Bisnis.com, Jakarta — Warna-warni peristiwa di sektor transportasi terjadi sepanjang 2025, bahkan sejak hari pertama pergantian tahun. Mulai dari rencana penutupan Stasiun Karet, macet horor di Pelabuhan Tanjung Priok, persoalan utang kereta cepat Whoosh, hingga perkara Bandara IMIP.
Polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh menjadi sorotan utama tahun ini, setelah Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menyebutnya sebagai potensi “bom waktu” bagi keberlanjutan bisnis perusahaan.
Usai Lebaran, regulator dan operator pelabuhan mendapat pukulan keras imbas penumpukan kendaraan yang menyebabkan macet horor di area Pelabuhan Tanjung Priok yang terjadi berhari-hari.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus terhadap transportasi massal.
Misalnya, permintaan kenaikan status bandara internasional, melanjutkan proyek strategis nasional (PSN) sektor transportasi, dan pengadaan tambahan gerbong KRL untuk mengurai kepadatan.
Berikut Sejumlah Sorotan Peristiwa di Sektor Transportasi Sepanjang 2025
Nasib Stasiun Karet
Isu penutupan Stasiun Karet mulai muncul sejak 1 Januari 2025 dari Erick Thohir, yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri BUMN.
Rencana penutupan Stasiun Karet itu pun dibenarkan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Alasannya, jaraknya terlalu dekat dengan Stasiun BNI City sehingga dinilai kurang efektif.
Dalam perkembangannya, rencana tersebut terus mundur bahkan hingga penghujung 2025. Alih-alih ditutup, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebutnya sebagai “integrasi”, meski nantinya naik-turun penumpang tidak lagi dilakukan di Stasiun Karet.
Hingga kini, belum ada kabar resmi dan spesifik mengenai kapan pembukaan integrasi stasiun tersebut dimulai.
Macet Horor Tanjung Priok
Kemacetan parah terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok sejak Rabu malam (16/4/2025) dan berangsur lancar mulai 19 April 2025. Musababnya, ada tiga kapal besar sandar di NPCT1 dengan total volume bongkar muat mencapai lebih dari 4.000 TEUs.
Banyaknya kapal yang bersandar terpantau terjadi selang sepekan usai masa pembatasan angkutan barang selama periode Idulfitri berakhir pada 8 April 2025. Di samping itu, para pengusaha mengejar pengiriman barang menjelang perayaan Paskah.
Belajar dari hal tersebut, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyiapkan langkah antisipasi dan strategi menghadapi potensi penumpukan kapal usai masa pembatasan angkutan barang selama Nataru berakhir.
Prabowo Sulap 40 Bandara Jadi Internasional
Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari dua minggu menerbitkan beleid yang menyatakan kenaikan status bandara komersial menjadi internasional. Total, kini Indonesia memiliki 40 bandara internasional—meski belum seluruhnya memenuhi persyaratan.
Melalui kebijakan ini pula, muncul perkara baru terkait bandara di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Fakta Bandara IMIP
Kisruh Bandara IMIP bermula saat Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau simulasi pertahanan terintegrasi TNI di area objek vital nasional Bandara IMIP, yang terletak dekat jalur laut strategis (Alur Laut Kepulauan Indonesia II dan III).
Ia menyoroti absennya petugas bea cukai maupun imigrasi di bandara tersebut, meski telah ditetapkan sebagai bandara internasional.
“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa melihat latar belakang dari mana pun asalnya,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Kementerian Pertahanan.
Nyatanya, meski telah berganti status, Bandara IMIP belum memiliki izin pelayanan internasional. Bahkan, pihak IMIP menyampaikan keberatan untuk menjadikan bandara mereka sebagai bandara internasional. Hal itu tertuang dalam Surat Nomor 810/IMIP-KIP/MWL/IX/2025 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Keimigrasian tertanggal 15 September 2025.
Kementerian Perhubungan kemudian menerbitkan KM Nomor 55/2025 pada 13 Oktober 2025 yang mengembalikan status Bandara IMIP menjadi melayani penerbangan domestik.
Beleid tersebut sekaligus menjadi titik terang status Bandara IMIP, termasuk perlu atau tidaknya petugas kepabeanan dan imigrasi di lokasi tersebut.
Polemik Utang Whoosh
Saling lempar tanggung jawab utang KCJB alias Whoosh yang disebut sebagai “bom waktu” berlangsung cukup intens sejak Agustus lalu. Pada saat yang sama, Kementerian Keuangan atau pemerintah pusat angkat tangan dan tidak ingin terlibat dalam pembayaran utang tersebut.
Bos Danantara Rosan P. Roeslani, mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin, hingga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipanggil bergilir ke Istana Negara oleh Prabowo.
Bak bola liar, isu melebar dan saling menyalahkan terjadi, di saat Whoosh sudah terlanjur beroperasi.
Prabowo pada akhirnya meminta agar seluruh pihak berhenti menambah kegaduhan atas masalah keuangan proyek era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Pasalnya, pemerintah disebutnya bakal bertanggung jawab.
“Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Pada akhirnya, skema penggunaan APBN menjadi solusi untuk menangani kewajiban kereta cepat senilai Rp1,2 triliun per tahun.
Danantara Suntik Modal Garuda Cs
Danantara menyuntikkan dana senilai Rp23,7 triliun pada awal Desember kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA). Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk pemeliharaan pesawat.
Sebanyak 47% atau sekitar Rp11,2 triliun digunakan untuk penyehatan dan pemeliharaan armada PT Citilink Indonesia. Kemudian sekitar 37% atau Rp8,7 triliun dialokasikan untuk pemeliharaan pesawat Garuda Indonesia.
Sebagian injeksi modal juga digunakan untuk memenuhi kewajiban utang Citilink kepada Pertamina senilai US$225 juta.
Tarif Transjakarta Bakal Naik
Tarif Transjakarta diperkirakan bakal naik usai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi transportasi seperti Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta.
Khusus Transjakarta, subsidi turun menjadi Rp3,75 triliun pada 2026 dari alokasi 2025 sebesar Rp4,51 triliun.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa penyusutan tersebut sejalan dengan penurunan APBD Jakarta akibat pemangkasan pemerintah pusat terhadap pendapatan dari Transfer ke Daerah (TKD).
Sebelumnya, mencuat rencana kenaikan tarif Transjakarta dari Rp3.500 per perjalanan menjadi Rp5.000 atau lebih tinggi, mengingat tarif tersebut tidak berubah selama 20 tahun.
Meski demikian, hingga kini Pemprov DKI Jakarta maupun Transjakarta belum menyampaikan kepastian waktu kenaikan tarif.
Kehadiran KRL Baru
Masyarakat Jabodetabek pengguna KRL bersiap menikmati kereta-kereta baru. Selain sejumlah kereta baru yang telah tiba dari China maupun INKA, Prabowo juga meminta pengadaan 30 rangkaian kereta untuk tahun depan.
Ia mengungkapkan bahwa tambahan gerbong menjadi solusi transportasi, terutama bagi masyarakat kelas menengah dan bawah. Dengan demikian, layanan kereta api, khususnya KRL Jabodetabek, akan diperluas dan ditambah rangkaiannya.
“Rp5 triliun saya setujui. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat demi kepentingan rakyat,” ujarnya saat hendak meresmikan wajah baru Stasiun Tanah Abang, Selasa (4/11/2025).
Presiden juga memberikan tenggat waktu satu tahun untuk menghadirkan 30 kereta tersebut. Sementara itu, kereta China seri CLI-125 dan CLI-225 telah mulai beroperasi pada semester II/2025.