Jakarta –
Tetap dilanjutkannya program makan bergizi gratis (MBG) di masa liburan sekolah mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. Pihak Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan, perbaikan gizi anak-anak sekolah perlu dilakukan secara konsisten, meski sedang libur.
Meskipun demikian, pihak BGN tidak memaksakan anak-anak untuk tetap datang ke sekolah demi mengambil MBG. Nantinya, dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menawarkan sekolah, apabila masih mau menerima MBG, dipersilahkan untuk mengajukan.
MBG nantinya tetap akan diantar sesuai permintaan sekolah dalam bentuk makanan kering.
“Jadi anak-anak tidak dipaksa untuk datang ke sekolah. Silakan saja kalau makanan MBG itu diambil ibunya, ayahnya, atau saudaranya,” ungkap Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang, dikutip dari edaran yang diterima detikcom, Selasa (23/12/2025).
“Kalau misalnya sekolah tidak mau menerima, wali murid juga tidak mau, maka juga tidak apa-apa, dan tidak dipaksa. Jadi tidak ada yang memaksa anak-anak libur ke sekolah untuk mengambil MBG,” sambungnya.
Salah satu tudingan yang muncul dari tetap lanjutnya program MBG selama liburan ini adalah ‘karena menghabiskan anggaran’. Nyatanya, menurut Nanik, anggaran yang dikeluarkan untuk program MBG di tahun 2025 sangat hemat.
Nanik menyebut anggaran MBG sebanyak Rp 71 triliun awalnya ditargetkan untuk 6 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa sekolah dan kelompok 3B (bumil, busui, dan balita). Namun, rupanya program MBG menjangkau lebih luas hingga total 50 juta penerima manfaat.
Ia mengatakan penghematan dapat dilakukan karena ketika ada banyak dapur yang harus dibangun BGN, ternyata banyak yayasan dan mitra yang mau ikut membangun dapur mandiri.
“Akhirnya cost yang dikeluarkan BGN hanya untuk program MBG 15 ribu per MBG, gaji karyawan BGN, termasuk SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia ), ahli gizi, dan akuntan di tiap-tiap SPPG, yang saat ini hampir 100 ribu dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan juga untuk operasional. Data yang saya sampaikan ini bisa dicek ke Kementerian Keuangan,” tandasnya.
Halaman 2 dari 2
(avk/kna)