Ponorogo (beritajatim.com) – Tahap krusial pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Ponorogo mulai memasuki fase penentuan.
Lahan seluas 5,7 hektare di Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Babadan, dipastikan siap digunakan dan menjadi pijakan awal dimulainya pembangunan fisik sekolah yang ditargetkan mulai tahun depan.
Area yang berada di selatan Sirkuit Jurang Gandul itu sebelumnya berupa lahan sawah. Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo telah menuntaskan aspek regulasi. Yakni dengan memastikan lokasi tersebut tidak termasuk dalam kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).Kepastian ini menjadi kunci agar proyek strategis bidang pendidikan tersebut dapat berjalan tanpa menabrak aturan tata ruang.
Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita mengungkapkan bahwa terkait pembangunan Sekolah Rakyat, dirinya memastikan lokasi yang disiapkan telah melalui pemetaan dan kajian lintas sektor. Lahan 5,7 hektare tersebut secara resmi berada di luar kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Sehingga dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan yang dibiayai Pemerintah Pusat.
“Lokasi SR jadi di selatan sirkuit Jurang Gandul, sudah dipetakan bersama tim yang membidangi,” ungkap Lisdyarita, Senin (22/12/2025).
Dia menegaskan, Perda tentang PLP2B yang ditetapkan bersama DPRD, menjadi rujukan final dalam setiap pemanfaatan lahan di Ponorogo. Regulasi tersebut, kata dia, berfungsi menjaga agar alih fungsi lahan tidak dilakukan secara serampangan.
‘’Aturan ini mengikat sehingga harapan kami lahan pangan daerah bisa terjaga dan tidak sembarangan di alih fungsikan menjadi bangunan,’’ katanya.
Dengan status lahan yang dinyatakan bebas, Pemkab Ponorogo membuka jalan bagi masuknya anggaran dari APBN. Lisdyarita pun berharap proses pembangunan fisik Sekolah Rakyat bisa dimulai pada awal 2026, seiring rampungnya tahapan administrasi dan perencanaan teknis.
“Akan dibangun tahun depan, anggarannya dari pusat,” pungkasnya.
Dengan landasan regulasi yang sudah dikunci dan lokasi yang telah ditetapkan, pembangunan Sekolah Rakyat di Ponorogo kini tinggal menunggu waktu. Jika sesuai rencana, tahun 2026 akan menjadi awal berdirinya bangunan pendidikan baru yang diharapkan memperluas akses dan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat. (end/ted)