Gerindra Nilai Pilkada Langsung Banyak Sisi Negatif, Harus Berani Ubah Sistem

Gerindra Nilai Pilkada Langsung Banyak Sisi Negatif, Harus Berani Ubah Sistem
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menyebut Indonesia harus berani memperbaiki sistem pilkada yang berlangsung selama ini, yakni dipilih langsung oleh rakyat.
Prasetyo menjelaskan,
sistem pilkada
langsung oleh rakyat memiliki banyak sisi negatif.
“Kami berpendapat memang kita harus berani. Harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya,” ujar Prasetyo di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
Prasetyo menjelaskan, semua pihak boleh menyampaikan pendapat dan pandangannya mengenai apakah pilkada sebaiknya dipilih DPRD atau rakyat.
Prasetyo mencontohkan, jika pilkada dipilih rakyat, para calon kepala daerah sangat terbebani oleh
ongkos politik
.
“Kita semua sekarang tahu bahwa untuk menjadi seorang kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, itu ongkosnya sangat besar. Belum dari sisi negara, ya, dari sisi negara dalam hal ini mengenai pembiayaannya,” jelasnya.
Maka dari itu, Prasetyo menegaskan, Gerindra mengusulkan agar pilkada dipilih oleh DPRD saja.
“Nah inilah yang kemudian, kalau kajian di kami internal Partai Gerindra, kami memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kita berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD,” imbuh Prasetyo.
Diketahui, wacana agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, bukan secara langsung oleh rakyat, kembali disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah pada pemilu mendatang cukup dilakukan melalui DPRD.
Usulan itu dia sampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat HUT ke-61 Golkar, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.
“Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.
Bahlil menilai, pembahasan RUU bidang politik dapat dimulai tahun depan.
Namun, ia mengingatkan agar pembahasan dilakukan secara komprehensif.
“RUU ini harus melalui kajian yang mendalam,” ucap dia.
Meskipun begitu, Bahlil turut mengungkapkan kekhawatiran bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dapat membatalkan beleid tersebut meskipun sudah melalui kajian mendalam.
“Saya khawatir jangan sampai UU sudah jadi, sampai di MK, MK membuat yang lain, bahkan bisa mengubah, bahkan bisa membuat norma baru lagi,” kata Bahlil.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.