Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menegaskan posisinya sebagai motor penggerak transformasi digital desa di Indonesia.
Mewakili Gubernur Jawa Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono secara simbolis menerima hibah personal komputer dari Pemerintah Korea yang disalurkan melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Senin (22/12/2025), di Ruang Hayam Wuruk Lantai 8, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
Hibah tersebut selanjutnya akan didistribusikan kepada seluruh pemerintah desa di Jawa Timur, dengan total penerima mencapai 7.721 desa. Program ini merupakan implementasi kerja sama antara Kemendes PDTT dengan Korea Trade Investment Promotion Agency (KOTRA) melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Yandri Susanto menegaskan bahwa penyerahan komputer ini menjadi langkah konkret dalam mempercepat transformasi digital di tingkat desa. Jawa Timur dipilih sebagai provinsi pertama sekaligus percontohan nasional dalam program tersebut.
“Menyerahkan komputer untuk semua desa se-Jawa Timur. Ini implementasi MOU kerja sama antara Kemendes dengan KOTRA. Ini bagian dari upaya kita melakukan transformasi digital di tingkat desa, dan yang pertama itu adalah Jawa Timur,” ujar Yandri.
Menurutnya, kehadiran perangkat komputer yang dilengkapi dengan sistem keamanan tinggi dan dashboard digital akan memperkuat pola komunikasi, pengawasan, serta pemberdayaan desa berbasis sistem informasi terintegrasi. Hal ini dinilai penting mengingat semakin banyak program pemerintah pusat yang bermuara langsung ke desa.
“Sekarang hampir semua kementerian masuk ke desa, mulai dari Kementerian Sosial, Pertanian, Kelautan, MBG, hingga koperasi. Kalau tidak ada sistem informasi yang komprehensif dan mudah digunakan, tentu akan sulit mengawasi siklus kegiatan di tingkat desa,” jelasnya.
Yandri berharap Jawa Timur mampu menjadi role model nasional dalam pemanfaatan digitalisasi desa. Dengan sistem yang tertata, produk-produk desa akan lebih mudah dipasarkan, sementara kebutuhan masyarakat desa juga bisa lebih cepat terpenuhi.
Penyerahan komputer untuk desa
“Kami menyambut baik program ini dan berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta seluruh pemerintah kabupaten di Jawa Timur yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Yang paling penting, pasca penyerahan komputer ini, kita pastikan semuanya berfungsi dengan baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menekankan bahwa program hibah ini sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tengah mendorong percepatan reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan.
“Harapannya pemerintah desa itu melek informasi dan digital. Jawa Timur sedang bergerak dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju pemerintahan digital atau Pemdi. Ujung tombaknya memang di pemerintahan desa,” kata Adhy.
Ia menjelaskan, Pemprov Jatim selama ini telah mengembangkan berbagai sistem pendukung tata kelola desa, mulai dari basis data, sistem administrasi pemerintahan desa, hingga penguatan inklusi keuangan melalui program Jatim Bejo. Namun, keterbatasan sarana perangkat komputer yang memadai masih menjadi tantangan di lapangan.
“Dengan adanya komputer yang sudah built-in aplikasi dan sistem keamanan ini, tentu sangat membantu tata kelola pemerintahan desa, perencanaan pembangunan, hingga penguatan akuntabilitas,” ujarnya.
Adhy juga memastikan bahwa Pemprov Jatim tidak hanya berhenti pada penyediaan sarana, tetapi akan melanjutkannya dengan peningkatan kapasitas aparatur desa. Pelatihan dan pendampingan penggunaan perangkat digital akan kembali dilakukan agar pemanfaatannya optimal.
“Capacity building sudah kami lakukan, dan nanti tentu akan kita perkuat lagi agar perangkat ini benar-benar digunakan secara maksimal,” tambahnya.
Dengan ditetapkannya Jawa Timur sebagai pilot project nasional, program hibah komputer ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya desa-desa digital yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan berbasis teknologi hingga ke tingkat paling bawah. [tok/suf]