami juga sudah mengirimkan tim konsultan untuk mengkaji tentang kondisi sungai dan juga kemungkinan bendungan,” ucap dia.
Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan mengatakan, kerusakan sistem kelistrikan akibat bencana yang melanda Aceh saat ini jauh lebih masif dibandingkan saat tsunami 2004 silam.
Dia mengatakan, saat tsunami 2004, kerusakan sistem kelistrikan hanya terjadi di delapan titik.
Sementara pada bencana kali ini, jumlah titik kerusakan melonjak tajam.
“Bencana kali ini dibanding dengan tsunami 2004 itu sangat berbeda. Pada saat tsunami 2004, kerusakan sistem kelistrikan ada di 8 titik, sedangkan bencana kali ini di Aceh ada 442 titik,” kata Darmawan.
“Jadi skalanya sangat berbeda, kali ini sangat masif,” tegasnya.
Darmawan mengatakan, kecepatan pemulihan listrik saat ini sangat bergantung pada akses menuju lokasi terdampak, khususnya untuk evakuasi material dan peralatan kelistrikan.
Dia mengatakan, banyaknya wilayah yang akses jalannya masih belum memadai pun membuat proses pemulihan berjalan lebih lambat.
“Maka daerah-daerah yang memang aksesnya masih terbuka, pemulihan sistem kelistrikan bisa berjalan dengan cepat,” tuturnya.
Meski demikian, dia mengatakan, saat ini, sebanyak Dari total 23 kabupaten dan kota, sebagian besar wilayah sudah kembali menikmati pasokan listrik.
Pada kesempatan itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jembatan darurat pascabencana di Sumatera, khususnya Aceh, menghadapi proses yang panjang dan rumit, termasuk dalam hal pendanaan.
Maruli menjelaskan, pembangunan jembatan darurat harus diawali dengan survei lokasi untuk menentukan jenis jembatan yang sesuai.
“Kita harus survei tempat itu, tempat itu harus jenis jembatan apa yang tepat,” kata Maruli.
Berdasarkan hasil survei, TNI AD memutuskan membangun tiga jenis jembatan darurat, yakni jembatan Bailey, jembatan Armco, serta jembatan perintis atau jembatan gantung.
Setelah survei, material jembatan harus didatangkan dari Jakarta dan dikirim ke Aceh.
Namun, proses distribusi kerap terkendala kondisi jalan yang rusak.
“Di Aceh juga sampai turun di pelabuhan mau bergeser ke tempat untuk pengerjaan juga banyak yang terhambat di jalan, ada yang sampai satu minggu, Pak, nunggu penyelesaian,” ujarnya.
Dia mengatakan, hingga saat ini, Satgas Darurat Jembatan telah mengerahkan 22 jembatan Bailey di wilayah terdampak bencana, ditambah 14 jembatan Bailey dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Selain itu, sebanyak 39 jembatan Armco telah disiapkan di Aceh.
Mari juga mengakui, hingga saat ini Satgas masih bekerja secara swadaya.
“Sampai dengan saat ini kami belum mengerti sistem keuangannya, Pak. Kita swadaya semua ini, Pak,” kata dia.
Bahkan, dia mengatakan, pengadaan jembatan Armco dilakukan dengan cara berutang demi mempercepat proses pembangunan.
“Untuk Armco sampai pabrik-pabriknya itu kita borong semua, Pak, habis. Udah tiga tahap kita sudah kerjakan. Itupun ya saya nanti bisik-bisik Bapak aja Pak itu masih utang, Pak,” kata dia.
Meskipun begitu, Maruli menegaskan Satgas Darurat Jembatan akan terus bekerja untuk menangani kerusakan infrastruktur penghubung di wilayah terdampak bencana.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.