Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, mendesak pemerintah untuk memaksimalkan peran Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini dinilai krusial untuk membangun fondasi sumber daya manusia (SDM) unggul sekaligus mengantisipasi munculnya kendala teknis seperti kasus keracunan makanan di lapangan.
Heru menekankan bahwa Satgas MBG harus difungsikan secara optimal sebagai garda terdepan dalam pengawasan menu gizi. Menurut legislator dari Dapil Jatim VI ini, efektivitas Satgas sangat bergantung pada dukungan anggaran yang memadai serta koordinasi yang solid dengan pemangku kepentingan, terutama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak dan ibu hamil, serta menekan angka stunting, adalah langkah yang tepat dan patut kita dukung bersama. Investasi di bidang kesehatan dan gizi anak adalah investasi yang paling fundamental bagi masa depan bangsa,” ujar Heru Tjahjono dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (26/12/2025).
Sebagai wakil rakyat dari wilayah Kediri, Blitar, dan Tulungagung, Heru menggarisbawahi tantangan kesehatan di daerah tersebut. Ia mencatat bahwa sejak dimulai pada Januari 2025, manfaat MBG mulai dirasakan masyarakat, namun insiden keracunan siswa yang sempat terjadi harus menjadi alarm keras bagi penyelenggara program.
Merujuk pada data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023, prevalensi stunting nasional berada di angka 21,5 persen. Meskipun menurun, angka ini masih melampaui ambang batas WHO sebesar 20 persen. Program MBG diproyeksikan menjadi pilar utama untuk mencapai target penurunan stunting hingga 14 persen pada tahun 2026.
“Kita tidak boleh menutup mata dengan beberapa kasus keracunan yang dialami siswa. Insiden ini adalah alarm keras bagi kita semua. Ini bukan soal untuk menghentikan program, tetapi justru menjadi momentum untuk memperkuatnya. Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah hal yang non-negosiasi,” tegas Heru.
Dalam kapasitasnya sebagai anggota komisi yang membidangi kesehatan, Heru memberikan sejumlah masukan konstruktif. Ia meminta pemerintah meningkatkan standarisasi dan pengawasan ketat pada rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku, transportasi, hingga proses memasak di dapur sekolah.
“Kita perlu memastikan hanya bahan pangan segar dan berkualitas tinggi yang diberikan kepada anak-anak,” tambahnya. Ia juga mendorong adanya pelatihan berkelanjutan bagi pengelola dapur sekolah mengenai keamanan pangan dan manajemen kebersihan sebagai ujung tombak keberhasilan program.
Selain aspek teknis, transparansi dan pelibatan publik menjadi poin utama yang disoroti. Heru mendorong keterlibatan Komite Sekolah dan orang tua dalam monitoring menu serta laporan keuangan. Sistem pelaporan berbasis waktu nyata (real-time reporting) dari sekolah ke pusat juga dianggap perlu untuk mempercepat koreksi jika ditemukan kendala di tingkat kecamatan maupun kabupaten/kota.
Heru menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR RI akan tetap berjalan secara ketat, proporsional, dan berimbang. Tujuannya adalah memastikan setiap anggaran negara yang dialokasikan memberikan manfaat nyata tanpa membahayakan keselamatan anak-anak.
“Tujuan kita satu: memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan negara untuk MBG memberikan manfaat optimal bagi anak-anak Indonesia, tanpa ada lagi insiden yang membahayakan mereka. Mari kita mangayubagya program MBG, program prioritas Presiden Prabowo ini dengan semangat membangun, sekaligus kritis untuk perbaikan yang terus-menerus,” pungkasnya. [tok/ian]